Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Wakil Presiden, Jusuf Kalla (tengah) dan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (kanan) memberikan keterangan pers seusai Pembukaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar 2016 di Nusa Dua, Bali, Sabtu (14/5). Munaslub yang berlangsung 14-17 Mei 2016 tersebut dihadiri sekitar 4.000 peserta perwakilan dari DPP dan DPD seluruh Indonesia untuk memilih kembali ketua umum partai setelah sempat kisruh pada munas sebelumnya. ANTARA FOTO/Nyoman Budhiana/aww/16.

Jakarta, Aktual.com — Politikus Muda Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa dengan masuknya Golkar sebagai partai pendukung pemerintah, sudah menjadi konsekuensi bagi Presiden Jokowi untuk membicarakan ikhwal ‘jatah’ politik yang diterima partai beringin pada pemerintahannya.

“Konsekuensi dari pilihan itu tentu harus ada pembicaraan dengan presiden, saya tidak tahu persis bentuk dukungan itu otomatis terkonfersi kursi kabinet atau tidak, kan selama ini pak Jokowi mengatakan bahwa dukungan Parpol selama ini tidak identik dengan bagi-bagi kursi,” kata Doli saat berbincang dengan aktual.com, beberapa waktu lalu, di Jakarta, Minggu (5/6).

Menurut Doli, posisi Golkar saat ini dalam keadaan menunggu perhitungan Presiden Jokowi terhadap dukungan yang terkesan dipaksakan oleh pemerintah itu sendiri, dimana awalnya Golkar berada di luar pemerintahan.

Yang jelas, sambung dia, Presiden Jokowi sudah mendapat dukungan resmi dari Golkar dan itu diputuskan di Munas, dan tinggal sekarang apa yang diberikan konkret oleh presiden atas dukungan itu.

“Kami menunggu karena kabinet itu hak preogratif presiden, kalau memang pak Jokowi meminta Golkar berada di kabinet tentu Golkar akan merekomendasikan nama-nama. Kita tidak tahu berapa kursi yang diberikan, atau diberikan atau tidak kita juga belum tahu,” tandas dia.

(Arbie Marwan)