13 Januari 2026
Beranda blog Halaman 729

Real Madrid Amankan Tiket ke Perempat Final Usai Menang Tipis Melawan Juventus

Gonzalo Garcia (kanan) sesaat sebelum mencetak gol kemenangan Real Madrid atas Juventus di babak 16 besar Piala Dunia Antarklub pada Rabu (2/7/2025). ANTARA/HO-FIFA

Jakarta, aktual.com – Real Madrid mengamankan tiket ke perempat final Piala Dunia Antarklub 2025 usai menang tipis 1-0 atas Juventus dalam laga babak 16 besar di Hard Rock Stadium, Florida Rabu (2/7) dini hari WIB.

Penyerang muda Gonzalo Garcia menjadi pahlawan kemenangan Los Blancos berkat golnya di babak kedua, demikian yang dilansir laman resmi FIFA.

Madrid langsung menebar ancaman lewat peluang Vinicius Junior yang diredam oleh kiper Michele Di Gregorio.

Serangan balik Juventus pada menit ke-8 diselesaikan Randal Kolo Muani, tetapi bola masih melambung tipis di atas gawang. Madrid merespons lewat upaya Federico Valverde dari luar kotak penalti, yang masih melenceng ke kiri.

Pada menit ke-30, Bellingham mendapat peluang emas di depan gawang. Namun, tembakannya yang diblok Di Gregorio nyaris berbuah gol bila saja Rugani tidak menyapu bola dari garis.

Madrid semakin dominan menjelang akhir babak pertama. Di Gregorio kembali menggagalkan peluang Valverde dengan penyelamatan satu tangan yang apik.

Skor 0-0 bertahan hingga turun minum.

Madrid langsung tancap gas setelah jeda. Pada menit ke-53, gol yang ditunggu akhirnya datang melalui Gonzalo Garcia yang menyundul bola hasil umpan silang Alexander-Arnold dari sisi kanan. Skor menjadi 1-0.

Juventus merespons cepat. Conceicao menciptakan peluang berbahaya yang memaksa Courtois melakukan penyelamatan gemilang. Tak lama berselang, Valverde hampir menambah keunggulan lewat tendangan salto yang kembali dimentahkan Di Gregorio.

Kylian Mbappe akhirnya masuk menggantikan Gonzalo Garcia pada menit ke-68. Tak butuh waktu lama, dia langsung mengancam dari sisi kiri dan memberi umpan ke Guler, yang memaksa penyelamatan sulit dari kiper Juve.

Madrid terus menekan, sementara Juventus tampak mulai kelelahan dan kesulitan menciptakan peluang.

Jelang menit-menit akhir, Tchouameni melepaskan tembakan jarak jauh yang nyaris menggandakan keunggulan, tetapi Di Gregorio kembali menggagalkannya.

Pertandingan berakhir dengan kemenangan tipis Madrid yang cukup untuk mengamankan tiket ke perempat final.

Di perempat final, Real Madrid akan berhadapan dengan pemenang pertandingan antara Borussia Dortmund vs Monterrey yang berlangsung pada Rabu pukul 08.00 pagi WIB.

Susunan Pemain:

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Fran García; Valverde (Ceballos 90′), Tchouameni, Bellingham; Arda Güler (Modric 77′), Gonzalo (Mbappe 68′), Vinicius

Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Rugani (Gatti 86′), Kelly (Nicolas Gonzalez 59′); Alberto, Locatelli (McKennie 86′), Thuram, Cambiaso; Conceiçao (Kostic 60′), Yildiz (Koopmeiners 71′); Kolo Muani

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Kemenkeu Minta Restu DPR Gunakan SAL Rp 85,6 Triliun untuk Tutup Defisit APBN 2025

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kiri) menyerahkan berkas pendapat akhir presiden terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) kepada Ketua DPR Puan Maharani yang kemudian disahkan pada rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/12). Aktual/HO

Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengajukan permintaan persetujuan kepada Badan Anggaran (Banggar) DPR RI untuk menggunakan Sisa Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp 85,6 triliun guna menambal defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, langkah ini diperlukan untuk menjaga stabilitas fiskal di tengah melemahnya penerimaan negara dan meningkatnya kebutuhan pembiayaan anggaran. Dalam Rapat Kerja bersama Banggar DPR RI pada Selasa (1/7/2025), ia mengungkapkan bahwa defisit APBN 2025 diperkirakan melebar menjadi 2,78% dari Produk Domestik Bruto (PDB), atau sekitar Rp 662 triliun.

Kami akan meminta persetujuan DPR untuk menggunakan SAL Rp 85,6 triliun, sehingga kenaikan defisit itu tidak harus dibiayai semua dengan penerbitan surat berharga negara, namun menggunakan cash yang ada,” ujar Sri Mulyani.

Sebagai informasi, total SAL per akhir 2024 mencapai Rp 457,5 triliun. Dana cadangan tersebut akan menjadi sumber likuiditas untuk mendukung belanja negara tanpa menambah beban utang berlebihan.

Sri Mulyani menjelaskan, pelebaran defisit disebabkan oleh potensi tidak tercapainya target penerimaan negara tahun ini. Pemerintah memperkirakan realisasi penerimaan hanya akan mencapai Rp 2.865,5 triliun atau 95,4% dari target APBN 2025.

Secara rinci, outlook penerimaan pajak hanya akan mencapai Rp 2.076,9 triliun (94,9% dari target), penerimaan kepabeanan dan cukai Rp 310,4 triliun (102,9%), serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 477,2 triliun (92,9%).

Ini tentu menjadi perhatian karena berdampak langsung pada sisi pembiayaan dan struktur defisit APBN kita,” tambahnya.

Kemenkeu juga mencatat bahwa pembiayaan anggaran diperkirakan akan mencapai Rp 662 triliun atau 107,4% dari target, seiring dengan pelebaran defisit. Hingga Juni 2025, realisasi pembiayaan utang sudah mencapai Rp 315,4 triliun atau 46,9% dari pagu tahunan.

Rinciannya, penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto sebesar Rp 308,6 triliun, dan pinjaman neto sebesar Rp 6,9 triliun atau 19,3% dari pagu.

Dengan penggunaan SAL, pemerintah berharap dapat mengurangi tekanan terhadap pembiayaan utang dan tetap menjaga prinsip kehati-hatian fiskal.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Parpol di DPR Akan Kumpul Bahas Putusan MK soal Pemisahan Jadwal Pemilu

Ketua DPR Puan Maharani (tengah) bersama Wakil Ketua DPR Adies Kadir (kedua kiri), Sufmi Dasco Ahmad (kedua kanan), Saan Mustopa (kanan) dan Cucun Ahmad Syamsurijal (kiri) mengangkat palu pimpinan usai terpilih saat Rapat Paripurna Pemilihan Pimpinan DPR masa bakti 2024-2029 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2024). Dalam rapat paripurna tersebut Puan Maharani kembali terpilih sebagai Ketua DPR dengan empat orang wakil ketua dari Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal, Fraksi Golkar Adies Kadir, Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan Fraksi Partai Nasdem Saan Mustopa. Aktual/POOL

Jakarta, aktual.com – Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan seluruh partai politik di parlemen akan segera berkumpul guna membahas dan menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal keserentakan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah.

Puan menilai, putusan MK tersebut harus dicermati secara mendalam oleh seluruh partai politik di DPR mengingat hal ini menyangkut pelaksanaan pemilu yang diatur oleh konstitusi.

“Karenanya emang ini perlu dicermati oleh seluruh partai politik, imbas atau efek dari keputusan MK tersebut,” ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (1/7/2025).

Ia menegaskan, sesuai Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Oleh karena itu, DPR perlu menyatukan pandangan seluruh fraksi sebagai representasi partai politik guna menentukan sikap resmi.

“Jadi kita semua partai akan berkumpul setelah kemarin mendengarkan masukan dari pemerintah dan wakil dari masyarakat. Dan nanti DPR yang mewakili partai politik melalui fraksi-fraksinya tentu saja akan membawa sikap dari partainya masing-masing,” jelasnya.

Senada dengan Puan, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) belum mengambil sikap pasti atas putusan tersebut. Ia menyatakan partainya masih menunggu pembahasan kolektif antarpartai politik di DPR.

“Kalau PKB, kita nunggu. Nanti kan pasti partai-partai akan ngumpul ya, sehingga kita, itu saja seperti yang disampaikan Mbak Puan,” ujar Cucun.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya memutuskan pemisahan pelaksanaan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah. Skema baru tersebut menetapkan:

Pemilu Serentak Nasional untuk memilih Presiden, DPR, dan DPD tetap digelar pada tahun 2029. Pemilu Daerah yang mencakup Pilkada dan Pemilihan Anggota DPRD digeser ke tahun 2031 dan digabung pelaksanaannya.

Putusan ini menuai berbagai respons karena berpotensi mengubah tatanan keserentakan pemilu yang telah diatur selama ini. Banyak pihak menilai perlu kehati-hatian dalam menyikapi keputusan tersebut agar tidak bertentangan dengan prinsip dasar demokrasi dan ketentuan konstitusional.

DPR RI diperkirakan akan merumuskan sikap resminya dalam waktu dekat setelah pertemuan lintas fraksi digelar.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Prabowo Menuju Arab Saudi Bahas Penyelenggaran Haji

Presiden RI Prabowo Subianto bertolak dari Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa sore (1/7/2025) menuju Arab Saudi dalam rangkaian lawatan kenegaraannya. (ANTARA/Mentari Dwi Gayati)

Jakarta, aktual.com – Presiden RI Prabowo Subianto bertolak dari Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa sore, menuju Arab Saudi untuk membahas penyelenggaraan haji, dilanjutkan dengan lawatan ke Brasil untuk menghadiri KTT BRICS.

Pesawat Kepresidenan PK-GRD yang mengangkut Presiden Prabowo beserta rombongan lepas landas sekitar pukul 15.30 WIB, Selasa (1/7).

Presiden dijadwalkan bertemu pemerintah Kerajaan Arab Saudi guna membahas tentang penyelenggaraan haji, termasuk penambahan kuota haji, serta rencana pembangunan perkampungan haji Indonesia di Makkah, Arab Saudi.

Dalam kesempatan sebelumnya, Menteri Agama Nasaruddin Umar telah lebih dahulu bertolak menuju Jeddah, Arab Saudi, Selasa, untuk mendampingi kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke Arab Saudi.

“Salah satu agendanya adalah rencana pembangunan perkampungan haji Indonesia di Makkah,” kata Menag di Jakarta, Selasa.

Dalam rangkaian lawatan kenegaraannya, Presiden juga dijadwalkan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS yang akan digelar pada 6-8 Juli 2025 di Rio de Janeiro, Brasil.

Dalam pertemuan tingkat tinggi itu, Pemerintah Indonesia disebut bersiap bergabung dengan New Development Bank (NDB), bank pembangunan yang didirikan negara-negara anggota BRICS, yakni Brasil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan.

Di Lanud Halim Perdanakusuma, Selasa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Wakil Ketua DPR RO Sufmi Dasco, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara dan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo turut melepas keberangkatan Presiden.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya turut mendampingi Presiden dalam lawatan kenegaraan itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Puan Tegaskan DPR Belum Terima Surat Pemakzulan Wapres Gibran

Ketua DPR RI Puan Maharani didampingi Cucun Ahmad Syamsurijal saat menjawab pertanyaan wartawan soal surat pemakzulan Gibran ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode. Aktual/HO

Jakarta, aktual.com – Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan bahwa pihaknya belum menerima surat usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang diajukan oleh Forum Purnawirawan TNI.

Hal tersebut disampaikan Puan usai menghadiri Rapat Paripurna ke-21 Masa Sidang Tahun 2024–2025 yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (1/7/2025).

“Surat belum kita terima karena baru hari Selasa dibuka masa sidangnya, masih banyak surat yang menumpuk,” ujar Puan kepada awak media.

Puan menegaskan bahwa apabila surat tersebut telah diterima secara resmi oleh DPR, maka akan segera ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme kelembagaan yang berlaku.

“Namun nanti kalau sudah diterima tentu saja kita akan baca dan kita akan proses sesuai dengan mekanismenya,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Puan juga mengaku belum melakukan koordinasi dengan Sekretariat Jenderal DPR maupun lembaga lainnya seperti MPR dan DPD terkait surat tersebut.

“Jadi kita lihat dulu bagaimana dan seperti apa, dan apakah MPR dan DPD sudah menerima, saya belum berkoordinasi dengan kesekjenan, belum berkoordinasi dengan strukturnya MPR dan DPD,” pungkasnya.

Pernyataan Puan senada dengan apa yang disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dalam Rapat Paripurna pada 24 Juni 2025 lalu. Dasco menyebut surat usulan pemakzulan tersebut hingga saat ini masih berada di Sekretariat Jenderal DPR dan belum sampai ke meja pimpinan.

“Suratnya secara resmi dari Sekretariat Jenderal belum dikirim ke pimpinan. Dan biasanya kalau dikirim itu akan dibahas di rapim [rapat pimpinan] dari barus [badan musyawarah] yang sesuai mekanisme, yang baru akan dilakukan mungkin besok atau pekan depan,” ujar Dasco kala itu di Kompleks Parlemen.

Hingga kini, DPR masih menunggu kelengkapan dokumen dan prosedur resmi sebelum dapat memproses usulan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Berantas Premanisme, Komisi III Apresiasi Kinerja Polri

Jakarta, Aktual.com – Kepolisian Republik Indonesia beberapa waktu belakangan gencar melakukan pemberantasan terhadap aksi premanisme. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengapresiasi atas kinerja Polri yang dinilai telah menghadirkan keamanan dan kenyamanan di tengah masyarakat lewat pemberantasan premanisme.

“Yang mau saya highlight adalah dalam memberantas premanisme. Belakangan kita lihat, Polri tidak saja menindak preman yang kasat mata,” katanya, Selasa (1/7).

“Tapi juga mereka yang berkedok preman dan sangat meresahkan masyarakat, seperti pelaku pungli, parkir liar, ormas, dan lain-lain. Hasilnya bisa sangat dirasakan, kehidupan bermasyarakat kita jadi lebih aman dan nyaman,” sambungnya.

Dikatakan Sahroni bahwa langkah konkret Polri yang paling dirasakan langsung oleh masyarakat adalah ketegasan dalam memberantas praktik premanisme. Tidak hanya menyasar preman jalanan, tetapi juga kelompok-kelompok yang berkedok ormas, namun menjalankan praktik intimidatif dan ilegal di ruang publik.

Hasil dari langkah tegas ini, kata Sahroni, dapat terlihat dari hasil Operasi Berantas Jaya yang baru-baru ini digelar. Dilaporkan ada ribuan preman serta ribuan atribut yang diamankan oleh pihak berwajib.

“Penindakannya pun tidak main-main, selama 15 hari Operasi Berantas Jaya kemarin saja ada 3.599 preman yang berhasil diringkus polisi. Selain itu polisi, TNI, dan Satpol PP juga turut menertibkan 1.804 atribut ormas dan 130 pos ormas yang menyalahi aturan. Nah kerja-kerja seperti ini yang masyarakat selalu butuhkan. Penegakan hukum tanpa pandang bulu. Karena siapa lagi kalau bukan negara yang menindak,” paparnya.

 

Berita Lain