Jakarta, Aktual.co — Kasus dugaan korupsi pengadaan Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkoinfo) kian tak jelas perkembangan penanganannya. Muncul dugaan, jaksa penyidik pada Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) menghentikan penyidikan kasus tersebut.
Terkait hal tersebut, kuasa hukum tersangka Doddy Nasiruddin, Hasanuddin Nasution menilai tak mungkin jika kasus yang sudah menetapkan dua orang sebagai tersangka itu dihentikan atau diterbitkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan).
“Saya kira tidak mungkin, itu kan resiko juga bagi jaksa. Rasanya sangat mustahil. Enggak mudah bagi Kejagung mengatakan tidak terbukti,”kata Hasanuddin saat dihubungi, Rabu (15/10).
Menurut Hasanuddin, sebelum menetapkan Doddy selaku Direktur PT Multi Data Rancana Prima serta Kepala Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) Santoso sebagai tersangka tentunya jaksa gedung bundar sudah memiliki pertimbangan. 
Selain itu jika di Sp3 maka sebelumnya penyidik harus menyampaikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP).
“Ya kalau di SP3 kan kita harus diberi SP2HP kan. Ini belum ada juga,”beber Sekjen PERADI ini.
Hasanuddin sendiri menduga memang ada tekanan dari pihak tertentu agar penyidikan kasus ini menjadi menggantung. Yang jelas lambatnya proses penyidikan membuat nasib kliennya, Doddy menjadi tak jelas.
“Ini pasti ada orang dalam tanda petik yang kemudian punya kepentingan disini dan Jaksa Agung berpikir juga atau ada tekanan juga di kejaksaan agung jadi begini, ya menggantung,” tandasnya. 

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Bekas Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bapeppti) Syahrul Raja Sempurnajaya, membantah telah melakukan perjalanan ke luar negeri dengan menggunakan fee transaksi dari PT Bursa Berjangka Jakarta dan PT Kliring Berjangka Indonesia.
“Tidak, saya pada waktu itu harus membantalkan karena jaga kandang di Jakarta, atas permintaan menteri tak ada satu pun yang pergi keluar negeri,” kata Syahrul ketika memberikan keterangan sabagai terdakwa di sidang lanjutan kasus Bapeppeti di Pengdilan Tipikor Jakarta, Rabu (15/10).
Untuk memastikan lagi, lantas Jaksa Elly Kusumastuti pun menanyakan siapa saja yang pergi keluar negeri tersebut. “Pak Alfon Samosir dan Stafnya,” jawab Syahrul.
Syahrul pun membantah terkait fee yang diperikan dari dua perusahaan tersebut. Dia berdalih, uang tersebut tidak pernah ada. “Tidak ada.”
Sebelumnya bekas Direktur Keuangan PT Bursa Berjangka Roy Sembel menyebut duit fee yang disetor ke Kepal Bapeppti Syahrul Raja Sampurna digunakan untuk perjalanan ke luar negeri. Selain itu juga untuk hiburan bersama istri keduanya Herlina Triana Diehl.
Roy Sembel membenarkan keterangannya pada berita acara pemeriksaan (BAP) nomor 35 yang dibacakan jaksa KPK Sigit Wasesa. “Penyisihan atas fee transaski tersebut ditampung di asosiasi dan penggunaannya diatur oleh asosiasi. Yang saya tahu di antaranya dibuat untuk jalan-jalan ke luar negeri dan acara entertain seperti karaoke Syahrul Raja Sempurnaya bersama istrinya,” kata jaksa Sigit membacakan BAP Roy Sembel pada persidangan.
Tapi Roy mengaku tidak ikut berpergian ke luar negeri. “Saya nggak ikut pak. Saya jaga kandang,” sebutnya.
Dalam dakwaan pertama, Syahrul Raja diduga melakukan pemerasan terhadap I Gede Raka Tantra Asosiasi Pialang Berjangka Indonesia (APBI) dan Fredericus Wisnusubroto Ikatan Perusahaan Pedagang Berjangka Indonesia (IP2BI).
Dua orang itu diminta Syahrul menyisihkan fee transaksi dari keseluruhan transaksi PT Bursa Berjangka Jakarta dan PT Kliring Berjangka Indonesia untuk kepentingan operasional Syahrul yang total duitnya Rp 1,675 miliar.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu
Nebby