16 April 2026
Beranda blog Halaman 43093

PT Arun Ekspor Gas ke Korea Selatan

Banda Aceh, Aktual.co — PT Arun NGL Lhokseumawe Aceh, Rabu (15/10) mengekspor gas terakhir ke Korea Selatan. Pengapalan terakhir itu dilakukan di Bandara Khusus milik perusahaan tersebut dan dihadiri sejumlah pejabat daerah setempat.

Presiden Direktur PT Arun, Gusti Aziz menyebutkan sesuai kontrak kerja, hari itu pihaknya mengirimkan kapal berisi gas ke 4.269 sejak pengapalan pertama pada tahun 1978 silam. Kapal Hanjin Pyong Tek, dipercaya selama 35 tahun mengangkut gas ekspor dari Arun ke Korea dan Jepang.

“Selama ini, kami telah menorehkan prestasi diantaranya kami tercatat sebagai perusahaan tanpa kecelakaan kerja dari 35 juta jam kerja. Selain itu, kami juga memberikan perhatian serius di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, budaya dan ekonomi pada masyarakat sekitar,” terang Gusti.

Disebutkan, dengan berakhirnya ekspor tersebut, ke depan Arun akan fokus mensuplai gas untuk kebutuhan domestik Aceh dan Sumatera Utara. Pembangunan proyek regasifikasi di kompleks perusahaan itu, sambung Gusti diperkirakan rampung tahun ini.

“Untuk kebutuhan lokal, kita juga akan suplai gas ke perusahaan PT Pupuk Iskandar Muda dan industri rumah tangga di Aceh dan Sumatera,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

“Yogyakarta Dilanda Gempa Bumi”

Yogyakarta, Aktual.co — Suasana di sekitar halaman Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY Rabu (15/10) pagi tiba-tiba riuh. Sejumlah warga terluka dan tergeletak di jalanan. Para petugas langsung turun tangan untuk mencari dan membantu para korban. Mereka lalu dibawa dengan ambulance yang berseliweran dengan suara sirinenya menuju halaman Balai Kota Yogyakarta.

Hal itu terjadi dalam simulasi dan gladi lapang penanganan gempa bumi yang digelar BPBD DIY. Meski hanya simulasi ujicoba atau pelatihan, namun hampir semua personil maupun peralatan yang dimiliki dikerahkan dalam acara ini.
Sedoikitnya terdapat 600 personel dari berbagai komunitas mulai dari tim SAR, kesehatan, sarana prasarana, logistik, posko dan komunikasi terlibat didalamnya.

Acara simulasi ini sendiri digelar untuk mengasah kemampuan penanganan bencana. Gladi lapang digelar di dua lokasi yang berbeda. Yakni halaman kantor BPBD DIY sebagai tempat simulasi pencarian korban reruntuhan bangunan akibat gempa bumi. Serta halaman Balaikota Yogyakarta sebagai tempat penanganan kedaruratan.

Kepala BPBD DIY, Gatot Saptadi mengatakan bencana gempa bumi merupakan salah satu bencana dengan ancaman yang tidak bisa diprediksi. Ia menyebut wilayah DIY memiliki potensi ancaman itu.  Selain gempa bumi, ancaman lain yang berpotensi terjadi adalah tsunami, erupsi merapi, banjir, longsor, kebakaran serta angin puting beliung.

“Kita sudah memetakan wilayah-wilayah yang memiliki potensi bencana itu. Secara bertahap kita terus melakukan pendampingan sehingga mereka mampu menghadapi bencana secara mandiri. Jumlah anggaran untuk pelatihan dan pembekalan penangan bencana di DIY ini mencapai Rp17 milyar,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Belum Minum Obat, Pemeriksaan Bonaran Dibatalkan

