Jakarta, aktual.com – Presiden Prabowo Subianto melontarkan kritik tajam terhadap kinerja sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilainya tidak efisien dan cenderung boros. Hal itu disampaikan dalam pidato penutupan International Conference on Infrastructure 2025 di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (12/6/2025).
Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan bahwa ia telah menginstruksikan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk lebih memprioritaskan peran sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur nasional.
“Prioritas saya sekarang adalah mengundang sektor swasta, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk terlibat sebesar-besarnya dalam pembangunan infrastruktur kita,” ujar Prabowo di hadapan peserta konferensi.
Presiden Prabowo menilai bahwa sektor swasta, termasuk perusahaan multinasional, kerap menunjukkan kinerja yang lebih baik dalam hal ketepatan waktu, efisiensi, dan penghematan anggaran dalam pembangunan fisik. Hal ini, menurutnya, berbanding terbalik dengan kebiasaan di sebagian BUMN.
“Harus kita akui, sering kali BUMN-BUMN ini merasa kalau dia kerjanya lambat tidak apa-apa, kalau boros tidak apa-apa. Karena nanti akan disuntik PMN. PMN, PMN, PMN… Apa ini PMN-PMN ini?” tegas Prabowo, merujuk pada Penyertaan Modal Negara yang kerap diberikan untuk menutup pembengkakan anggaran atau inefisiensi BUMN.
Prabowo mempertanyakan apakah perusahaan-perusahaan internasional juga memiliki kemewahan seperti PMN ketika menghadapi kendala keuangan.
Meski begitu, Prabowo menegaskan bahwa intervensi negara tetap diperlukan dalam mengatasi isu-isu mendasar seperti kemiskinan, kelaparan, dan pendidikan. Namun, dalam hal pembangunan infrastruktur fisik, peran swasta dinilainya harus diperkuat.
“Saya arahkan agar peran swasta dalam infrastruktur lebih besar. Tapi untuk itu, pemerintah harus mempermudah pekerjaan mereka,” ujarnya.
Presiden juga menyampaikan pentingnya menciptakan iklim investasi yang aman dan kondusif agar sektor swasta mau terlibat dalam proyek-proyek strategis. Ia menyambut baik keberadaan kantor-kantor yang berfungsi memfasilitasi dan menjaga kelancaran investasi.
“Semua proyek harus dibantu, diamankan, dijaga, supaya tidak terganggu rencana besar pembangunan tersebut,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Tino Oktaviano
