“Control oil and you control nations; control food and you control the people” (Kissinger)
Jakarta, Aktual.com – “Kuasai minyak maka anda akan mengendalikan negara, kendalikan pangan maka anda akan menguasai rakyat”. Geoekonomi penggalan kalimat tersebut menjadi landasan titik target geopolitik dimanapun dan kapanpun tak terkecuali Indonesia dengan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang melimpah. Untuk mencegah neo-liberalisme, neo-kapitalisme, pendiri bangsa telah menuangkannya dalam Ayat ke-2 pasal 33 UUD 1945 menyebutkan “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.”
Penguasaan cabang-cabang produksi penting tersebut salah satu cara yaitu melalui 115 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti antara lain PLN untuk hajat kelistrikan, Pertamina untuk sektor Pertambangan dan Penggalian (Minyak dan gas), Bulog di sektor Perdagangan Besar dan Eceran (Pangan) dan Garuda Indonesia untuk sektor Transportasi dan Pergudangan. Namun siapa mengira, Kementerian BUMN yang merupakan induk perusahaan “yang menguasai hajat hidup orang banyak” ternyata tidak sepenuhnya mewakili kepentingan rakyat. Kecenderungan tersebut terlihat dari berbagai masalah yang akhirnya bermuara ke Menteri BUMN seperti pasang-copot Dirut Pertamina yang terlalu dini, penambahan Direksi Garuda Indonesia yang ditentang sendiri oleh serikat pekerja, hingga kasak-kusuk bagi Menteri Rini dan Dirut PLN soal proyek di PLN.
Pergantian Direksi Bulog
Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN, Wahyu Kuncoro menyampaikan RUPS BULOG mengangkat Komjen Pol Budi Waseso sebagai Direktur Utama Perum Bulog menggantikan Djarot Kusumayakti. Pergantian direksi ini dalam rangka mempercepat akselerasi program pemerintah dan memperkuat ketahanan pangan. Perum Bulog dituntut untuk menjaga Harga Dasar Pembelian gabah petani, stabilisasi harga khususnya harga pokok, penyaluran program Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra), pengelolaan stok pangan serta bahan pangan lainnya di luar beras, termasuk pangan menjelang ramadhan dan lebaran tahun 2018.
Namun, Pengamat ekonomi Indef Bhima Yudhistira Adhinegara menilai penunjukkan Budi Waseso ‘berbau’ politis karena bukan tenaga ahli di bidang pangan. Bahkan, pergantian pejabat terkesan buru-buru menjelang Ramadan.
“Kenapa dilakukan menjelang Ramadan dan Pemilihan Presiden? Padahal, perubahan manajemen dan strategi bisa mengganggu. Jadi, terasa kental sekali politiknya,” tutur Bhima Yudhistira Adhinegara kepada CNNIndonesia.
Seharusnya, Bulog dipimpin oleh orang-orang profesional yang mengerti tata niaga pangan, mengingat harga sejumlah bahan pangan, terutama beras akan melambung jelang ramadhan dan lebaran.
“Masalah pangan, terutama beras, terkait kekhawatiran pasokan yang belum mencukupi, keterlambatan impor, pergeseran musim panen. Artinya, tugas Bulog akan lebih berat,” jelasnya.
Page 2: Pencopotan Direksi dan Nomenklatur Direksi Pertamina
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
