Palangka Raya, aktual.com – Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah Fahrizal Fitri mengatakan ada tiga daerah yang capaian belanjanya rendah setelah melakukan rekap berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi realisasi anggaran provinsi dan kabupaten/kota per 31 Desember 2019.
“Dari rekap tersebut, ada sejumlah perangkat daerah maupun kabupaten/kota yang menjadi sorotan, baik yang capaiannya tertinggi maupun terendah,” katanya di Palangka Raya, Kamis (16/1).
Untuk daerah dengan belanja APBD terendah, meliputi Palangka Raya dengan realisasi keuangan 88,31 persen dan fisik 89,94 persen, kemudian Barito Timur realisasi keuangan 88,02 persen dan fisik 92,27 persen, serta Barito Utara realisasi keuangan 86,08 persen dan fisik 95,68 persen.
Sementara pemerintah kabupaten/kota, belanja APBD tertinggi dicapai oleh Gunung Mas dengan realisasi keuangan 94,28 persen dan fisik 97,88 persen, disusul Pulang Pisau realisasi keuangan 94,18 persen dan fisik 99,16 persen, serta Murung Raya realisasi keuangan 93,84 persen dan fisik 94,83 persen.
“Adapun realisasi keuangan pemerintah kabupaten/kota se-Kalteng sebesar Rp16,42 triliun dari total pagu anggaran Rp18,08 triliun atau sebesar 90,84 persen dan fisiknya mencapai 94,24 persen,” katanya saat menyampaikan laporan pada rapat tim evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran.
Sedangkan untuk lingkungan pemprov, perangkat daerah dengan belanja APBD tertinggi yakni, Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan realisasi keuangan 99,86 persen dan fisik 100 persen.
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan realisasi keuangan 97,69 persen dan fisik 98,93 persen, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang realisasi keuangan 97,53 persen dan fisik 98,33 persen.
Perangkat daerah dengan belanja APBD terendah, meliputi Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran dengan realisasi keuangan 82,72 persen dan fisik 83,31 persen.
Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei realisasi keuangan 79,95 persen dan fisik 94,54 persen, serta Dinas Kehutanan dengan realisasi keuangan 79,13 persen dan fisik 80,82 persen.
“Untuk realisasi keuangan Pemprov Kalteng mencapai Rp5,09 triliun dari pagu anggaran Rp5,65 triliun atau sebesar 90,12 persen dan fisiknya 96,48 persen,” jelas Fahrizal.
Lebih lanjut, ia menjelaskan realisasi belanja APBD oleh pemprov dan pemkab/pemkot masih di bawah target pada Desember 2019, yakni realisasi keuangan 98 persen dan fisik 100 persen.
Ada sejumlah kendala dan permasalahan dalam penyerapan anggaran tahun 2019, meliputi pemadaman karhutla dan pengadaan alat pemadam kebakaran pada Dinas Kehutanan.
“DAK pekerjaan konstruksi yang tak bisa terlaksana karena waktu yang tidak memungkinkan pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan lainnya,” ujarnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Eko Priyanto
