Pekerja menggarap pembangunan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Tingkat Tinggi Pasar Rumput di Jakarta, Rabu (15/11). Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejati DKI Jakarta mengawal 119 proyek infrastruktur dengan nilai Rp 4,6 triliun untuk memastikan proyek-proyek pembangunan berjalan sesuai ketentuan yang ada sehingga tidak terjadi kerugian negara. AKTUAL/Tino Oktaviano

Jakarta, Aktual.com – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mendorong peran swasta terlibat dalam pembiayaan alternatif yang tidak menggunakan APBN untuk pendanaan sejumlah proyek infrastruktur prioritas di Indonesia.

“Yang berpotensi menjadi mitra selain BUMN tentunya swasta nasional yang memiliki pengalaman dan reputasi bidang investasi terkait infrastruktur berbagai jenis,” katanya di Nusa Dua, Bali, Sabtu (13/10).

Menurut Bambang, pembiayaan alternatif yang bukan bersumber dari APBN diperlukan karena akan menjadi efek pengungkit dalam pembangunan sektor prioritas. Dengan begitu, ketergantungan pembiayaan yang menyedot anggaran negara bisa dikurangi sehingga pihaknya bisa fokus menjalankan program yang 100 persen membutuhkan perhatian pemerintah.

Dia menjelaskan Kementerian PPN/Bappenas memiliki entitas Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah-“Center for Private Investment” atau “PINA Center” yang memfasilitasi pembiayaan proyek infrastruktur. PINA Center Bappenas memfasilitasi kerja sama investasi dengan perkiraan total nilai Rp47 triliun. Investasi itu terdiri dari dua kesepakatan kerja sama bidang energi terbarukan dengan nilai sebesar Rp590 miliar. Selain itu, satu kesepakatan kerja sama perkebunan dengan total nilai hingga Rp2 triliun dan tiga kesepakatan pengembangan tol dengan perkiraan total nilai Rp44,5 triliun.

(Eka)