Persoalan yang ketiga, lanjut Rizal Ramli, adalah masalah ekonomi, terutama daya beli masyarakat yang semakin menurun.

“Salah satu solusi untuk meningkatkan daya beli adalah memberi insentif untuk menggenjot kemampuan beli masyarakat. Selain itu jangan kenakan pajak untuk pedagang kelas menengah ke bawah. Kemudian, jangan ada kenaikan TDL bagi pengguna listrik 900 VA agar mereka bisa membelanjakan uangnya untuk kebutuhan pokoknya,” tuturnya.

Selanjutnya, ungkap Rizal Ramli adalah persoalan BPJS Kesehatan yang defisit dan seolah tak ada jalan keluar untuk mengatasinya, sehingga keputusannya adalah  menaikan iuran. Hal ini, menurut Rizal Ramli, justru akan menambah angka kemiskinan.

“Solusi mengatasi BPJS Kesehatan yang defisit pertama yakni; pemerintah harus menyuntikkan modal BPJS Kesehatan Rp 20 triliun. Sebab, modal awal BPJS Rp 5 triliun, BPJS dirancang ‘gagal finansial’ sejak awal. Kemudian revisi Undang-Undang BPJS soal besaran iuran. Jadi, iuran pekerja maksimal 2% dari pendapatan, sementara perusahaan 6%. Besaran ini bisa disesuaikan berdasarkan tingkat pendapatan. Misalnya, di bawah upah minimum kerja di gratiskan,” beber mantan anggota Tim Panel Ekonomi PBB itu.

“Kemudian penyesuaian pembayaran klaim penyakit kronis dan terminal yang disesuaikan dengan pendapatan pasien. Untuk penyakit menengah atas dan orang kaya, harus top up. Prinsipnya dari sisi penerimaan dan pembayaran harus cross subsidy,” sambung Rizal Ramli.

Faktor keempat dari pancaroba politik, imbuh Rizal Ramli, adalah investasi Tiongkok di Indonesia yang begitu masif seolah ada privelege.

(Abdul Hamid)