Jakarta, Aktual.com – Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto butuh keputusan hukum tetap atas kasus dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terkait penculikan dan pembunuhan aktivis 1998.

Politisi Partai Gerindra, Arief Poyuono menegaskan, hal itu perlu dilakukan agar Prabowo dapat melenggang bebas untuk kembali maju sebagai calon presiden di Pilpres 2024 nanti.

“Mumpung masih ada waktu panjang. Partai harus mengupayakan kekuatan hukum tetap yang menyatakan Prabowo Subianto bersih dan tidak terlibat dalam kerusuhan Mei 1998 yang berbau SARA dan tidak terlibat dalam penculikan aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang sampai saat ini masih hilang,” kata Arief, Rabu (16/9).

Hal ini menurut dia sangatlah penting, karena kekalahan pada Pilpres 2014 dan 2019 disebabkan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu yang kerap dikaitkan dengan sosok Prabowo.

Sebagaimana telah terjadi, pada Pilpres dan Pemilu tahun 2014 dan 2019, isu terkait kasus penculikan dan pembunuhan aktivis 1998 berhembus kencang. Lalu juga kerusuhan Mei, yang disebut-sebut didalangi oleh Prabowo.

“Ada juga fitnah bahwa dia adalah pelaku utama kerusuhan Mei. Dia dituding melakukan kejahatan-kejahatan yang sampai saat ini masih simpang siur, apakah dia dalang dan pelaku penculikan dan pembunuhan para aktivis, kan belum ada pengadilannya,” ucap dia.

“Setiap pemilu, setiap pilpres, selalu dibuka kasus penculikan, kasus kerusuhan Mei, bahwa diduga dalangnya Prabowo,” lanjutnya.

Menurut, satu-satunya jalan bagi Prabowo untuk memenangkan pilpres 2024 yakni membebaskan dirinya dari jeratan kasus HAM masa lalu ini. Harus ada keputusan hukum yang tetap, yang menyatakan apakah Prabowo terlibat atau tidak di dalam pembunuhan dan penculikan aktivis, dan juga kerusuhan Mei.

“Karena itu saya sangat berharap bahwa dari trah keluarga Prabowo itu lahir pemimpin seperti Saraswati keponakannya yang nantinya akan memimpin Partai Gerindra ke depan dan menjadi partai yang kuat, sangat maju,” katanya.

Arief merupakan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra periode 2015-2020. Saat ini susunan kepengurusan baru telah disampaikan oleh Gerindra ke Kementerian Hukum dan HAM, sesuai hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Gerindra beberapa waktu lalu.

Adapun tentang dirinya, Arief mengaku sampai saat ini belum mengetahui apakah dirinya kembali menjabat atau tidak dalam kepengurusan Partai Gerindra periode 2020-2025. Sebab sejauh ini, nama-nama kepengurusan baru belum diumumkan.

“Saya belum tahu sampai hari ini. Belum ada surat pemberhentian atau penugasan lagi. Kalaupun tidak diberikan jabatan lagi, saya kan sudah lama juga di situ, dari 2008 sampai sekarang, artinya harus ganti baru,” imbuh Arief.

Namun demikian, Arief memastikan bahwa dirinya akan tetap memimpin gerakan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu yang saat ini menjadi tulang punggung negara dalam memutar roda perekonomian.

“Selama ini gerakan buruh hanya dijadikan dagangan politik oleh para elit buruh untuk mendapat keuntungan ekonomi atau jabatan di dalam pemerintahan. Tapi nasib buruh tidak berubah malah semakin buruk. Apalagi dimasa wabah Corona ini,” tukasnya.(RRI)

(Warto'i)