Jakarta, Aktual.com — Politisi senior Rachmawati Soekarnoputri mempertanyakan rencana pemerintah menggabungkan empat bank BUMN dalam satu naungan perusahaan. Keempat bank BUMN itu adalah PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Tabungan Negara Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI).

Kabar penggabungan keempat bank BUMN itu sebelumnya datang dari Kementerian BUMN. Dimana Kementerian BUMN tengah menyusun rencana pembentukan holding atau perusahaan induk dari perbankan berplat merah.

Perusahaan yang dipertimbangkan sebagai induk oleh Kementerian BUMN adalah PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Bahana PUI) dan PT Danareksa.

Rachma melihat penggabungan keempat bank BUMN itu untuk mengaburkan pertanggungjawaban utang luar negeri. Khususnya bagi tiga bank BUMN yang sebelumnya mendapat kucuran dana sebesar Rp43 triliun dari China.

“Ini kerjaan rezim penguasa untuk mengaburkan pertanggungjawaban utang-utang luar negeri bank-bank BUMN,” kata Rachmawati kepada wartawan, Kamis (18/2).

Menurutnya, rencana penggabungan empat bank BUMN bila ditilik lebih jauh mirip dengan perubahan Bank Century yang bangkrut dan berganti nama menjadi Bank Mutiara. Padahal, sistem yang salah tidak pantas untuk dilanjutkan.

“Bagaimana Komisi XI DPR, kenapa diam saja? Jangan sampai ada dugaan ‘money politic’ berhubung partai-partai yang ada ini sudah jadi stempel penguasa. DPR sudah disorientasi, membela oligarki,” tegasnya.

Selasa (16/2) kemarin, Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo mengatakan, pembentukan holding bank milik negara bertujuan meningkatkan efisiensi operasional serta memperkuat ekuitas bank BUMN.

“Target holding bank selesai 2018. Kami sudah diskusi dengan direktur utama semua bank di Kapal Kelud Karimunjawa. Ini hal yang bisa dilakukan. Dengan adanya holding ini, penguatan ekuitas bisa lakukan recuring income induknya ke bawah,” kata Gatot.

()