Jakarta, Aktual.com — Pemerintah mengambil langkah cepat untuk meredam tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang menyentuh level Rp17.500 per dolar AS. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pihaknya akan mulai turun tangan membantu stabilisasi pasar keuangan melalui intervensi di pasar obligasi.
“Kami akan mulai membantu (bank sentral) besok, mungkin dengan masuk ke bond market,” ujar Purbaya saat ditemui di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (12/5/2026).
Langkah tersebut dilakukan melalui skema Bond Stabilization Fund (BSF), yakni intervensi pemerintah di pasar Surat Berharga Negara (SBN) untuk menjaga stabilitas imbal hasil (yield). Purbaya menjelaskan, pemerintah akan memanfaatkan instrumen yang tersedia, termasuk kemungkinan melakukan buyback SBN guna menahan kenaikan yield.
Menurutnya, kenaikan yield yang terlalu tinggi berisiko memicu capital loss bagi investor, terutama investor asing, sehingga dapat mendorong arus modal keluar dari pasar domestik. Kondisi tersebut pada akhirnya berpotensi memperlemah nilai tukar rupiah lebih lanjut.
“Kami kendalikan supaya asing tidak keluar, atau bahkan masuk jika yield-nya membaik. Dengan begitu rupiah bisa menguat,” katanya.
Purbaya menegaskan bahwa pemerintah memiliki kapasitas fiskal yang memadai untuk melakukan intervensi tersebut. Ia menyebut posisi kas pemerintah saat ini masih cukup kuat untuk mendukung stabilisasi pasar obligasi dan nilai tukar.
“Kita masih banyak likuiditas, bisa digunakan untuk intervensi agar yield tidak naik terlalu tinggi,” ujarnya.
Selain menjaga stabilitas pasar keuangan, pemerintah juga memastikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 tetap aman meskipun nilai tukar rupiah telah melampaui asumsi makro yang ditetapkan.
Dalam Undang-Undang APBN 2026, asumsi nilai tukar rupiah dipatok di kisaran Rp16.500 per dolar AS. Namun, Purbaya mengungkapkan bahwa dalam simulasi internal, pemerintah telah menggunakan asumsi kurs yang lebih tinggi dan mendekati kondisi terkini.
“Dalam perhitungan kami, asumsi kurs sudah di atas asumsi resmi APBN dan tidak jauh dari kondisi sekarang. Jadi APBN masih relatif aman,” jelasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
