Jakarta, Aktual.co — Pengamat Kebijakan Publik Universitas Indonesia Agus Pambagio yang mengatakan semua kebijakan yang dibutuhkan sudah lengkap tinggal eksekusinya harus segera dilakukan karena menyangkut dengan masalah perekonomian bangsa yang dampaknya baru terasa tiga sampai empat tahun kedepan.
“Intinya ini tinggal eksekusinya saja yang harus lebih cepat, kalau belum diputuskan maka segera dibicarakan dalam rapat kabinet. Jika ini selesai maka ini adalah titik awal tercipatnya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan,” kata Agus, Jum’at (29/5).
Sementara itu Direktur Eksekutif Indo Barometer, M. Qodari mengatakan penataan kelembagaan kementerian kabinet sangat berpengaruh terhadap efektifitas pemerintahan sehingga peta struktur kelembagaan yang dimiliki Kemenpan-RB adalah hal yang dibutuhkan.
“Peta kelembagaan yang ada di Kemenpan-RB ini merupakan hal yang dibutuhkan untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan efesien ke depannya, terutama berkaitan dengan penyerapan APBN sebagai pendorong perekonomian negara,” ujar dia.
Seperti diketahui, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyebut pengaturan kelembagaan di 34 kementerian dalam Kabinet Kerja telah selesai dan siap untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyebut pengaturan kelembagaan di 34 kementerian dalam Kabinet Kerja telah selesai dan siap untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan.
“Pada dasarnya sudah sesuai target. Perpres kelembagaan 13 kementerian baru dan yang mengalami pergeseran fungsi dan nomenklatur sudah selesai, sehingga mereka sudah bisa langsung bekerja,” kata Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kemenpan-RB Rini Widyantini di Jakarta, Jumat (29/5).
Terkait dengan belum ditandatanganinya Peraturan Presiden untuk 8 kementerian, Rini menjamin hal tersebut dipastikan tidak akan mengganggu penyelenggaraan pemerintahan, karena mereka tidak mengalami perubahan struktur organisasi.
“Penataan kelembagaan ini seperti sebuah pesawat yang menggunakan 34 mesin. Awalnya, ada 13 mesin yang diganti dan sudah selesai, sedangkan 21 mesin lainnya tidak diganti, sehingga sang pilot Presiden Joko Widodo sudah bisa menerbangkan pesawat ini,” ujarnya.
Kedelapan kementerian yang Perpres struktur organisasinya belum disahkan Presiden Joko Widodo diantaranya Kemenpora, Kementerian PPN/ BAPPENAS, Kemenhan, Kemenag, Kementerian ESDM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian KUKM, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Dari aspek legalitas, kata Rini, telah diterbitkan Perpres untuk 12 kementerian yang mengalami perubahan pada 21 Januari 2015. Sedangkan untuk teknis penataan strukturnya secara menyeluruh sudah diselesaikan pada akhir bulan Maret 2015 yang disetujui Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi.
“Untuk Perpres tentang Kementerian Koordinator Bidang Polhukam, sesuai arahan Presiden perlu dilakukan penyesuaian, sehingga penetapan perpresnya baru dilakukan 22 April 2015 dengan Perpres Nomor 43 Tahun 2015,” kata Rini.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Aktivis Gabungan Mahasiswa Kepulauan Riau berencana mencegat Wakil Presiden Jusuf Kalla di simpang pintu Bandara Raja Haji Fisabilillah, Minggu (31/5), untuk mengadukan berbagai permasalahan Kota Tanjungpinang terutama krisis listrik.
“Kami sudah mengajukan surat permohonan untuk melakukan aksi di simpang bandara. Kami ingin Wapres mendengar dan ikut menyelesaikan permasalahan di Tanjungpinang,” kata salah seorang aktivis Gabungan Mahasiswa Kepri Suaid di Tanjungpinang, Jumat (29/5) malam.
Wapres dijadwalkan tiba di Tanjungpinang pada Minggu pagi (31/5). Wapres akan melakukan kunjungan kerja di Lagoi dan Tanjunguban untuk meresmikan beberapa resor dan delapan masjid.
Terkait kedatangan Wapres, Suaid menjelaskan ada permasalahan yang sudah belasan tahun terjadi tetapi tidak dapat dibenahi. Permasalahan itu yakni krisis listrik. Sampai sekarang masih terjadi pemadaman listrik selama berjam-jam setiap hari.
Wapres seharusnya mengetahui permasalahan itu, karena aksi unjuk rasa di halaman Kantor PLN Kepri kecuali Batam sudah sering diberitakan di media massa lokal dan nasional. “Kami yakin Wapres mampu menyelesaikan permasalahan ini. Reformasi PLN sampai ke akar-akarnya,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Wakil Presiden Jusuf Kalla menyindir upaya monopoli yang dilakukan kelompok kaum pengusaha di kawasan Kemayoran sehingga menyebabkan ketimpangan sosial di kalangan masyarakat.
Hal itu dikatakan Wapres Kalla saat membuka acara tahunan Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair 2015 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (29/5) malam.
“Saya ingin menekankan sekali lagi bahwa Kemayoran ini adalah milik Negara, tanah rakyat. Oleh karena itu harus diisi secara keseluruhan, baik masyarakat mampu dan lebih-lebih lagi masyarakat kurang mampu,” kata Wapres Kalla di hadapan Komisaris Umum PR JIExpo Murdaya Po dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
Wapres menilai kawasan Kemayoran kini semakin dikuasai oleh perumahan dan apartemen mewah sehingga menyingkirkan masyarakat kelas bawah ke daerah pinggiran.
Padahal, menurut Kalla, masyarakat kelas bawah yang tidak memiliki kendaraan pribadi seharusnya diberi tempat tinggal di daerah strategis.
“Justru orang yang tidak mampu harus berada di daerah strategis agar transportasi ya murah. Kalau masyarakat tidak mampu harus tinggal di Tangerang, Bekasi dan Margonda, berapa itu ongkos angkutan umumnya? Kalau orang mampu tidak menjadi soal karena punya banyak mobil,” katanya.
Guna mewujudkan keadilan kesejahteraan rakyat kelas menengah dan bawah, Wapres mengatakan rencana pengembangan Pelabuhan Tanjung Priuk.
Selain itu, katanya, Pemerintah Pusat bersama Pemprov DKI Jakarta saat ini sedang merencanakan pembangunan rumah dengan luas 100 hektar.
“Kita berdosa apabila tanah negara dipakai untuk rumah mewah, oleh karena itu saya perintahkan semua, kita siapkan 100 hektar untuk rumah masyarakat di sini. Kalau perlu lapangan golf juga jadikan lapangan bola saja,” katanya.
Di hadapan para pengusaha yang berperan di Jakarta Fair, Wapres memperingatkan untuk kembali memfungsikan daerah Kemayoran untuk kepentingan rakyat banyak.
“Saya minta pengertiannya, siapa pun yang berusaha di Kemayoran ini, untuk mengembalikan fungsinya demi kemajuan rakyat banyak. Kami tidak mau di sini daerah mewah, sementara di sana setiap pekan kebakaran karena sempit dan susah mendapatkan fasilitas air. Negara ini pertumbuhannya harus bersama-sama orang yang mampu dan tidak mampu,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pembukaan acara ‘Jakarta Fair Kemayoran 2015’ dimeriahkan dengan warna-warni peluncuran kembang api yang berselang selama 5 setengah menit. Kali ini penutupan acara  Pembukaan JFK 2015 dimeriahkan oleh drama musikal berjudul “Semangat Jakarta Fair Kemayoran, Semangat Indonesia”.

Judul tersebut diambil dari tema utama ‘JFK 2015’. Drama musikal ini mengungkapkan kegiatan ‘JFK’ secara artistik dalam gerakan dan komposisi tari tradisional maupun kontemporer yang dipadukan dengan berbagai genre musik yang indah.

Dalam drama musikal tersebut, terlihat beberapa anak laki-laki yang membawa perkakas kerak telor yang menunjukan bahwa ini adalah  aktivitas yang terjadi Jakarta

Tak hanya itu, drama ini juga menggambarkan suasana bagaimana Belanda menguasai Indonesia saat itu. Dalam hubungan yang tidak menentu antar dua negara itu, tuan-tuan dan noni-noni Belanda penasaran dengan budaya tari dan lagu Betawi. Tak ketinggalan artis senior Titiek Puspa turut berperan di dalamnya

Gambaran keseluruhan dari drama ini adalah bagaimana Jakarta terbentuk, perpaduan tradisional dan masa kini yang dikonsep dengan nuansa modern semakin membangun chemistry penonton di pelataran arena JIexpo.

Sementara itu, ‘JFK 2015’ yang digelar pertama kali di tahun 2015 ini sangat meriah. Berbagai stand peserta beramai-ramai dengan antusias menawarkan produk mereka.

Di antaranya, produk makanan ringan, produk kecantikan, rumah tangga dan lain sebagainya, dikemas sedemikian cantik dengan harga promo Rp10.000 untuk mendapatkan beberapa pcs produk. Acara ‘JFK’ ini masih akan berlangsung hingga 5 juli 2015.

Dalam acara pembukaan ‘JFK 2015; ikut hadir  Wapres RI, Jusuf Kalla didampingi istrinya Mufidah Kalla, Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Kepala Bappenas Andrinof Chaniago, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said harus memberikan penjelasan kepada publik mengenai penyataannya terkait penerimaan fasilitas jet pribadi dari Pertamina Energy Trading Limited (Petral).
Demikian dilontarkan mantan pengacara Susilo Bambang Yudhoyo (SBY), Palmer Situmorang.
“Dia harus menjelaskan kepada publik dan klarifikasi apakah betul dan tetap pada pernyataannya,” ujar Palmer, ketika berbincang dengan Aktual.co, Jumat (29/5).
Menurut Palmer, seharusnya Menteri ESDM bisa mencontoh sikap yang dilakukan SBY sewaktu diminta membubarkan Petral. Dia pun seakan membalikkan pernyataan Sudirman, ketika menyatakan jika SBY-lah yang selalu melindungi Petral.
“Sebab pak SBY selama jadi Presiden keenam tidak pernah menerima proposal dari Menteri-nya yang mengusulkan pembubaran Petral. Pernyataan (Sudirman Said) itu menyudutkan dan memfitnah pak SBY,” tandasnya.
Sebelumnya, Sudirman pun membenarkan jika dirinya disewakan sebuah pesawat pribadi oleh Petral. Namun demikian, anak buah Presiden Joko Widodo itu menganggap hal itu dirasa bukan sebagai gratifikasi.

Artikel ini ditulis oleh: