KPK menjadwalkan Menteri Keuangan periode 1998-1999 Bambang Subianto dalam penyidikan tindak pidana korupsi pemberian SKL kepada pemegang saham pengendali BDNI tahun 2004. (ilustrasi/aktual.com)

Jakarta, Aktual.com – Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno mengatakan tidak efektif mengganti menteri yang terseret kasus korupsi karena baru sebatas menjadi saksi.

“Belum ada fakta hukum yang membuat mereka terlibat dalam kasus korupsi dan baru jadi saksi,” kata Adi Prayitno di Jakarta, Jumat (5/7).

Menurut dia, menteri yang masih jadi saksi di pengadilan apabila diganti juga dinilai kurang efektif karena masa pemerintahan Kabinet Kerja jilid I tinggal beberapa bulan.

Kecuali, lanjut dia, sudah ada fakta hukum yang menunjukkan sang menteri terlibat dan ditetapkan menjadi tersangka, maka menteri tersebut harus segera diganti.

Proses hukum, kata dia, tidak bisa mengandalkan praduga, melainkan harus ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa menteri tersebut memang terlibat korupsi.

(Abdul Hamid)