Jakarta, aktual.com – Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan pengerahan aparat keamanan di Papua bersifat sementara, bukan permanen. Aparat keamanan akan ditarik jika kondisi Papua sudah kondusif.
“Pendekatan keamanan ini kan bukan dijadikan pilihan untuk menyelesaikan. Hanya, karena ada situasi yang khusus, yakni terganggunya keamanan, maka sementara memang harus dilakukan dengan cara pengamanan, tapi sifatnya sementara,” kata Ma’ruf di Kantor Wapres Jakarta, Rabu, (29/1)
Ma’ruf sendiri berpendapat konflik di Papua harus bisa diselesaikan melalui pendekatan kesejahteraan. Pemerintah, kata dia, masih terus menggalakkan banyak program untuk menyejahterakan masyarakat Papua.
Ia mencontohkan telah banyak pembangunan infrastruktur dan program peningkatan sumber daya manusia di Papua.
“Pendekatan itu Papua itu sebenarnya prinsipnya membawa kesejahteraan fisik maupun nonfisik, pendidikan, jalan, infrastruktur dan lainnya,” kata Ma’ruf.
Menurut Ma’ruf, pendekatan keamanan yang dilakukan saat ini karena ada persoalan keamanan di sana.
Dia tak merinci situasi khusus yang dimaksud. Namun Ma’ruf memastikan secepatnya pemerintah tak menggunakan pendekatan keamanan di tanah Papua.
“Kalaupun dilakukan terpaksa. Untuk membuat keadaan kondusif, sementara sifatnya. Mengkondisikan dengan baik. Kita mengharap tidak terlalu lama, secepatnya, lah, harapannya,” kata dia.
Sebelumnya, Mantan Kapolri Jenderal (Purn) Tito Karnavian pada September 2019 pernah menegaskan belum ada rencana penarikan ribuan personel TNI-Polri yang saat ini ditugaskan di Papua.
Tito menyebut penarikan dilakukan jika kondisi Papua benar-benar aman.
Situasi di Papua sendiri masih belum jelas, terutama setelah pecah gelombang demonstrasi besar-besaran di sejumlah daerah periode Agustus-September 2019.
Gelombang demonstrasi itu dipicu pernyataan bermuatan rasialisme dari sejumlah kepada mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur.
Unjuk rasa dilakukan di berbagai wilayah di Papua dan Papua Barat. Banyak fasilitas umum yang rusak. Aktivitas perekonomian pun lumpuh di sejumlah daerah. (rzr/wis)
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Eko Priyanto
