Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
31 Desember 2025
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 912

Kemenag Perpanjang Pelunasan Biaya Haji Reguler hingga 17 April 2025

Ilustrasi- Jamaah Haji sedang berada di sekitar Kabah

Jakarta, Aktual.com – Kementerian Agama (Kemenag) mengumumkan perpanjangan untuk pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) Reguler 1446 Hijriah atau 2025.

Direktur Layanan Haji Dalam Negeri Kemenag, Muhammad Zain mengungkapkan bahwa kuota jemaah haji reguler baru terisi sebanyak 80 persen atau sekitar 163.523 jemaah.

“Karena masih ada sisa kuota, maka akan dibuka pelunasan tahap II Bipih Reguler, pada 24 Maret sampai 17 April 2025,” kata Zain dalam keterangan resmi yang dirilis pada Senin (17/3).

Zain juga mengungkapkan bahwa pada hari terakhir pelunasan, yaitu 14 Maret 2025, tercatat ada 2.387 jemaah reguler yang melunasi biaya haji mereka.

“Sehingga total pelunasan sampai terakhir sebanyak 163.523 jemaah haji reguler,” tutur Zain.

Zain menjelaskan lebih lanjut, bahwa dari total jemaah yang melunasi tersebut, 158.451 jemaah adalah yang berhak lunas sesuai nomor urut porsi, sedangkan 4.703 jemaah merupakan Lanjut Usia Prioritas.

Selain itu, Zain juga menyampaikan bahwa pelunasan untuk petugas haji daerah (PHD) masih dibuka hingga 20 Maret 2025.

“Ada 369 Petugas Haji Daerah atau PHD yang melunasi Bipih Reguler. Khusus PHD, pelunasan Bipih masih dibuka hingga 20 Maret 2025,” ucap dia.

Kemenag telah menerbitkan Keputusan Menteri Agama No 142 Tahun 2025 yang berisi petunjuk teknis mengenai pengisian kuota haji reguler serta pelaksanaan pembayaran pelunasan Bipih Reguler 1446 H/2025 M.

Dalam BAB III, dijelaskan bahwa pengisian kuota haji reguler tahap kedua akan dilakukan jika kuota haji reguler tahap pertama belum terpenuhi pada hari terakhir pelunasan.

Pengisian kuota tahap II ini akan diserahkan kepada masing-masing provinsi atau kabupaten/kota.

Pengisian sisa kuota dilakukan berdasarkan urutan sebagai berikut:

  1. Jemaah Haji Reguler yang sebelumnya gagal melunasi karena masalah sistem.
  2. Jemaah Haji Reguler yang mendampingi jemaah haji lanjut usia.
  3. Jemaah Haji Reguler yang terpisah dengan mahram atau keluarga.
  4. Jemaah Haji Reguler yang mendampingi penyandang disabilitas.
  5. Jemaah Haji Reguler cadangan.

Sebagai tambahan informasi, Indonesia mendapatkan kuota sebanyak 221.000 jemaah, yang terdiri dari 203.320 jemaah haji reguler dan 17.680 jemaah haji khusus.

Sedangkan kuota untuk petugas haji pada 2025 hanya mencapai 2.210 orang, jumlah ini lebih sedikit dibandingkan dengan kuota petugas haji pada tahun 2024 yang mencapai 4.200 orang.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

Haris Rusly Moti: Omong Kosong Dwi Fungsi ABRI Rebound

Haris Rusly Moti (AKTUAL/ ISTIMEWA)

Jakarta, aktual.com – Eksponen gerakan mahasiswa 1998, Haris Rusly Moti, menanggapi kritik terhadap revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) dan Polri. Ia menegaskan bahwa revisi tersebut tetap sejalan dengan semangat reformasi dan tidak mengembalikan peran sosial politik TNI seperti era Orde Baru.

“Pertama, pada prinsipnya kami tetap menghormati partisipasi publik dalam mengkritisi dan memberi masukan untuk menyempurnakan revisi UU TNI dan Polri. Sikap kritis ini mesti diletakkan dalam pijakan dan arah yang sejalan dengan semangat Proklamasi Kemerdekaan 1945, Pancasila, dan UUD 1945,” ujarnya, Senin (17/3).

Haris menegaskan bahwa supremasi sipil tetap terjaga karena revisi UU TNI dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang merupakan representasi rakyat sipil.

“TNI tak lagi mempunyai fungsi sosial dan politik, TNI tidak lagi mempunyai kewenangan terlibat langsung membuat peraturan yang mengatur dirinya sendiri seperti di era Orde Baru. TNI hanya dimintai masukan sebagai bahan pertimbangan terkait revisi UU yang mengatur dirinya,” katanya.

Menurutnya, dibandingkan dengan era Orde Baru, situasi saat ini sudah jauh berbeda.

“Jika kita perhatikan, berbeda dengan era Orde Baru, melalui peran Sosial Politik (Sospol) ABRI, ada jabatan Kasospol ABRI dan Fraksi ABRI di MPR-RI. Ketika itu disebut Dwi Fungsi ABRI lantaran selain berfungsi sebagai institusi pertahanan negara, ABRI juga berfungsi sebagai kekuatan sosial dan politik,” jelasnya.

Haris menilai bahwa kekhawatiran terkait “Dwi Fungsi ABRI Rebound” dalam revisi UU TNI tidak berdasar.

“Jadi menurut saya salah kaprah, jika revisi UU TNI dikaitkan dengan Dwi Fungsi ABRI Rebound. Menurut saya revisi UU TNI sama sekali tidak bertentangan dengan semangat reformasi, tidak mengembalikan peran Sospol TNI. Omong kosong tuduhan militerisme rebound yang distempel ke dalam naskah revisi UU TNI,” tegasnya.

Ia juga menyoroti peran perwira TNI dalam jabatan profesional di kementerian dan lembaga negara.

“Jika kita perhatikan revisi UU TNI hanya mengatur terkait penugasan perwira TNI di wilayah operasional kementerian dan lembaga negara, yang membutuhkan profesionalitas dan keahlian khusus perwira TNI,” katanya.

Sebagai contoh, ia menyebut peran Letjen Doni Monardo dalam penanganan pandemi COVID-19.

“Jenderal Doni diangkat dan tunduk pada keputusan Presiden RI, pejabat sipil. Jadi menurut saya, revisi UU TNI dilakukan agar penempatan perwira TNI yang dibutuhkan kapasitas dan keahliannya, terutama yang terkait dengan pertahanan negara, mempunyai landasan hukum,” ucapnya.

Lebih lanjut, Haris mengkritik aktivis LSM yang menurutnya masih berpikir secara dikotomis dalam melihat tata kelola negara.

“Kita butuh kolaborasi sipil dan militer. Dikotomisasi, bahkan otonomisasi sudah kehilangan relevansinya. Kita butuh kolaborasi, integrasi, dan konsentrasi dari dan oleh semua kekuatan bangsa dalam mewujudkan sebuah gagasan bersama, membangun Indonesia menjadi negara maju,” tuturnya.

Sebagai penutup, ia menyatakan dukungannya terhadap revisi UU TNI.

“Go ahead revisi UU TNI, lanjut terus, kita dukung! Revisi UU TNI yang menempatkan perwira TNI di jabatan profesional dan operasional kementerian dan lembaga tidak mengancam supremasi sipil dan tidak bertentangan dengan demokrasi,” tegasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Rusia Tuntut Jaminan Keamanan Kuat Selama Perundingan Damai Ukraina

Bendera nasional Rusia di Kremlin, Moskow, Rusia (6/1/2023). (ANTARA/Xinhua/Alexander Zemlianichenko Jr/aa)

Istanbul, Aktual.com – Rusia mengatakan bahwa mereka akan menuntut jaminan keamanan yang “kuat” selama pembicaraan tentang penyelesaian di Ukraina, karena pembicaraan terus berlanjut mengenai kemungkinan gencatan senjata Moskow-Kiev selama 30 hari yang diusulkan oleh AS.

“Kami akan menuntut agar jaminan keamanan yang kuat menjadi bagian dari perjanjian ini. Karena hanya melalui pembentukannya, perdamaian abadi di Ukraina dan, secara umum, memperkuat keamanan regional dapat dicapai,” kata Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Alexander Grushko dalam sebuah wawancara dengan surat kabar harian Izvestia, Senin (17/3).

Dengan mengungkapkan bahwa bagian dari jaminan itu harus mencakup status netral Ukraina dan penolakan NATO untuk menerima Kiev sebagai negara anggota, Grushko mengatakan NATO menjadi “lebih agresif” melalui tindakan militernya.

Grushko menegaskan kembali keberatan Rusia terhadap pengerahan pasukan penjaga perdamaian di Ukraina, mendefinisikan penjagaan perdamaian dan NATO sebagai “hal-hal yang tidak sesuai.”

“Mereka banyak membanggakan bahwa ini adalah aliansi pertahanan, tetapi sejarah aliansi yang sebenarnya terdiri dari operasi militer, serangkaian agresi tanpa alasan apa pun, hanya untuk sekali lagi menegaskan hegemoni dalam urusan dunia dan regional,” katanya.

Wakil menteri luar negeri Rusia itu mengeklaim bahwa pengenalan topik pasukan penjaga perdamaian di Ukraina oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron bertujuan untuk “mengalihkan perhatian publik dari masalah dalam negeri.”

Dia lebih lanjut mengatakan bahwa Moskow juga memiliki sikap “sangat skeptis” terhadap keterlibatan OSCE dalam kemungkinan misi penjaga perdamaian, tetapi kehadiran misi sipil di Ukraina dimungkinkan.

“Ini dapat mencakup pengamat tak bersenjata, misi sipil yang akan memantau implementasi aspek-aspek individual dari perjanjian ini, atau mekanisme jaminan,” katanya.

Grushko tidak mengesampingkan kemungkinan pembentukan kembali dialog antara Rusia dan Uni Eropa (EU), serupa dengan kontak yang sedang berlangsung antara Moskow dan Washington, seraya menambahkan bahwa masih tidak jelas bagaimana Eropa ke depannya dapat mengambil bagian dalam pembicaraan damai tentang Ukraina.

Delegasi AS dan Ukraina bertemu Selasa lalu di Jeddah, Arab Saudi, untuk membahas prospek kemungkinan kesepakatan damai antara Rusia dan Ukraina, setelah itu pernyataan bersama menyatakan kesiapan Kiev untuk menerima gencatan senjata selama 30 hari yang diusulkan oleh Washington.

Sevelumnya, Putin mengatakan bahwa negaranya setuju dengan usulan untuk mengakhiri permusuhan tetapi menambahkan bahwa Moskow akan menerimanya hanya jika itu akan “mengarah pada perdamaian jangka panjang dan menghilangkan penyebab awal krisis ini.”

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

Bahlil Sebut Produksi Emas Indonesia Mencapai 70 Ton per Tahun

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memberikan sambutan saat peresmian pabrik pemurnian logam mulia atau Precious Metal Refinery (PMR) milik PT Freeport Indonesia (PTFI), di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik, Jawa Timur, Senin (17/3/2025). ANTARA/Rizal Hanafi

Gresik, Aktual.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebutkan produksi emas di Indonesia saat ini bisa mencapai 70 ton per tahun seiring beroperasinya smelter emas di Indonesia yang berlokasi di Gresik, Jawa Timur, milik PT Freeport Indonesia (PTFI).

“Secara keseluruhan, produksi emas dari smelter Gresik dan PT Amman Mineral International Tbk bisa mencapai 60 hingga 70 ton per tahun,” ujar Bahlil, usai peresmian fasilitas pemurnian emas terintegrasi milik PT Freeport Indonesia oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik, Jawa Timur, Senin (17/3).

Bahlil merincikan, produksi emas tersebut diperoleh dari proses pengolahan tiga juta konsentrat yang dilakukan Smelter Freeport Gresik dari tambang yang ada di Papua dan menghasilkan sekitar 50 hingga 60 ton emas per tahun.

Sementara itu, katanya lagi, untuk konsentrat yang berasal dari tambang PT AMI Tbk saat ini mencapai lebih dari 900 ribu ton dan menghasilkan sekitar 18 hingga 20 ton emas per tahun.

Bahlil mengatakan, pemerintah berencana mengembangkan smelter lain di beberapa tambang baru guna mendukung hilirisasi industri tembaga.

Selain itu, pemerintah juga telah memberikan persetujuan perpanjangan izin ekspor tembaga kepada PT Freeport Indonesia.

“Smelter ini menjadi tonggak penting dalam industri pertambangan nasional. Ini adalah yang pertama di Indonesia dan terbesar,” katanya pula.

Ia menambahkan, sebelumnya Indonesia hanya mengekspor konsentrat tanpa mengetahui secara pasti kandungan emas dan logam lainnya di dalamnya.

“Dulu bangsa Indonesia selalu curiga sama Freeport karena yang dikirim konsentrat. Sebab, saat itu kami tidak pernah tahu turunan dari konsentrat itu ada emas, logam, dan macam-macam,” ujarnya lagi.

Pembangunan Smelter Freeport di Gresik dimulai dengan peletakan batu pertama pada akhir 2021 dengan total investasi mencapai 4,2 miliar dolar AS hingga menjadikannya smelter terbesar di dunia.

Adapun investasi untuk fasilitas pemurnian emas mencapai Rp10 triliun atau setara 630 juta dolar AS.

Dengan beroperasinya smelter ini, Indonesia semakin mendekati kemandirian dalam mengelola sumber daya alam serta meningkatkan nilai tambah industri pertambangan di dalam negeri.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

Eddy Soeparno: Premanisme Ormas Ancam Ekonomi, Harus Diberantas!

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno. Aktual/DOK MPR RI

Jakarta, aktual.com – Aksi premanisme organisasi masyarakat (ormas) dinilai turut berkontribusi terhadap kondusifitas iklim investasi di Indonesia. Bahkan, besarnya investor mengambil sikap “wait and see”, karena mereka menunggu tindakan rill pemerintah untuk menindak aksi-aksi premanisme yang meresahkan pelaku usaha.

Bagi Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno, premanisme berkedok ormas ini adalah gangguan serius yang harus diberantas. Apalagi pemerintah memiliki target pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen.

“Target pertumbuhan ekonomi sampai 8 persen membutuhkan iklim investasi yang kondusif. Gangguan premanisme berkedok Ormas atau organisasi lain bukan saja merusak iklim investasi di Indonesia, tapi lebih jauh dari itu merusak reputasi sektor investasi dan industri Indonesia di mata internasional,” tegas Eddy di sela-sela menghadiri Safari Ramadhan Bazaar Tebus Murah PAN di Kota Cirebon, Senin (17/3).

Doktor Ilmu Politik UI ini menegaskan, kerugian terhadap premanisme berkedok investasi ini bukan hanya dari sisi material semata, tapi juga kerugian bagi tenaga kerja yang tidak bisa terserap dari investasi dan industrialisasi.

“Pertama, reputasi iklim investasi Indonesja yang dianggap tidak kondusif ini adalah masalah serius. Jika para investor memutuskan tidak berinvestasi atau bahkan angkat kaki dari Indonesia, kita akan menghadapi gelombang PHK atau kegagalan penyerapan tenaga kerja.”

“Padahal setiap tahun perguruan tinggi meluluskan puluhan ribu tenaga kerja baru yang siap kerja. Premanisme ini menyebabkan tenaga kerja tidak terserap dan pengangguran terdidik meningkat,” lanjutnya.

Kedua, lanjut Eddy, adalah kerugian bagi Indonesia karena perusahaan yang sudah beroperasi di Indonesia memutuskan memindahkan investasinya ke negara lain, karena terganggu premanisme ormas ini.

“Seperti pernyataan Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI) bahwa gangguan ormas hampir terjadi di semua kawasan industri di Indonesia, terutama di daerah seperti Bekasi dan Karawang. Bahkan, ada kasus di mana ormas menyegel akses masuk ke pabrik, meskipun aparat keamanan telah melarang demonstrasi di kawasan industri,”

Secara khusus, Waketum PAN ini mendorong lintas kementerian memprioritaskan penyelesaian masalah ini sekaligus berkoordinasi dengan kepolisian untuk menumpas habis premanisme ormas ini.

“Penegakan dan kepastian hukum adalah pertimbangan utama investor sebelum menanamkan modalnya di sebuah negara. Oleh karenanya saya menghimbau aparat penegak hukum untuk bersikap tegas dalam menghadapi praktek premanisme yang mengganggu dunia usaha.”

“Sudah menjadi kewajiban seluruh stakeholder untuk melaksanakan arahan Presiden untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen. Selama premanisme ormas terhadap investasi masih terjadi, target ini akan sulit tercapai,” tutup Anggota Komisi XII DPR RI ini.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Wamensos Sebut Kopdes Merah Putih Alat Penting Entaskan Kemiskinan

Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo menghadiri Rapat Kordinasi Terbatas Pembentukan Satgas Koperasi Desa Merah Putih di Ruang Rapat Utama Kantor Kemenko Bidang Pangan di Jakarta pada Senin (17/3/2025). ANTARA/HO-Biro Humas Kemensos

Jakarta, Aktual.com – Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengatakan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih akan menjadi alat atau instrumen penting dalam upaya pengentasan kemiskinan di desa.

Dengan skema koperasi, ia menilai masyarakat akan memiliki akses lebih luas terhadap sumber keuangan di tingkat desa, yang pada akhirnya dapat mendorong peningkatan kesejahteraan sosial.

“Jadi hampir mayoritas orang miskin dan miskin ekstrem alamatnya ada di desa. Perintah Bapak Presiden, kemiskinan ekstrem ini di tahun 2026 harus selesai, saya ingin menyampaikan supaya nanti Koperasi Merah Putih tepat sasaran,” ujar Wamensos Agus Jabo dalam pernyataan tertulis di Jakarta pada Senin (17/3).

Berdasarkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), ia menyebutkan jumlah masyarakat miskin di Indonesia saat ini mencapai 24 juta orang, dengan 3,17 juta di antaranya tergolong miskin ekstrem.

Dari total tersebut, lanjutnya, sebanyak 39,92 persen penduduk miskin dan 46,26 persen miskin ekstrem bekerja di sektor pertanian informal.

Ia pun mengingatkan pemerintah telah menargetkan kemiskinan ekstrem turun hingga nol persen pada tahun 2026.

Untuk mencapai target tersebut, ia berharap Koperasi Desa Merah Putih dapat menjadi motor penggerak pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui model koperasi yang tepat sasaran.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pendirian Kopdes Merah Putih akan melibatkan musyawarah desa dan mempertimbangkan akses keuangan yang sudah ada di tingkat lokal, seperti Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan koperasi yang telah berdiri. Dia menegaskan, program ini akan segara berjalan.

“Intinya, ini (pendirian Kopdes) harus bisa kita segera realisasikan, selambat-lambatnya 6 bulan,” ujarnya.

Sebagai informasi, program Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo. Presiden menargetkan sebanyak 70 ribu koperasi akan hadir untuk mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Koperasi ini juga dirancang untuk mengatasi tantangan ekonomi pedesaan serta melindungi masyarakat dari praktek tengkulak dan rentenir yang merugikan.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

1...911912913...43,133Halaman 912 dari 43,133

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2025 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya