Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
13 Januari 2026
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 731

Tak Mau Kebobolan Lagi, Iran Borong 40 Jet Tempur Canggih Chengdu J-10-C China

Tak Mau Kebobolan Lagi, Iran Borong 40 Jet Tempur Canggih Chengdu J-10-C China

Beijing, Aktual.com – Di tengah gencatan senjata antara Iran dan Israel yang masih berjalan, usai perang selama 12 hari. Iran berniat memborong puluhan jet tempur canggih China, Chengdu J-10C, untuk mempertahankan kedaulatan wilayah udaranya.

Sebagaimana dilansir dari The Asia Live, maupun saluran telegram Russian Arms, saat ini Menteri Pertahanan Iran Aziz Nasirzadeh saat berkunjung ke Beijing beberapa hari lalu langsung mem-finalisasi pembelian 40 unit jet tempur J-10C buatan China itu.

Dalam unggahan di kanal telegram Russian Arms, pembicaraan terkait pembelian ini beredar di saat Menteri Pertahanan Iran Aziz Nasirzadeh mengunjungi China untuk pertemuan Organisasi Kerjasama Shanghai (SCO) pekan ini.

Meskipun pertemuan puncak tersebut secara terbuka berfokus pada kerja sama regional, acara-acara tertutup seperti itu sering kali menjadi lahan subur bagi diplomasi pertahanan. Pertemuan Nasirzadeh dilaporkan melibatkan perwakilan pertahanan Tiongkok tingkat tinggi dan eksekutif kedirgantaraan.

Sumber yang dekat dengan aparat pengadaan pertahanan Iran menyatakan bahwa pembicaraan sudah pada tahap mengenai harga J-10C, jadwal pengiriman, dan ketentuan transfer teknologi mungkin telah dilakukan secara tertutup.

Untuk diketahui, jet tempur Chengdu J-10C sendiri namanya ”berkibar” saat perang antara India dan Pakistan bulan Mei lalu. Terkonfirmasi kalau jet tempur tersebut berhasil merontokkan setidaknya lima jet tempur India yang masuk menyerang wilayah Pakistan. Diketahui, kalau 5 jet tempur India yang berhasil ditembak jatuh Chengdu J-10C itu adalah tiga jet tempur Rafale buatan Prancis, satu jet tempur MIG 29 buatan Rusia,  satu jet SU 30 MKI buatan Rusia, plus satu pesawat pengintai Heron. Sejak saat itu Chengdu J-10C dijuluki ”Rafale Killer.”

Karena itulah, Iran tertarik dengan Chengdu J-10C tersebut, apalagi militer Iran kesulitan mempertahankan wilayah udaranya menghadapi puluhan jet tempur Israel yang menggunakan jet tempur generasi ke-5, yakni F-35I Adir buatan AS yang jauh lebih unggul dengan jet tempur Iran saat ini yang tergolong kuno, seperti F-4 Phantom II dan F-14 Tomcat buatan AS, dan MiG-29 Rusia, yang seluruhnya sudah berusia lebih dari 40 tahun.

Dilaporkan pula, Iran yang sepakat membeli 40 unit jet tempur Chengdu J-10C China, yang harga dasar per unitnya sebesar 50 juta dolar AS, namun harga bisa berkembang hingga 90 juta dolar AS per unit tergantung pada jenis dan jumlah persenjataan yang dipasang. Namun harga tersebut masih di bawah harga jet tempur SU-35 Rusia atau F-35 AS.

Chengdu J-10C ini merupakan jet tempur generasi ke 4,5 dengan keunggulan sistem radar Active Electronically Scanned Array (AESA), KLJ-7A, yang memungkinkan pesawat dapat mendeteksi dan melacak beberapa target dengan presisi tinggi.

Jet tempur ini dikembangkan oleh Chengdu Aircraft Corporation, J-10C adalah varian paling canggih dari keluarga J-10 ,dan telah mengalami peningkatan yang cukup besar dalam avionik, sensor, dan propulsi. Tidak seperti pendahulunya, model ’C’ menggabungkan radar active electronically scanned array (AESA), sistem fly-by-wire digital, dan mesin turbofan WS-10B buatan Tiongkok.