Jakarta, Aktual.co — Bupati Tapanuli Tengah, Raja Bonaran Situmeang, batal menjalani pemeriksaan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini dibatalkan, Rabu (15/10).
Bonaran mengaku sakit dan belum minum obat selama 10 hari sehingga kondisi kesehatannya menjadi kurang baik.
“Ada beberapa, asam lambung, gula, kan gitu ya. Kan saya harus makan obat pengencer darah, jadi saya tidak jadi diperiksa hari ini,” kata Bonaran ditemui saat keluar gedung KPK, Rabu (15/10).
“Sejak saya ditahan saya sudah minta obat saya tapi tidak dikasih,” akunya.
Sebelumnya, Bonaran telah mengirimkan surat ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) Jumat pekan lalu, (10/10). Bonaran merasa sulit menerima kiriman obat dari keluarganya. Merasa dipersulit, Bonaran memberi judul surat yang dibuatnya untuk Komnas HAM dan DPR “Jangan Bunuh Saya”.
Bonaran merupakan tersangka kasus dugaan suap penanganan sengketa Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah di Mahkamah Konstitusi.
Bupati Tapanuli Tengah itu disangkakan KPK melanggar Pasal 6 ayat 1 a, uu nomor 31 sebagaimana diubah nomor 20 ayat 1. Kasus ini masih dikembangkan. Saat ini ia mendekam di Rumah Tahanan Militer Guntur.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Pelantikan Jokowi-JK, Hatta: Saya Insya Allah Datang

Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa berjanji akan menghadiri pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla di gedung MPR pada 20 Oktober 2014.
“Apabila ada undangan (pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih), saya Insya Allah akan datang,” kata dia di ruang Fraksi PAN di DPR, Jakarta, Rabu (15/10).
Dia juga sudah menginstruksikan seluruh anggota Fraksi PAN di DPR dan MPR untuk hadir dalam pelantikan tersebut.
Menurut dia, pelantikan tersebut merupakan agenda politik nasional sehingga harus disukseskan dan didukung penuh.
“Setiap pergantian kepemimpinan nasional harus smooth, berwibawa, terhormat, sukses, dan harus menjadi tradisi bagi bangsa Indonesia sampai kapan pun,” kata dia.
Hatta menilai agenda nasional pergantian kepemimpinan sudah berlangsung sejak berpuluh-puluh tahun. Menurut dia, para pemimpin harus hadir dalam pelantikan presiden mendatang, sehingga rakyat merasa senang.
“Saya tidak tahu beliau (Prabowo Subianto) akan datang atau tidak karena tiap orang memiliki hak untuk datang atau tidak,” kata dia.
Pimpinan MPR pada hari Rabu (15/10) akan menemui beberapa tokoh seperti Ketua Umum Partai PAN pukul 13.00 WIB, dan pukul 17.00 WIB akan mengunjungi Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie untuk memberikan undangan kehadiran pada pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober 2014.
Selain itu pada hari yang sama pukul 19.30 WIB, pimpinan MPR juga akan ke kediaman Pak SBY.
Selanjutnya pada Jumat (17/10) pimpinan MPR akan ke kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk menyerahkan undangan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Sementara itu untuk undangan kepada Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, pimpinan MPR sedang mencari waktu. 

Artikel ini ditulis oleh:

Dua Tahun Pimpin Jakarta, Jokowi Akui Masih Berhutang Banyak

Jakarta, Aktual.co —Jelang pelantikannya sebagai Presiden RI tanggal 20 Oktober mendatang, Gubernur DKI Joko Widodo mengaku masih berhutang kepada warga Jakarta selama dua tahun menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta.
“Utang masih banyak, banyak belum selesai,” ujar Jokowi di Balai Kota, Rabu, (15/10).
Hutang yang belum ‘terbayar’ itu, ujarnya, seperti dalam penanganan masalah banjir di Jakarta. Di mana pengerjaannya hanya beberapa waduk dan sungai saja. 
Begitu pula dengan masalah kemacetan, Jokowi mengaku masih belum bisa mengatasi sepenuhnya. Karena proyek yang digarap untuk upaya mengurangi kemacetan dengan membuat transportasi massal seperti MRT (monorail transportasion) dan LRT (light rapid transit) masih dalam tahap pembangunan.
“Kayak banjir baru dikerjakan beberapa waduk, sungai. Masalah kemacetan, tahun kemarin baru dimulai MRT-nya, monorel, light rapid transitnya. Masih banyak lah. Masalah kota itu tiap tahun bertambah dan berubah,” ujarnya, di Balaikota DKI, Rabu (15/10).
Namun dia mengakui kalau selama dua tahun ini pemerintahannya telah berusaha melaksanakan beberapa program yang dianggap sebagai pondasi bagi pemerintahan ke depan, meski belum sepenuhnya rampung. 
Seperti pembenahan sistem pelayanan, penyediaan rusun bagi warga miskin, serta pembenahan Pedagang Kaki Lima (PKL). 
Sedangkan ditemui terpisah, Wagub DKI Ahok mengakui saat ini masih membenahi persoalan relokasi warga Jakarta yang tinggal di tempat-tempat yang terlarang, serta mengejar pembangunan rusun. Dia juga menyinggung soal penanganan PKL.
Namun ditegaskannya, sistem pertama yang paling dasar dari dua tahun memimpin Jakarta ini adalah penerapan kesadaran bahwa pejabat haruslah bulan dilayani tapi melayani.
“Dan pejabat tidak terkukung oleh protokoler yang sangat kaku dan PNS semua tidak ada sistem kedekatan dalam melayani,” ujar Ahok di Balai Kota, Rabu (15/10).

Artikel ini ditulis oleh:

Kasus Korupsi PSSI Dinilai Mandek, Mahasiswa Pati Datangi Polda Jateng

Banda Aceh, Aktual.co — Mahasiswa menilai penyelidikan kasus dugaan korupsi dana hibah bantuan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati tahun 2010 dan 2012 terhadap PSSI dengan terlapor mantan Ketua Umum dan Bendahara Pengcab PSSI setempat, Sunarwi dan Mudasir dinilai lambat.

Pasalnya, kasus telah dilaporkan sejak Februari lalu, dan penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng yang menangani belum mengeluarkan SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan)-nya.

Ketua Aliansi Mahasiswa Pati, Afif Jalal mengancam, pihaknya akan mengerahkan sebanyak sekitar 1.200 mahasiswa asal Pati di Kota Semarang dan sekitarnya untuk aksi unjuk rasa, menuntut penyelidikan kasusnya.

“Jika tak segera ditangani, kami akan menggelar aksi demontransi ke Polda. Ada sekitar 1.200 mahasiswa siap turun ke Polda, menuntut penanganan kasusnya,” kata Afif kepada wartawan usai mendatangi Ditreskrimsus Polda Jateng, Rabu (15/10).

Kedatangan mereka ini merupakan kali yang ketiga sejak pertengahan 2012 silam. Selain menanyakan perkembangan pengusutan kasus, kedatangan para mahasiswa ini juga terkait klarifikasi sejumlah barang bukti yang dijadikan dasar laporan dugaan korupsi sebesar hampir Rp 2 miliar itu.

“Kami dimintai keterangan, terkait klarifikasi alat bukti. Seperti hasil pemeriksaan BPK tahun 2010 dan 2012, Surat Keputusan, nota belanja yang diindikasi ada mark up senilai hampir Rp 1 miliar lebih,” kata Afif usai memberikan keterangan di Unit IV Subdit III Ditreskrimsus.
 
Menurutnya, penyidik seharusnya segera menindaklanjuti laporannya dan mengeluarkan SP2HP. Pasalnya, lambatnya penanganan akan semakin menimbulkan ketidakkodusifan situasi di PSSI Pati.

“Sampai sekarang SP2HP belum turun dan lambat. Oleh penyidik dijawab usai gelar perkara. Tapi sampai kapan. Sejak kami laporan sampai sekarang belum ada. Aturannya sendiri, sebulan sekali seharusnya diberikan. Kondisi itu menjadi situasi di Pati tidak kondusif, khususnya masalah pesepakbolaan,” kata dia.

Penanganan kasus dugaan korupsi yang diduga melibatkan dua anggota dewan Pati itu diduga mandek dan belum ditagani. Kasus itu tahun 2013 silam sudah dilaporkan, namun kembali dilaporkan Februari lalu, setelah laporan pertama dilaporkan hilang.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain