Walhi: Pembangunan Jakarta, Ahok Harus Paham Kebutuhan Warganya

Jakarta, Aktual.com – Manager Kampanye Walhi, Edo Rahman mengatakan, dalam pembangunan Jakarta Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok harus memahami kebutuhan warganya sendiri dalam menentukan suatu model pembangunan.

“Banyak masyarakat yang secara sosial, itu sangat menggantungkan kehidupannya dengan model pembangunan yang diambil oleh pemerintah,” ucapnya saat dihubungi Aktual.com, Jakarta, Selasa (15/2).

Artinya, lanjut Rahman, dalam membangun Jakarta, Ahok harus bisa mengakomodir seluruh kepentingan warganya, tidak hanya sebagian saja, sehingga tidak ada sebagian warga yang dirugikan oleh adanya pembangunan, sesuai Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 ‘Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan’.

“Jangan kita hanya melihatnya bahwa masyarakat itu hanya orang-orang yang bisa menanamkan investasi, dan kemudian bagaimana dia membangun dan menjalankan ekonominya,” tambahnya.

Sayangnya, menurut Edo, dalam membangun Jakarta, Ahok lebih mengedepankan kepentingan para pemilik modal yang tujuannya hanya pelebaran sayap bisnis.

“Kalau mengedepankan kepentingan investasi yang besar yang hanya orang tertentu saja yang bisa memanfaatkan itu, pasti kelas menengah ke bawah akan terpinggirkan,” tuturnya.

Padahal, dalam setiap pembangunan sosial ekonomi negara harus dapat merangkul kaum miskin kota bukan hanya kaum pemilik modal ataupun metropolitan.

Hal itu tertuang dalam dalam Pasal 34 ayat (4) UUD 1945 ‘Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusian’.

Lanjut Rahman, bilamana itu diteruskan, artinya kaum lumpen proletar di wilayah Jakarta tidak dapat mengembangkan dirinya menuju sejahtera. Di posisi tersebut, Ahok sedang memberatkan negara dalam mengurus kaum yang terpinggirkan.

“Secara sosial, ini akan banyak masyarakat-masyarakat kecil itu kemudian akan kehilangan pendapatan pencaharian dan secara langsung itu menjadi tanggung jawab negara. Bagaimana negara memikirkan untuk memfasilitasi itu lagi. Yang tadinya kehidupan mereka normal-normal saja akhirnya mereka tidak ada lagi mata pencaharian,” jelasnya.

Artikel ini ditulis oleh: