Presiden Prabowo Subianto kembali mempercayakan jabatan strategis pemerintahan dan badan usaha milik negara (BUMN) kepada figur berlatar belakang militer. Teranyar, Kepala Negara menunjuk Mayor Jenderal (Purnawirawan) Prihati Pujowaskito sebagai Direktur Utama BPJS Kesehatan untuk periode 2026–2031.
"Proses kode etik sudah dilakukan dan sebagaimana diketahui sudah dirilis oleh Bapak Kapolda Maluku Irjen Dadang Hartanto, dengan keputusan sanksi yaitu individu Bripda MS diberikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH," kata Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (25/2/2026).
Jakarta, Aktual.com – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah angkat bicara terkait rencana BUMN PT Agrinas Pangan Nusantara (Agrinas) mengimpor 105.000 mobil niaga dari India untuk Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Menurutnya, langkah tersebut tidak perlu dilakukan...
Jakarta, Aktual.com – Center of Economic and Law Studies (Celios) menyatakan penolakannya terhadap ratifikasi Agreement of Reciprocal Trade (ART) Indonesia–Amerika Serikat, Senin (23/2/2026). Penolakan tersebut disampaikan dalam surat kepada Presiden Prabowo Subianto. Dalam surat itu, lembaga riset tersebut menilai...
Jakarta, Aktual.com – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mestinya juga menuntut secara hukum PT Sinar Mas Land sebagai pemilik dan pengelola PT Bumi Serpong Damai (BSD) terkait pencemaran sungai Cisadane.
Pasalnya, sebagai pengelola kawasan gudang, Sinar Mas Land dinilai ikut bertanggungjawab...
Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (23/2/2026) pagi. Kedatangannya untuk memberikan penjelasan terkait penggunaan pesawat khusus saat kunjungan kerja ke Sulawesi Selatan pada 15 Februari 2026.
