"Kami intinya menyepakati keinginan DPR bahwa PMN harus diteliti secara mendalam oleh DPR. Kami juga berharap prosesnya pencairan PMN lebih governance. Kalau tidak tidak governance, bisa saja pencairan PMN itu ditolak," ujar Bambang.
"Rendahnya dana alokasi APBN 2016 disektor ketenagakerjaan terlihat pada anggaran yang hanya 0,3 % dari total APBN 2016 Rp2.121,3 triliun. Anggaran untuk pengeluaran pengembangan sumber daya manusia, khususnya peningkatan kompentensi, sertifikasi profesi, pelatihan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja), pemberdayaan pekerja rentan korban PHK, TKI purna, dan Pengembangan serta mengaktifkan kembali BLK-BLK di seluruh Indonesia terbilang sangat rendah," ujar Ketua Umum FSP BUMN Bersatu, Arief Poyuono di Jakarta, Jumat (30/10).
"Perbandingannya 13 persen untuk konsumsi rokok dan 12 persen untuk konsumsi pangan atau makan bergizi, seperti susu dan turunannya, daging, ikan dan lain-lain. Seharusnya bantuan itu untuk meningkatkan taraf hidupnya," terang Evita
Ribuan buruh Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dari sektor Serikat Pekerja Logam, Elektronik Dan Mesin (SP-LEM) mengancam akan melumpuhkan Jakarta apabila RPP 78 tentang pengupahan tidak dicabut.
"Kebijakan itu harus ditolak bila hanya kedok bagi pemerintah dan PLN untuk menerapkan tarif listrik berdasarkan mekanisme pasar atau tarif otomatis yang sudah diterapkan pada kelompok 1.300 VA ke atas," tuturnya.
Terjadi ledakan yang diduga bom di mal Alam Sutera, Tangerang
