Ekonom senior Dr Rizal Ramli saat memberikan keterangan pers mengenai solusi terhadap salah urus tata kelola BPJS di Jalan Tebet Barat Dalam IV, Jakarta Selatan, Rabu (14/11/2018). Menanggapi masalah yang terjadi pada BPJS Ketenagakerjaan yang saat ini menjadi sorotan publik. Rizal menjelaskan, bahwa tak heran jika akhirnya Indonesia saat ini mengalami defisit. Menurutnya, jauh sebelumnya sejumlah negara eropa telah melakukan Social Security Sistem (Sistem Jaminan Sosial) terhadap warga negaranya. UU BPJS 2014 dimulai dengan pembiayaan yang tidak memadai (underfunded) dari pemerintah. Diketahui, BPJS Kesehatan disebut mengalami defisit. Masalah ini dipicu kecilnya iuran peserta yang diterima dibandingkan biaya layanan jaminan kesehatan yang dibayarkan. AKTUAL/Tino Oktaviano

Jakarta, Aktual.com – Begawan Ekonomi Rizal Ramli menyoroti kecilnya modal awal dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Modal kecil tersebut menurut dia, sebagai bentuk ketidakseriusan pemerintah mengelola BPJS.

“Modal awal BPJS Rp 5 triliun, jadi BPJS dirancang gagal finansial sejak awal,” ujar Rizal Ramli saat jumpa pers di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (14/11).

Lebih lanjut pria dengan sapaan akrab RR ini menyinggung dana talangan (bailout) sebesar Rp4,999 triliun untuk menutup defisit BPJS Kesehatan. Menurutnya, dana talangan hanya solusi sementara dan tidak komprehensif.

“Solusi pemerintah sifatnya, sementara hanya penyelesaian Tensoplast. Tidak memberikan solusi jangka panjang dan komprehensif,” ungkap RR.

Mantan Menko Maritim itu menjelaskan, Indonesia bukan negara pertama yang menerapkan sistem jaminan sosial nasional (SJSN). Misalnya Russia dan negara Skandinavia sudah membuat SJSN sejak 1860-an.

“Penerapan SJSN menjadi tonggak sistem negara kesejahteraan (welfare state). Contoh Singapura di mana pengusaha membayar iuran sebesar 13 persen sementara pekerja menanggung iuran mulai dari gratis hingga dua persen,” terangnya.

Sekadar informasi, pemerintah menyuntik BPJS Kesehatan Rp4,999 triliun untuk menyelesaian defisit BPJS Kesehatan pada September lalu. Hanya saja suntikan tersebut dinilai belum menyelesaikan semua masalah BPJS Kesehatan.

Sementara berdasarkan audit BPKP defisit BPJS Kesehatan sampai akhir tahun mencapai Rp 10 triliun. Sedangkan menurut manajemen defisit bisa mencapai Rp16 triliun.

 

Laporan : Fadlan Syiam Butho

()