Jakarta, Aktual.co —Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) Pemprov DKI, Heru Budiantara penuhi pemanggilan Panitia Khusus Hak Angket DPRD DKI terkait kisruh APBD DKI 2015.
Ditemui di lobi Gedung DPRD DKI sesaat sebelum memasuki ruangan, dia malah perlihatkan sikap bingung ketika ditanya soal keberadaan ‘Tim 20’ yang disebut-sebut sebagai perancang sistem e-budgeting. “Saya ngga tahu, di tempat saya ngga ada 20 orang,” ujar Heru, Rabu (11/3).
Heru bahkan bertanya ke bawahannya yang ikut di belakangnya, mengkofirmasi keberadaan tim 20. “Adanya 12 orang tim IT, ini ada perwakilannya dari IT,” ucap dia.
Ditanya apa benar anggota Tim IT penyusun e-budgeting berasal dari Surabaya dan pernah merancang sistem yang sama di Pemkot Surabaya, Heru berkilah. “(Timnya) ada, tapi saya ngga nanya asal-usulnya. Yang pasti masih dari Indonesia-lah,” selorohnya, sambil masuk ruang rapat.
Dari pantauan Aktual.co, di dalam ruang rapat tidak nampak 20 orang yang disebut sebagai Tim 20. Di samping Kepala BPKD, hanya duduk sekitar 5-6 orang berseragam PNS.
Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebenarnya sudah mengakui keberadaan ‘Tim 20’ yang disebut-sebut DPRD sebagai yang bertanggungjawab atas pembentukan e-budgeting. Kata mantan Bupati Belitung Timur itu, tim yang merupakan ahli teknologi Informasi (IT) memang sengaja direkrut untuk membuat program e-budgeting Pemprov DKI Jakarta.
“Itu memang kita minta dari anak-anak pintar asal Surabaya (Jawa Timur) untuk segala macem ngerancang (program e-budgeting). Karena nggak mungkin tender kan,” ucap Ahok, di Balai Kota DKI, Selasa (17/2).
Ahok beralasan, jika sebuah program ditender malah akan membingungkan. “Kalau kamu tender kan pusing, kalau tender bikin program kan nggak bisa. Sama kayak program ‘smart city’ mana ada tendernya,” ungkap dia.
Sambung dia, tidak semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bisa membuat program e-budgeting yang diklaimnya mampu mendeteksi dana ‘siluman’ hingga Rp8 triliun di APBD 2015 itu. “Kan BPKD ( Badan Pengelola Keuangan Daerah) kita nggak ngerti bikin (program e-Budgeting). BPKD itu maunya kita bisa dilock. Sekarang saya tanya sistem akuntansi komputer BPKD yang bikin siapa? Bukan BPKD. Aturan siapa yang bikin? BPKD? Bukan, ya sistem,” beber dia.
Saat ditanya apakah ‘menyewa’ jasa Tim 20 sudah sesuai dengan aturan yang ada, Ahok dengan yakin menjawab iya. “Sesuai aturan dong selama anda bayar honor. Kayak kita bikin sistem rujukan RS, kita sudah sesuai kok,” ujar dia yakin.
Kabar mengenai keberadaan Tim 20 mencuat saat rapat gabungan pimpinan fraksi DPRD DKI, Senin (16/2). Adalah Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI, Lucky P Sastrawiria yang melontarkannya. Dia mengatakan skema Rancangan APBD dalam e-budgeting diduga bukan hasil rancangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemprov DKI dan BPKD (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan).
Melainkan hasil godokan tim ahli yang dimiliki Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sendiri, atau disebut dengan ‘Tim 20’. “Itu timnya Ahok yang 20 orang itu dari Surabaya (Jawa Timur),” ujar Lucky di Kebun Sirih, Jakarta Pusat, Senin (16/2) kemarin.
Sambung dia, masuknya sistem e-budgeting di draf APBD 2015 dilakukan Ahok setelah hasil kesepakatan di pembahasan APBD bersama DPRD. Dan tanpa melibatkan BPKD dan Bappeda. “Kita indikasikan seperti itu. Bappeda menggarap (e-budgeting) setelah disusun timnya Ahok,” bebernya.
Artikel ini ditulis oleh:
