25 Desember 2025
Beranda blog Halaman 39018

Satwa Primata Terancam Punah, Profauna Indonesia Gelar Aksi Simpatik

Malang, Aktual.co — Maraknya kasus penjualan dan pemeliharaan Primata di masyarakat membuat Profauna Indonesia resah. Bertepatan dengan hari Primata Dunia yang jatuh, besok tanggal 30 Januari, Profauna menggelar aksi demo simpatik di depan Balai Kota Malang.

Dalam aksi kali ini, Profauna menontonkan beberapa atraksi penjualan Primata yang dilakukan oleh anak muda.

“Primata kini sedang terancam, tren saat ini banyak anak muda yang memelihara Primata untuk prestis, ini sangat mengancam,” kata Swasti Prawidya Mukti, juru bicara Profauna Indonesia, kepada Aktual.co, Kamis (29/1) di Malang, Jawa Timur

Tren pemeliharaan Primata ini, lanjut dia, menumbuhkan ruang untuk jual beli Primata. Akibatnya, para pemburu hewan yang hampir punah ini gencar dilakukan beberapa oknum untuk mengeruk rupiah.

“Banyak komunitas pemelihara Primata adalah market dari mereka yang memburu dan menjual Primata,” tegasnya.

Data Profauna pada tahun 2014 setidaknya ada 35 yang melibatkan 400 ekor Primata. Hal ini sangat disayangkan, karena jual beli Primata dilakukan secara terang-terangan baik secara langsung maupun online

“Kami berharap kepada pemerintah agar segera menghentikan dan turut serta dalam menjaga Primata agar terhindar dari kepunahan,” imbuhnya.

Melansir fakta dari Data Lembaga Konservasi Internasional (IUCN) setidaknya lebih dari 440 jenis Primata di dunia, ternyata jenis Primata di Indonesia lebih rentan terancam punah. Kerusakan habitat (hutan) dan perdagangan ilegal menyebabkan, Primata di Indonesia saat ini kondisinya memprihatinkan.

“IUCN secara berkala juga menerbitkan 25 jenis Primata yang terancam punah di dunia termasuk di Indonesia,” papar Swasti.

Untuk diketahui, di Indonesia tiga jenis Primata sudah masuk dalam daftar punah, diantaranya yakni Kerdil (Tarsius Pumilus), Kukang Jawa (Nycticebus Javanicus), dan Simakobu (Simias Concolor).

“Yang memprihatinkan lagi jenias primata tersebut malah sering diburu untuk dijadikan hewan pemeliharaan,” tuturnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Terapkan Sistem e-parkir, Ahok: sekarang kita adalah Preman baru

Jakarta, Aktual.co — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menerapkan sistem parkir meter atau Terminal Parkir Elektronik (TPE). Dengan sistem ini, diharapkan pemasukan daerah dari parkir bisa lebih optimal.
“Jadi sekarang tidak ada lagi uang yang lari ke oknum tidak jelas,” kata Gubernur DKI Jakarta Basuki Thajaja Purnama, Kamis (29/1).
Selain itu, dengan sistem e-parkir ini juga, Ahok berharap pengawasan lalu lintas di wilayah Jakarta bisa lebih maksimal, sebab ada CCTV disetiap TPE yang dipasang.
“Jadi nanti sepanjang jalan di Jakarta kalau terjadi kecelakaan, terjadi perampokan, pencurian, kami bisa ikuti yang rampok, yang nyuri motornya tuh darimana lari kemana,” ungkapnya antusias.
Lalu bagaimana nasib petugas parkir yang selama ini bertugas dibawah koordinasi Pemprov?
“Nanti sudah kontraknya jalan 2 kali UMP, kita lagi siapin KSO-nya,” tegas Ahok.
Nantinya, para pengendara mobil yang parkir dijalan (on the street) akan mendapat kartu tap e-money, sistem parkir meter akan langsung memotong saldo.
“Jakarta yang dulu hanya dapat Rp 500.000 ribu sekarang perhari bisa mendapat Rp 10 juta. Sekarang kami adalah preman baru,” kelakar Ahok

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

DKI Berlakukan Bayar Parkir Dengan Uang Elektronik

Jakarta, Aktual.co — Masyarakat mulai dapat melakukan pembayaran parkir dengan menggunakan uang elektronik di Terminal Parkir Elektronik (TPE) di Jalan Agus Salim, Jakarta Pusat.

“Pembayaran dengan uang elektronik ini diharapkan dapat mengubah pengelolaan sistem perparkiran di pinggir jalan menjadi lebih modern,” kata Ketua Unit Pelaksana Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta di Jakarta, Kamis (29/1).

Ia mengatakan sistem “Parkir Meter” dengan menggunakan uang koin yang selama ini diterapkan, cukup mempersulit masyarakat mencari uang koin untuk membayar parkir.

Dengan membayar menggunakan uang elektronik, akan mempermudah masyarakat untuk membayar parkir dan juga mempermudah pengelolaan parkir.

Ia memperkirakan dengan pembayaraan parkir menggunakan uang elektronik, pendapatan parkir dari 11 unit Terminal Parkir Elektronik sepanjang Jalan Agus Salim dapat mencapai Rp15 juta hingga Rp20 juta per hari.

“Sebelum ada sistem ‘Parkir Meter’ pendapatan parkir hanya Rp500 ribu per hari, namun setelah adanya sistem tersebut pendapatan dapat mencapai Rp10 juta dan saya rasa akan dapat meningkat setelah diberlakukan penggunaan uang elektronik,” kata dia.

Ia mengatakan akan ada waktu seminggu sebagai masa transisi dari pembayaran uang koin menjadi uang elektronik di Terminal Parkir Elektronik.

Gubernur DKI Jakarta Basuk Tjahja Purnama menyambut baik kerja sama anatara enam bank dan Pemerintah Daerah DKI Jakarta yang melayani pembayaran parkir elektronik tersebut.

“Sistem ini dapat meningkatkan pendapatan Produk Domestik Bruto,” kata dia.

Ia mengharpkan kerja sama ini terus berkembang di berbagai sektor, seperti pembayaran makanan dan minuman pada pedagang kaki lima.

Setelah di Jalan Agus Salim, lokasi parkir lainnya yang dapat menggunakan pembayaran uang elektronik adalah di 90 unit di Kelapa Gading dan 13 unit di Jalan Falatehan.

Bank yang melayani pembayaran dengan uang elektronik adalah, BNI dengan kartu Tapcash BNI, Bank Mandiri dengan kartu mandiri e-money, Bank BRI dengan kartu BRI Brizzi, Bank Mega dengan kartu Mega Cash, BCA dengan kartu Flazz BCA dan Bank DKI dengan kartu JakCard.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Optimalkan Penerimaan Pajak, Pemerintah Harus Umumkan Obligor Bermasalah

Jakarta, Aktual.co —  Koalisi Anti Utang (KAU) menyarankan pemerintah harus melakukan langkah-langkah penegakan hukum terhadap ulah para obligor yang jelas-jelas merugikan keuangan negara, termasuk oknum pejabat negara yang memberi peluang dan melakukan pembiaran atas terjadinya kerugian negara sebagai akibat dari ulah kejahatan ekonomi yang dilakukan para obligor.

“Pemerintah, dalam hal ini Dirjen Kekayaan Negara/Dirjen Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan, harus segera mengumumkan secara terbuka status semua obligor. Pengumuman itu memuat nama obligor, data jumlah utang, jumlah pembayaran, dan keberadaan mereka,” ujar Ketua Koalisi Anti Utang (KAU) Dani Setiawan di Jakarta, Kamis (29/1).

Ia mengatakan pemerintah harus melakukan pemantauan dengan cermat terhadap sepak terjang para obligor yang sudah melakukan kejahatan ekonomi mega skandal BLBI.

Terutama dalam upaya mereka untuk mencoba mengambil alih dan menguasai kembali aset mereka yang sudah didivestasi oleh BPPN/PPA. Termasuk tindakan para obligor yang menimbulkan gangguan terhadap operasi perusahaan mereka yang sudah didivestasi oleh BPPN/PPA.

Menurutnya pemerintah tidak boleh membiarkan para obligor yang sudah melakukan kejahatan ekonomi mega skandal BLBI kembali mengangkangi aset-aset mereka yang sudah didivestasi oleh BPPN/PPA. Untuk mencegah terulangnya praktik kejahatan ekonomi dalam kegiatan korporasi dan memaksa negara untuk melakukan talangan atas kerugian yang timbul akibat dari kejahatan ekonomi yang dilakukan oleh para obligor BLBI.

Pemerintah harus memastikan bahwa perusahaan yang sudah didivestasi oleh BPPN/PPA terbebas dari gangguan pemilik lamanya, yaitu para obligor yang sudah melakukan kejahatan ekonomi mega skandal BLBI.

“Bagaimanapun juga gangguan itu bisa berdampak negatif terhadap perekonomian, khususnya bisa berdampak tidak optimalnya penerimaan pajak oleh negara,” kata dia.

Gangguan yang dilakukan oleh pemilik lama tentunya akan berpengaruh pada kinerja perusahaan. Padahal perusahaan itu harus didorong dan dipastikan oleh pemerintah untuk bisa menciptakan lapangan kerja dan memberikan penerimaan pada negara dalam bentuk pajak.

Kemudian lanjut dia pemerintah harus bertindak tegas terhadap para obligor yang sudah melakukan kejahatan ekonomi mega skandal BLBI dengan cara memasukkan mereka kedalam daftar hitam.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

KPK Kembali Jadwalkan Periksa Saksi Kasus BG

Jakarta, Aktual.co — Penyelidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) Budi Gunawan (BG) terus dilakukan. Kali ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil tiga orang saksi.
Dua dari tiga saksi yang dipanggil berlatar belakang dari pemerintah. Sedangkan satu saksi lagi merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil.
“Ketiga saksi yang dipanggil untuk tersangka BG yakni Susaningtyas NH Kertopati, Sintawati Soedarno Hendroto dan Tossin Hidayat dari PNS,” ungkap Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha, di Gedung KPK, Kamis (29/1).
Diketahui, BG diduga telah menyalahgunakan wewenang ketika menjadi Kepala Biro Karir Deputi Pembinaan Sumber Daya Manusia Mabes Polri tahun 2003-2006. Calon tunggal Kapolri itu diduga menerima sejumlah hadiah atau janji.
BG disangkakan melanggar Pasal 12 atau 12b Undang-Undang (UU)Nomor 31 tahun 1999 atau sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Prabowo Bertemu Jokowi, Bahas Pencak Silat dan Banjir..?

Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dikabarkan akan menemui Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Kamis (29/1) siang.
Politisi PDIP Pramono Anung menyebut bahwa keduanya akan membicarakan tentang pencak silat. Hal ini dikarenakan Prabowo saat ini menjabat sebagai Ketua Umum PB Ikatan Pencak Silat Indonesia.
“Pertemuannya tentang pencak silat,” kata Pramono, di gedung DPR, Kamis (29/1).
Di tempat yang sama, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerinda Hashim Djojohadikusumo menyebut bahwa pertemuan Prabowo dengan Jokowi adalah atas permintaan Jokowi.
“Yang mau ketemu presiden,” kata Hashim.
Dirinya juga tak mengetahui apa agenda yang dibahas keduanya di Istana Bogor.
“Jangan-jangan mengenai umum, cuaca dan banjir,” tambahnya.
Pertemuan Prabowo dan Jokowi di tengah memanasnya polemik pencalonan Kapolri dan konflik antara KPK dengan Polri.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain