Jakarta, Aktual.com – Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) yang juga Ketua Bidang Kepemudaan DPP Partai Golkar Fahd El Fouz A Rafiq meminta Ade Komarudin (Akom) mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPR RI.
Rekomendasi dan pandangan tersebut tentu diterima Sekjen Partai Golkar Idrus Marham. Namun, dirinya dan Ketua Umum Setya Novanto mengaku belum membicarakan persoalan tersebut secara mendalam.
“Ini partai demokratis, kalau ada pandangan ada isu ya serahkan ke kita. Tapi sampai hari ini Setya Novanto dan saya belum bahas itu,” ujar Idrus di Kantor KemenkumHAM Jakarta, Selasa (28/6).
Menurut Idrus, pencopotan Akom karena pernyataannya itu akan sesuai mekanisme Partai Golkar. Namun, bukan berarti tak terpilihnya Akom di musnalub kemarin akan membuat perpecahan kembali.
“Kesemuanya berproses dan ada mekanisme. Akom juga adalah kader Partai Golkar jadi jangan karena tidak terpilih seperti itu. Munas kemaren adalah rekonsiliasi. Masa sih kalau ada pandangan begitu langsung. Toh, nanti ada fakta yang ada,” jelasnya.
Menurutnya, Golkar sebagai partai yang demokratis akan menerima setiap usulan kadernya. Apabila terbukti bersalah, tidak menutup kemungkinan Akom akan mendapat hukuman seperti rekomendasi dari angkatan muda partai Golkar.
“Golkar adalah partai yang demokratis. Setiap usulan akan diproses asalkan memang ada buktinya. Akom adalah kader Partai Golkar tapi kalau terbukti bersalah maka harus mendapat hukuman,” jelasnya.
Diketahui, sikap Fahd tersebut dipicu dari pernyataan Akom dalam forum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) versi Muhammad Rifai Darus benerapa waktu lalu. Akom dianggap “offside” terkait pernyataannya yang dianggap memdeskreditkan KNPI versi Fahd yang notabenenya pengurus Golkar sekaligus ketua AMPG.
Dihubungi terpisah, Ketua Umum Soksi Ali Wongso menyatakan bahwa Akom sebagai Ketua DPR dari partai golkar mutlak hukumnya sejalan dengan kebijakan dan posisi partai golkar.
“Seorang Ketua DPR atau posisi apapun di DPR yang berasal dari Fraksi Partai Golkar mutlak hukumnya sejalan dengan kebijakan dan posisi politik Partai Golkar. Sebagai Ketua DPR, Akom tak lepas dari keberadaannya selaku kader Golkar dan wajib atau harus mampu mengekpresikan dirinya sebagai politisi Golkar yang konsisten pada koridor garis partainya,” jelasnya.
Menurut Ali Wongso, sikap dan perilaku Akom sebagai Ketua DPR di KNPI tersebut adalah fatal jika sampai pernyataannya bertentangan dengan Ketum dan kebijakan Partai Golkar.
“Jika Akom secara sadar melakukan itu dan merasa dirinya benar maka berarti Akom ‘menantang’ dengan bertentangan pada garis Partai, maka secara tak langsung sama artinya dengan Akom meminta ‘mundur’ jika dia berjiwa besar,” pungkasnya. (Nailin)
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Eka
