Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta segera merealisasikan berbagai turunan Undang Undang Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), guna mengoptimalkan pembangunan di provinsi itu.
Permintaan itu disampaikan belasan mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Darussalam, Banda Aceh, dalam unjuk rasa yang berlangsung di depan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Senin (9/3).
“Kami minta Presiden Jokowi dapat segera merealisasikan berbagai turunan UUPA,” kata Koordinator aksi, Hasrizal.
Menurut dia, ada beberapa permasalahan yang belum dituntaskan Pemerintah Pusat terhadap Aceh, salah satunya tentang rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi.
Pihaknya juga meminta Jokowi yang saat ini sedang melakukan kunjungan kerja ke provinsi berpenduduk sekitar 4,5 juta jiwa itu agar menyelesaikan berbagai persoalan bangsa.
“Kami juga meminta agar Presiden Jokowi dapat merealisasikan janji tol laut yang akan dibangun dari Aceh sampai Papua.”

Artikel ini ditulis oleh:

Surabaya, Aktual.co — Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini tidak diundang dalam acara Konfercab PDI-P Kota Surabaya yang berlangsung di Hotel Utami, 9-10 maret. Hal ini lantaran Risma sudah dianggap bukan kader lagi atau pengurus struktural.
Wakil Ketua DPC PDI-P Surabaya, Sukadar, menjelaskan, kendatipun pernah mengusung Risma dan menjadi Wali Kota Surabaya, Risma tetap bukan dianggap kader lagi. Bahkan, kabarnya kali ini PDI-P tidak lagi mengusung Risma untuk menjadi walikota Surabaya pada pilkada nanti. Sebab, walikota perempuan pertama di Surabaya ini dianggap tidak memiliki komunikasi politik yang baik dengan partai.
“Konfercab ini yang diundang  hanya  pengurus PDI-P. Saja yang terus melakukan konsolidasi partai. Diluar pengurus ya tidak kita undang,” Ujar Sukadar, Kamis (9/3).
Konfercab sendiri dihadiri pengurus DPD Jatim, dan tiga pengurus DPP Ketua DPP Mindo Sianipar, Ketua DPP Bidang Kesehatan Ribka Tjiptaning, dan Wasekjen DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah.
Konfercab serentak  dilakukan model pemilihan ketua masing-masing DPC dengan cara musyawarah Mufakat.
Selain Surabaya, ada beberapa  lokasi konfercab juga berlangsung di ruangan yang berbeda,  yang digelar DPC, diantaranya Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep, Jombang, Lamongan, Kota Malang, Mojokerto, Kota Mojokerto, dan Kota Kediri.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Koordinator Indonesia Bersih Adhie Massardi menilai sikap Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama yang emosional dapat mencederai semangat almarhum Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
“Jangan sampai nanti orang tidak mau pilih etnis Tionghoa gara-gara sikap Ahok itu. Ahok sudah cederai semangat Gus Dur,” kata Adhie, di jakarta, Senin (9/3).
Menurut Adhie, Kota Jakarta menjadi tak elitis. Pasalnya, rakyat yang memiliki rumah di Jakarta dinaikan pajaknya. 
“Akhirnya dia mau bilang dijualin saja itu rumah kalau tak mampu bayar pajak. Belum lagi penutupan jalur motor yang harusnya dinikmati rakyat di Thamrin sampai Merdeka Barat. Sejauh ini belum ada kebijakan Ahok yang pro rakyat,”  ujarnya.
Dia menambahkan, Ahok mungkin lupa bahwa berkat Gus Dur politisi Indonesia keturunan Tionghoa sepertinya bisa menjadi kepala daerah.
Hingga kini, dirinya merasa belum ada kebijakan Gubernur DKI yang peduli dengan kehidupan rakyat kecil.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta pemerintah membuat regulasi keuangan politik yang merupakan syarat pemberantasan korupsi, sebelum membicarakan rencana pembiayaan partai politik melalui APBN.
“Wacana itu bagus (parpol dibiayai negara) namun saya tidak mau Mendagri terlalu pagi menyebut angka karena tidak bagus. Mari bicara konsep dan ajak semua aktivis antikorupsi berdiskusi,” kata Fahri, di Gedung Nusantara III DPR, Jakarta, Senin (9/3).
Dia menambahkan, dimana pun tidak ada negara yang bersih dari korupsi namun keuangan politiknya tidak diregulasi.
Fahri mengusulkan adanya undang-undang baru tentang pembiayaan politik karena harus rinci siapa yang menyumbang dan berapa jumlahnya.
“Sumbangan itu masuk ke mana, diaudit oleh siapa dan belanjanya untuk apa. Tidak boleh orang menyumbang politik namun dipakai untuk kepentingan pribadi,” ujarnya.
Ada tiga metode pembiayaan politik di dunia, pertama negara membiayai sebagian besar dari biaya politik bahkan ada yang 100 persen, seperti di negara Eropa.
Kedua, dibiayai donatur, misalnya Amerika Serikat tidak ada batas orang membiayai politik namun dilaporkan dalam satu rekening yang diaudit oleh negara tersebut.
“Ketiga, gabungan dari keduanya yaitu ada yang menggunakan instrumen negara termasuk pajak cukai dan lain-lain dalam rangka meringankan pembiayaan politik.”

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang