Jakarta, Aktual.com – Tingkat deflasi yang disertai dengan angka pertumbuhan ekonomi yang terus meninggi bila dioptimalkan dengan baik dapat digunakan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan dan jumlah pengangguran di tengah masyarakat.

“Seharusnya dengan inflasi yang menurun dan pertumbuhan yang cukup tinggi bisa menekan angka kemiskinan dan pengangguran secara lebih cepat,” kata Anggota Badan Anggaran DPR RI Dony Ahmad Munir dalam rilis di Jakarta, Selasa (23/8).

Untuk itu, ujar politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu, kualitas pertumbuhan ekonomi harus terus ditingkatkan sehingga kemampuan dari kebijakan pemerintah dalam menekan angka kemiskinan dan pengangguran juga lebih baik.

Dony mengingatkan bahwa di tengah ekonomi global yang masih melemah, tetapi pada saat ini sejumlah indikator aktivitas perekonomian justru masih meningkat.

“Meski demikian, kita tidak boleh berpuas diri, karena gejolak eksternal masih berpotensi mengganggu kinerja ekonomi kita,” jelasnya.

Dalam penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2017, asumsi makro yang disusun pemerintah antara lain adalah pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen dan tingkat inflasi sebesar 4,0 persen.

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan indeks harga konsumen hingga pekan ketiga Agustus 2016 terjadi deflasi sebesar 0,06 persen.

“Kami pantau hingga pekan ketiga terjadi deflasi 0,06 persen,” kata Agus seusai menghadiri peluncuran BI Institute di Jakarta, Senin (22/8).

Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara menjelaskan terjadinya deflasi pada Agustus 2016 bukan karena lemahnya permintan masyarakat. Menurutnya, secara musiman dari tahun ke tahun, memang di pertengahan Agustus kerap terjadi deflasi, setelah momentum puncak inflasi pada Juni dan Juli, yang dipicu Ramadhan dan Lebaran.

Sedangkan terkait dengan pertumbuhan, Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dipatok pemerintah sebesar 5,3 persen pada tahun 2017 merupakan angka realistis dan moderat.

Namun, menurut Arif Budimanta, dikhawatirkan bila angka pertumbuhan ekonomi 5,5 persen yang diajukan pemerintah dengan kondisi global saat ini masih belum memiliki kepastian dan ekspor sulit diharapkan, justru dianggap tidak realistis dan menurunkan kepercayaan pasar.

Menurut dia, untuk mewujudkan target pertumbuhan ekonomi 5,3 persen tersebut, industri pengolahan adalah prioritas yang harus dikembangkan, sebab pengolahan membuat barang yang diekspor memiliki nilai tambah.

Pemerintah menegaskan fokus kepada kebijakan untuk mengentaskan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan dan kesenjangan sosial dalam rangka mempercepat pembangunan nasional di Tanah Air.

“Pada tahun percepatan pembangunan ini, pemerintah fokus pada tiga langkah terobosan untuk pengentasan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan dan kesenjangan sosial,” kata Presiden Joko Widodo dalam Pidato Kenegaraan di depan Sidang Bersama DPR/DPD RI Tahun 2016 di Jakarta, Selasa (16/8).

Presiden Jokowi memaparkan, ketiga langkah itu adalah pertama mempercepat pembangunan infrastruktur, kedua menyiapkan kapasitas produktif dan Sumber Daya Manusia, serta langkah ketiga merupakan deregulasi dan debirokratisasi.

(ANT)

(Antara)

(Arbie Marwan)