Jakarta, Aktual.com — Anggota Komisi VII Effendi Simbolon mempertanyakan urgensi Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diajukan Menteri BUMN Rini Soemarno. Ia juga mengherankan DPR khususnya Komisi terkait dalam persetujuan PMN pada RAPBN 2016, yang diduga sebagai dana suntikan kepada 24 BUMN.
“Capaian-capaian pajak kita hanya maksimum 83 persen. Berarti devisit yang dicanangkan di APBNP 2015 pasti akan devisit lagi 2016. Pertanyaan saya kok bisa-bisanya (Komisi VI) memberi persetujuan. Dana yang harusnya belanja untuk fiskal itu kok di tempatkan ke penanaman modal negara. Emang urgensinya apa? Untuk apa penambahan modal saat ini pada BUMN-BUMN itu?” Ujar Effendi di DPR, Jakarta, Kamis (22/10).
Menurutnya, soal PMN tersebut, seharusnya diputuskan dalam paripurna, bukan hanya komisi. Sebab, dari tahun ke tahun PMN pada APBN selalu bermasalah, dan menimbulkan defisit.
“Jangan di komisi dong diputuskannya, bawa ke paripurna dong. Kita perlu clear jangan sampe kemudian jadi masalah. Persoalan-persoalan dulu kaya begitu semua. Kok bisa-bisanya. Paham nggak? logikanya aja. Kok bisa harusnya kan tidak,” tuturnya
Effendi menyayangkan Komisi VI menyetujui PMN yang diajukan Menteri BUMN yang jumlahnya mencapai kisaran Rp34 triliun. Sebab, kata Effendi, nantinya DPR menjadi “ikut-ikutan” bertanggung jawab dalam penggunaan uang negara.
“Ya kan besar permintaannya kan satu truk. Harusnya jangan dong, abaikan aja. Itu kan jadi kembali berjamaah menyeret-menyeret DPR untuk ikut bertanggungjawab kepada penggunaan uang negara. Saya enggak ngerti kenapa Bu Rini begitu,” cetusnya
Menurut Effendi, PMN itu terlalu memaksakan dalam kondisi ekonomi negara saat ini. Dimana, rakyat lebih membutuhkan daripada perusahaan-perusahaan.
“Itu kan sama untuk membelanjakan kebutuhan, uangnya itu lebih banyak di posisi utang daripada posisi cash yang ditangan, kok sempet-sempetnya.
Dan itu kebohongan loh, katanya mau dipindah. Yang tadinya dialokasikan buat bbm bersubsidi, kok dia bilang buat sektor produktif, yang mana sektor produktif ?,” katanya
Politisi PDIP ini menyebut dengan adanya persoalan itu istilah pada salah satu acara televisi yang menyebut “Memang mudah menjinakkan DPR” bisa kembali digaungkan.
“Masa gitu, memangnya kita binatang buas. Enggak bisa gitu dong masa menjinakkan berarti konotasinya kan negatif. Penghinaan bahwa kami adalah komunitas liar yang dijinakkan. Seolah ada pamrih itu,” pungkasnya
Sementara itu, soal kabar RAPBN 2016 semula akan dipercepat sebelum presiden ke Amerika, Effendi mengatakan itu ditolak. Sebab, ia menduga ada kepentingan Menteri BUMN.
“Kita tolak. Karena ada kepentingannya, ini kan Rini, Rini lagi,” sebutnya
Ditanya soal kepentingan tersebut, Effendi mengaku tak mengerti ‘Jalan Pikiran’ Rini Soemarno. Ia menduga ada kepentingan kapitalis.
“Gak ngerti, sekali lagi saya nggak lihat ya ada urgensi dari kebutuhan itu saat ini dimasukan ke penempatan di PMN. Kau bukan alih-alih kepentingan para kapitalis yang mencari bagaimana memasarkan uangnya,” ungkap Effendi
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Arbie Marwan