Desain J-10C didasarkan pada konfigurasi canard-delta, yang memungkinkan kelincahan yang ditingkatkan dan jarak lepas landas yang pendek—fitur utama dalam lingkungan operasional pegunungan Iran.

Namun, yang benar-benar membedakan jet tersebut adalah kompatibilitasnya dengan rudal PL-15E, yakni rudal luar-jarak-visual (BVR) udara-ke-udara, yang menembak jatuh tiga jet Rafale India, yang mana rudal tersebut memiliki jangkauan lebih dari 200 kilometer — jangkauan yang bahkan menyaingi beberapa senjata Barat seperti AIM-120D AMRAAM yang digunakan militer AS.

Pesawat ini juga dilengkapi dengan peralatan perang elektronik seperti sistem pengacau radar dan umpan. Juga dapat menghadapi jet tempur musuh, membom target darat, dan bahkan digunakan untuk menghancurkan sistem pertahanan udara musuh.

Dilaporkan oleh BRICS News, akuisisi 40 jet tempur Chengdu J-10C ini dapat meningkatkan kemampuan pertahanan udara Iran dan menandakan aliansi militer yang semakin dalam dengan China.

Sedangkan dilansir dari The Asia Live,pembelian puluhan Chengdu J-10C menandai perubahan dramatis dalam strategi udara Iran di tengah turbulensi geopolitik dan tekanan militer yang sedang berlangsung.

Akuisisi J-10C tidak hanya akan mewakili lompatan generasi dalam kemampuan tempur udara Iran, tetapi juga mendiversifikasi kemitraan pertahanannya di luar Moskow. Hal ini penting mengingat semakin meningkatnya ketegangan Iran dengan Barat.

(Indra Bonaparte)

 

Artikel ini ditulis oleh:

Jalil

Redmi Pad 2 Akan Hadir di Indonesia 4 Juli Mendatang

Jakarta, aktual.com – Xiaomi Indonesia mengonfirmasi kehadiran tablet Redmi Pad 2 pada 4 Juli 2025, yang mengusung layar luas 11 inci beresolusi 2.5K.

Tablet ini dirancang untuk menghadirkan pengalaman menyenangkan bagi seluruh keluarga dengan

“Redmi Pad 2 hadir menjawab kebutuhan keluarga dengan layar imersif, audio jernih, stylus untuk menggambar, performa lancar berkat Helio G100-Ultra, dan fitur Wireless Extension Display,” kata Direktur Pemasaran Xiaomi Indonesia Andi Renreng dalam keterangan di Jakarta, Senin (30/7).

Redmi Pad 2 menghadirkan pengalaman belajar dan hiburan yang menyeluruh lewat layar luas 11 inci beresolusi 2.5K dengan refresh rate 90Hz. Layar itu juga telah didukung dengan kehadiran empat pengeras suara bertenaga dengan dukungan Dolby Atmos.

Layar tablet juga sudah tersertifikasi TUV Rheinland, yang menunjukkan bahwa layar gawai aman untuk mata meski digunakan dalam durasi yang lama.

Tablet itu dilengkapi dengan baterai 9.000mAh yang dijanjikan mampu memenuhi kebutuhan pengguna sepanjang hari.

Untuk performa, gawai ini dilengkapi chipset Helio G100-Ultra dari MediaTek berpadu dengan sistem operasi Xiaomi HyperOS yang mampu menjalankan beragam aplikasi baik untuk aplikasi belajar digital hingga bermain gim.

Redmi Pad 2 hadir dengan desain ramping dan ringan, nyaman digunakan oleh semua anggota keluarga. Mendukung juga pengguanaan stylus, tablet ini jadi media ekspresi kreatif—mulai dari menggambar, membuat komik mini, hingga mencatat pelajaran secara interaktif.

Spesifikasi lebih detail tentang tablet itu akan terungkap dalam perilisannya secara resmi pada 4 Juli 2025.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

FDI Arab Saudi Turun 7% di Kuartal I/2025, Target Vision 2030 Masih Jauh

Ilustrasi kerjasama. Aktual/HO

Jakarta, aktual.com – Investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI) bersih Arab Saudi tercatat mengalami penurunan sebesar 7% pada kuartal I/2025 dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Tren ini mengindikasikan bahwa realisasi FDI masih belum sejalan dengan target ambisius Kerajaan dalam program transformasi ekonomi Vision 2030.

Dilansir dari Reuters, arus masuk FDI bersih pada periode Januari–Maret 2025 tercatat sebesar 22,2 miliar riyal Saudi atau sekitar Rp95 triliun, turun dari 24 miliar riyal Saudi (sekitar Rp103,7 triliun) pada kuartal IV/2024.

Namun secara tahunan, FDI Arab Saudi menunjukkan pertumbuhan positif. Jika dibandingkan dengan kuartal I/2024 yang hanya mencatat 15,5 miliar riyal Saudi (sekitar Rp66,9 triliun), maka terjadi peningkatan 44% berdasarkan data Otoritas Umum Statistik Arab Saudi.

Peningkatan investasi asing menjadi salah satu fondasi utama dalam strategi diversifikasi ekonomi Vision 2030. Program ini bertujuan mengurangi ketergantungan Arab Saudi terhadap minyak, memperbesar peran sektor swasta, dan menciptakan jutaan lapangan kerja baru.

Untuk itu, pemerintah menargetkan dapat menarik FDI hingga US$100 miliar (sekitar Rp1.620 triliun) sebelum tahun 2030. Berbagai proyek berskala besar (giga projects), termasuk pengembangan kota futuristik NEOM, serta sektor olahraga, hiburan, dan pariwisata menjadi andalan untuk menarik minat investor global.

Meski demikian, realisasi FDI belum menunjukkan konsistensi yang diperlukan untuk mencapai target tersebut.

Sejumlah pengamat menilai bahwa Arab Saudi masih menghadapi tantangan dalam menjadikan dirinya sebagai destinasi investasi utama. Sejak target FDI diumumkan pada 2021, banyak investor asing disebut mengalami kesulitan dalam memahami iklim regulasi dan birokrasi bisnis di negara tersebut.

“Sejak awal, Arab Saudi lebih dikenal sebagai penyedia modal global ketimbang penerima investasi asing,” tulis Reuters mengutip sumber internal.

Sementara itu, laporan terbaru Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan Arab Saudi akan mengalami defisit anggaran sebesar US$27 miliar atau sekitar Rp437,5 triliun tahun ini. Defisit tersebut akan dibiayai terutama melalui penerbitan surat utang.

Pada 2024, Arab Saudi bahkan tercatat sebagai negara berkembang dengan penerbitan utang dolar terbesar. Meski demikian, IMF menilai bahwa posisi fiskal Arab Saudi masih tergolong kuat, dengan rasio utang bersih terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hanya sekitar 17%, menjadikannya salah satu negara dengan tingkat utang terendah di dunia.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

MPR Terima Surat Usulan Pemakzulan Wapres Gibran, Masih Dikaji Sekretariat Jenderal

Wakil Ketua Umum PAN Eddy Soeparno. Aktual/DOK MPR RI

Jakarta, aktual.com – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Eddy Soeparno mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima surat dari Forum Purnawirawan TNI yang mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Saat ini, surat tersebut masih dalam tahap kajian oleh Sekretariat Jenderal MPR.

“Tentu kami sedang menunggu hasil kajian dari Sekretariat Jenderal MPR tentang tindak lanjut atau permasalahan yang menyangkut surat tersebut,” ujar Eddy saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (30/6/2025).

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menegaskan bahwa pimpinan MPR belum mengambil sikap resmi atas usulan tersebut. Ia juga menolak berspekulasi terkait kemungkinan surat itu akan dibahas dalam rapat pimpinan.

“Saya tidak berani masuk ke substansi, ya, karena kami lihat dulu hasil kajiannya itu untuk kemudian bisa mempelajari dan mendalami,” tuturnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto atau yang akrab disapa Bambang Pacul menyatakan bahwa surat usulan pemakzulan tersebut belum tentu dibahas dalam rapat pimpinan. Menurutnya, penting atau tidaknya surat itu akan dinilai terlebih dahulu oleh Sekretariat Jenderal MPR.

“Kalau itu dianggap penting, baru kami lakukan rapat pimpinan MPR untuk memutuskan bagaimana respons terhadap masukan surat tersebut,” ujar Bambang di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (4/6/2025).

Hingga kini, belum diketahui secara pasti alasan yang mendasari Forum Purnawirawan TNI mengusulkan pemakzulan Gibran. Namun surat tersebut menyedot perhatian publik karena menyangkut posisi Wakil Presiden yang baru menjabat sejak Oktober 2024.

Secara konstitusional, MPR memang memiliki kewenangan dalam proses pemakzulan, namun jalur tersebut tidak sederhana. Prosedur pemakzulan membutuhkan pembuktian pelanggaran hukum yang berat, dan harus melalui tahapan panjang termasuk rekomendasi dari Mahkamah Konstitusi.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Menjelang HUT ke-79 Bhayangkara, Ini Sejarah Lahirnya Kepolisian Negara Republik Indonesia

Jakarta, aktual.com – Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Bhayangkara kian mendekat. Di balik perayaan yang digelar meriah setiap tanggal 1 Juli, tersimpan sejarah panjang lahirnya Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjadi tonggak pengabdian Polri kepada bangsa dan negara.

Peringatan Hari Bhayangkara setiap 1 Juli merujuk pada momen penting dalam sejarah Indonesia, yakni keluarnya Penetapan Pemerintah No. 11/S.D. tahun 1946. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah menetapkan bahwa Djawatan Kepolisian Negara berada di bawah Kementerian Dalam Negeri dan bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Sejak itulah, tanggal 1 Juli resmi diperingati sebagai Hari Bhayangkara.

Akar Sejarah Bhayangkara

Mengutip laman resmi Polri, istilah Bhayangkara sebenarnya telah dikenal jauh sebelum Indonesia merdeka, tepatnya sejak masa Kerajaan Majapahit. Saat itu, Patih Gajah Mada membentuk satuan khusus bernama Bhayangkara yang bertugas menjaga keselamatan raja serta stabilitas dan keamanan kerajaan.

Memasuki era kolonial Belanda, tepatnya tahun 1867, sistem kepolisian mulai dibentuk secara terstruktur. Belanda merekrut 78 pribumi untuk menjaga keamanan aset warga Eropa. Dalam perkembangannya, dibentuk berbagai jenis polisi, seperti veld politie (polisi lapangan), stands politie (polisi kota), cultur politie (polisi pertanian), dan bestuurs politie (polisi pamong praja).

Namun, sistem kolonial membedakan jabatan antara polisi Belanda dan pribumi. Pribumi tidak diperkenankan memegang jabatan tinggi seperti hoofdagent, inspekteur, atau komisaris. Mereka hanya diberi jabatan setingkat mantri polisi atau wedana polisi. Kepolisian modern Hindia Belanda yang berkembang antara 1897–1920 inilah yang menjadi fondasi awal Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pada masa pendudukan Jepang, struktur kepolisian dibagi ke dalam empat zona: Jawa-Madura (berpusat di Jakarta), Sumatera (Bukittinggi), Indonesia Timur (Makassar), dan Kalimantan (Banjarmasin). Meski dipimpin oleh pejabat pribumi, semua kepala polisi daerah didampingi oleh petugas Jepang bernama sidookaan yang memiliki kontrol penuh atas operasional.

Pasca kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, meski organisasi militer Jepang seperti PETA dan Gyu-Gun dibubarkan, polisi tetap menjalankan perannya. Pemerintah Indonesia kemudian membentuk Djawatan Kepolisian Negara di bawah Kementerian Dalam Negeri. Saat itu, pengelolaan administratif berada di bawah kementerian, sementara operasional kepolisian menjadi tanggung jawab Jaksa Agung.

Baru pada 1 Juli 1946, melalui Penetapan Pemerintah No. 11/S.D., Kepolisian Negara dinyatakan bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Tanggal tersebut kini dikenal sebagai Hari Bhayangkara—sebuah momentum untuk mengenang perjalanan panjang Polri dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan pengabdian kepada masyarakat.

HUT Bhayangkara ke-79 tahun ini bukan hanya menjadi simbol peringatan, tetapi juga momentum bagi institusi kepolisian untuk merefleksikan peran strategisnya dalam dinamika bangsa. Dari masa kerajaan, penjajahan, kemerdekaan, hingga era modern saat ini, Polri tetap menjadi garda terdepan dalam menegakkan hukum dan menjaga stabilitas nasional.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Tom Lembong Sebut Penunjukan Perusahaan Impor Gula Wewenang PT PPI, Bukan Kementerian

Tersangka kasus korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan pada tahun 2015–2016, Thomas Trikasih Lembong (TTL) atau Tom Lembong, berbicara dengan awak media di Gedung Kejari Jakarta Pusat, Jakarta, Jumat (14/2/2025). Aktual/HO-Kejaksaan Agung RI

Jakarta, aktual.com – Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong menegaskan bahwa penunjukan sejumlah perusahaan swasta dalam kegiatan impor gula merupakan kewenangan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), bukan kementerian.

Pernyataan tersebut disampaikan Tom Lembong saat memberikan kesaksian dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi impor gula dengan terdakwa Charles Sitorus, mantan Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (30/6/2025).

Awalnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mempertanyakan pihak yang bertanggung jawab dalam memberikan penugasan impor kepada perusahaan swasta. “Itu siapa yang menentukan akhirnya perusahaan itulah yang bekerjasama dengan PPI?” tanya JPU dalam persidangan.

Menanggapi hal tersebut, Tom menyatakan bahwa penunjukan perusahaan swasta adalah ranah internal PT PPI sebagai perusahaan BUMN. “Itu wewenang PT PPI selaku holding. Kecuali tentunya Kementerian BUMN sebagai regulator harus memastikan bahwa semua kegiatan dilakukan sesuai norma-norma, standar good governance, dari segi transparansi, laporan berkala, dan tidak adanya konflik kepentingan,” jelasnya.

Dalam perkara ini, sejumlah perusahaan swasta yang terlibat dalam kegiatan impor gula dan disebut dalam dakwaan jaksa antara lain: PT Angels Products, PT Andalan Furnindo, PT Sentra Usahatama Jaya, PT Medan Sugar Industry, PT Makassar Tene, PT Duta Sugar Internasional, PT Kebun Tebu Mas, PT Berkah Manis Makmur, dan PT Permata Dunia Sukses Utama.

Jaksa menduga bahwa Tom Lembong telah memberikan persetujuan terhadap impor gula oleh perusahaan-perusahaan tersebut dalam rangka pengendalian stok dan stabilisasi harga gula dalam negeri. Namun, persetujuan tersebut diduga dilakukan tanpa melalui rapat koordinasi lintas kementerian sebagaimana mestinya.

Akibat perbuatan tersebut, negara ditaksir mengalami kerugian sebesar Rp578 miliar, sementara sepuluh perusahaan swasta yang mendapatkan penugasan impor diduga telah diperkaya hingga Rp515 miliar.

Persidangan kasus ini masih akan berlanjut untuk menggali lebih dalam peran para pihak dalam dugaan korupsi impor gula yang melibatkan sejumlah pejabat dan korporasi.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

1...730731732...43,180Halaman 731 dari 43,180

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2026 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya