Jakarta, Aktual.com — Energy Watch Indonesia (EWI) masih meragukan komitmen Inpex (sebagai pihak pengembang Blok Masela) untuk menaati keputusan Presiden Joko Widodo yang memerintahkan agar Blok tersebut dikembangkan dengan skema di darat (on shore).
Pasalnya sudah lebih dari sebulan sejak keputusan itu ditetapkan oleh Presiden, Pihak Inpex belum kunjung mengajukan kembali POD (Plan Of Development) sebagai wujud kongkrit atas keseriusan untuk mengembangkan Blok yang terletak di Maluku tersebut.
“Sebulan lebih sudah Presiden Joko Widodo mengumumkan sikapnya atas keputusan pengembangan masa depan blok Masela didarat, namun sejak saat itu pula hingga sekarang tidak terlihat tanda tanda akan adanya revisi POD dari pihak Inpex selaku pemegang hak konsesi blok kaya gas tersebut,” kata Direktur Eksekutif EWI, Ferdinand Hutahaean, di Jakarta, Senin (2/5).
Lebih lanjut malah yang terjadi setelah berselang tiga pekan sejak Presiden menyampaikan sikap, Inpex menanggapi dengan mengedarkan formulir dikalangan karyawan untuk melakukan perampingan atau pengurangan karyawan.
“Justru ironi terbalik yang terjadi, bukan perekrutan tenaga baru malah akan terjadi pengurangan, Inpex belum bersedia melaksanakan revisi POD dengan alasan bahwa mereka belum menerima keputusan tertulis dari Presiden Jokowi,” tukasnya.
Mencermati dari persoalan tersebut, Ferdinand mencurigai Inpex mempunyai niat buruk untuk menuntut pemerintah Indonesia ke mahkamah Arbitrase Internasional.
Kementerian ESDM Menunggu dan Menunggu
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas), I Gusti Nyoman Wiratmadja menyampaikan bahwa pemerintah sedang menunggu pengajuan kembali POD tersebut.
Selain itu dia menambahkan pihaknya sedang mengkaji persentase pembagian gas untuk alokasi bahan baku industri hilir.
“Pemerintah sedang menunggu POD dari Inpex dan kita mengkaji pembagian gasnya berapa persen untuk LNG, berapa persen untuk pupuk dan berapa persen untuk petrokimia ini sedang dalam pembahasan,” katanya.
Kemudian dia mendorong jika PT Pertamina (Persero) ingin melibatkan diri sebesar 25 persen dalam proyek tersebut.
“Terkait Pertamina di Masela, Pemerintah sangat senang jika Pertamina bisa ambil bagian di Masela, karena ini program besar dan jangka panjang jadi sangat bagus kalau Pertamina bisa ikut. Kita dorong jika bisa 25%, lebih juga akan lebih baik,” pungkasnya.
Inpex Kurangi Karyawan
Senior Manajer Communication and Relation INPEX, Usman Slamet mengatakan bahwa Inpex saat ini mengurangi jumlah karyawannya. Perusahaan yang menjadi KKKS pada proyek pengembangan lapangan gas abadi Masela ini beralasan pengurangan karyawan untuk optimalisasi dalam menggarap proyek tersebut.
“Iya benar, INPEX menawarkan voluntary resignation program kepada teman teman pekerja, dalam usaha untuk optimalisasi organisasi proyek Abadi,” kata Usman.
Namun dia membantah apabila ini dikatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), karena pemberhentian bukan diambil melalui keputusan INPEX sepihak, namun melainkan atas usulan dari karyawan dan INPEX hanya bersifat menawarkan.
“Program ini sifatnya sukarela dimana perusahaan memberikan kesempatan kepada teman-teman pekerja. Jadi bukan PHK, kenapa ini dengan terpaksa harus dilakukan, karena INPEX harus mempertahankan keberlanjutan proyek, dan economic viability dari proyek Abadi ditengah suasana bisnis hulu migas yg sekarang dan fase proyek yang kembali kepada kajian awal (onshore),” imbuhnya.
Usman juga menambahkan bahwa INPEX dan partnernya Shell akan tetap komitmen untuk early project development start up dan menjalankan instruksi pemerintah untuk memasukkan usulan baru dengan konsep pengembangan proyek dilakukan di darat sesuai keinginan pemerintah.
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
Eka
