Jakarta, Aktual.com —Kasus penimbunan sapi siap potong menjadi salah satu indikator kinerja pemerintah yang buruk di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Bendahara Umum partai Golkar versi Munas Bali, Bambang Soesatyo menilai, minimnya pasokan daging sapi mentah ke pasaran, adalah bukti jika pemerintah tidak bisa mengontrol para distributor.

“Pada kasus daging sapi, tampak jelas bahwa pemerintah tidak mampu mengontrol atau mengendalikan pasokan dan permintaan. Harga daging sapi mahal karena ada kekuatan yang mampu memperkecil volume pasokan ke pasar,” papar Bambang, melalui keterangan pers yang diterima redaksi Aktual.com, Senin (17/8).

Disatu sisi, sambung Bambang, ada hal yang janggal melihat kelangkaan daging sapi ini. Dimana seharusnya, pemerintah sebagai penentu kebijakan tahu betul berapa kebutuhan daging untuk rakyat.
“Padahal, pemerintah sendiri mengakui bahwa minimnya pasokan itu tidak masuk akal karena stok sapi siap potong mencukupi. Setelah Polri turun tangan, ditemukan ribuan ekor sapi siap potong yang ditimbun,” sesal Bambang.

Bukankah pemerintah yang mengeluarkan izin impor sapi potong? Logikanya, pemerintah tahu dengan detil stok sapi potong di tangan importir atau feedloter.

“Kalau kemudian volume pasokan ke pasar dibuat sangat minim, mengapa pemerintah sebagai penerbit izin impor tidak memerintahkan para importir/feedloter membanjiri pasar dengan daging?” tanya Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) itu.

Pria yang biasa disapa Bamsoet ini melanjutkan, jika permasalahan daging sapi seharusnya bisa dijadikan batu loncatan, bagi pemerintah khususnya Jokowi untuk membuktikan janji-janji yang dilontarkan saat kampanye.

“Di balik semua masalah itu ada spekulan atau kartel. Sekaranglah saatnya bagi presiden membuktikan tekadnya mengejar spekulan dan kartel itu. Jangan hanya janji manis saat kampanye saja,” pungkasnya.

(Bawaan Situs)