Jakarta, Aktual.co — Pakar hukum Tata Negara, Margarito Kamis mengatakan, penggunaan hak angket di DPR sangat tergantung keberanian dari KMP dan KIH dalam menegakan konstitusi.
“Soalnya bukan terletak pada cukup atau tidak cukup berdasar Golkar menggunakan hak angket. Tapi apakah partai-partai yang tergabung dalam KMP, bahkan dalam KIH bisa memiliki keberanian untuk menegakan konstitusi, dan memastikan pemerintahan demokratis atau tidak,” kata Margarito di Jakarta, Rabu (11/3)
Nasib angket itu tergantung sepenuhnya pada derajat komitmen politisi terhadap konstitusi, demokrasi dan nilai-nilai yang bermartabat.Kalau ini dimiliki oleh para politisi, angket bukanlah sebuah persoalan besar. 
“Partai politik dan politisi kita ini kan tidak banyak yang punya komitmen menegakan konstitusi, membangun demokrasi dan pemerintaha demokratis. Perilaku politik mereka selama ini seperti itu,” imbuhnya.
Dengan kondisi seperti itu,dirinya pesimis Hak Angket terhadap Menkumham bisa terwujud.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia La Nyalla bertandang ke Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menjalani pemeriksaan. Dia mengaku, penyelidik KPK memintai keterangan terkait proyek Rumah Sakit Universitas Airlangga di Surabaya. 
“Saya dimintai keterangan terkait proyek di Unair,” ujar Nyalla di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (11/3).
Dia berada di gedung KPK selama hampir delapan jam. Selama menjalani pemeriksan, dia mengaku ditanya mengenai bagaimana memenangkan tender di Rumah Sakit Unair. 
Menurut dia, perusahaannya yang bernama Airlangga Tama melakukan joint operation (JO) dengan PT Pembangunan Perumahan (PP) di rumah sakit tersebut sejak tahun 2010. “Kita JO sama PP. Kita member,” kata Nyalla.
Nama PT PP pernah disebut dalam kasus dugaan korupsi proyek Hambalang yang menjerat bekas Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan eks Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin.
KPK juga pernah memeriksa Kepala Divisi Operasi III PT PP Lukman Hidayat meski perusahaan tersebut bukan termasuk BUMN yang melakukan kerja sama operasi (KSO) proyek Hambalang. Namun, Nyalla membantah bahwa keterangan yang dia berikan kepada penyelidik berkaitan dengan Nazaruddin.
“Tidak ada. Tidak ada hubungannya,” ujar dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — BPK RI merekomendasikan KPK untuk menyempurnakan arsitektur prosedur kerja KPK yang komprehensif dan selaras yang meliputi aspek perencanaan, pengembangan, penerapan, pemantauan dan evaluasi, serta aspek legalitasnya dengan memperhatikan perlunya SOP yang detail yang dapat menjamin standardisasi output dan kontinuitas penanganan fungsi penindakan.
Hal itu tertuang dalam data Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Pengelolaan fungsi KPK tahun 2009 S/D 2011 dengan Nomor 115/HP/XIV/12/2013 Tanggal 23 Desember 2013.
Selain itu, BPK berkomentar keras terhadap SOP Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan tindak pidana korupsi yang menimbulkan persepsi yang berbeda.
“KPK membutuhkan fleksibilitas dengan kombinasi kecepatan dan kerahasiaan, dan karakteristik inilah yang harus diakomodir dan dijelaskan dalam SOP sampai pada suatu rentang detail tertentu,” bunyi komentar BPK dalam data auditnya yang didapat Aktual.co.
Dalam komentarnya BPK juga menyatakan bahwa KPK tidak harus kaku dan fleksibel dalam sebuah organisasi guna menjaga standardisasi kualitas output kegiatan tersebut. Dalam hal ini, KPK diharapkan dapat mengantisipasi dan mengakomodir karakteristik organisasi dalam detail SOP, sehingga pihak lain tidak memiliki persepsi yang berbeda-beda dalam menafsirkan suatu proses.
“Sebuah organisasi harus memiliki suatu pedoman atau acuan yang cukup untuk mengatur kegiatannya guna menjaga standardisasi kualitas output kegiatan tersebut. SOP yang detail diharapkan dapat menjamin bahwa orang lain akan melakukan suatu pekerjaan yang sama dengan proses dan mendapatkan hasil yang serupa: menjamin kontinuitas dan standardisasi,” demikian komentar BPK dalam auditnya. 
Menurut BPK, SOP yang detil harus dapat mencerminkan institusi KPK yang mempunyai karakteristik memberantas TPK yang dikategorikan sebagai extraordinary crime dengan extraordinary effort, dalam hal ini juga membutuhkan suatu extraordinary content untuk SOP yang tidak hanya bersifat umum.

Artikel ini ditulis oleh: