Novel sendiri pernah menagih hal serupa kepada Presiden Jokowi. Bahkan ia mengingatkan kepada mantan Wali Kota Solo tersebut kalau masa Pilpres 2019 sebentar lagi akan tiba. Yang artinya ia berharap Jokowi mau memberesken kasus tersebut sebelum masa jabatan satu periodenya selesai tahun depan.

“Saya harap Bapak Presiden, Pak Jokowi punya kesempatan untuk realisasikan janjinya untuk ungkap ini. Tentunya ungkap dengan tidak setengah-setengah, tapi tuntas,” kata Novel di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Selasa (17/7).

Istri Novel, Rini Emilda pun mempunyai keraguan yang sama atas sikap Presiden Jokowi.”Presiden menyampaikan bahwa sementara memberikan waktu kepada Polri untuk mengungkap, lalu presiden butuh waktu berapa lama lagi?” kata Rini.

Pun soal pembentukan TGPF, Rini sepertinya sudah pesimistus. Menurut Rini, dia dan keluarga sudah berkali-kali meminta kepada Jokowi untuk segera membentuk TGPF.

“TGPF sudah diminta beberapa kali, tapi presiden mau bentuk tim lain. Kita enggak tahu tim apa, kita lihat saja,” kata Rini.

Senada istri mendiang Aktivis HAM Munir, Suciwati pun mengungkapkan kekecewaannya terhadap Presiden Joko Widodo. Menurut dia, tidak sepatutnya Jokowi bersikap diam.

“Apa karena mereka tunduk pada penjahat, pada pelakunya atau mereka memang tidak punya martabat membiarkan para penjahat itu berkuasa. Atau begitu sibuknya sehingga kasus-kasus yang penting itu justru diabaikan,” Ujar Suciwati di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis 1 November 2018.

Sama dengan Novel, Suciwati pun kerap kali menuntut keadilan agar kasus pembunuhan Munir dapat dituntaskan, bahkan sudah 14 tahun.

“Saya minta polisi bekerja dengan profesional jangan karena ketakutan dia jadi tidak profesional sehingga dia tidak bisa menginvestigasi, tidak tahu apa-apa ilmunya jadi tumpul,” bebernya.

Sementara Partai Gerindra menilai adanya kesengajaan dari pihak Istana untuk menutupi ketidakmampuan Presiden Joko Widodo menyelesaikan kasus Novel Baswedan.

“Joko Widodo yang sebenarnya ternyata otoriter, pintar bohong, dan kebijakannya mendukung konglomerasi. Kasus Novel Baswedan ini menjelaskan bahwa istana dan lingkungannya bukan hanya tidak mampu menangani kasus ini, tapi justru menutupinya,” ujar Waketum Gerindra Ferry Juliantono kepada wartawan, Kamis 1 November 2018.

Artikel ini ditulis oleh:

Editor: Nebby