Jakarta, Aktual.co — Koalisi Anti Utang (KAU) menyarankan pemerintah untuk melakukan transparansi dalam NK RAPBN Perubahan 2015 dengan cara membuka status obligasi rekap.

“Termasuk serangkaian rekayasa surat utang seperti reprofiling (diperpanjang) hingga 2043 yang membuat obligasi rekap terlihat seolah sebagai surat utang negara (SUN) reguler,” kata Ketua Koalisi Anti Utang (KAU) Dani Setiawan di Jakarta, Kamis (29/1).

Ia mengatakan dengan transparansi itu pula maka yang terlihat dalam NK RAPBN Perubahan 2015 tidak hanya beban bunga SUN. Tapi juga memerinci bagian yang berasal dari obligasi rekap, yang merupakan beban akibat kejahatan ekonomi dalam mega skandal BLBI.

Menurutnya pemerintah harus menghapuskan pembayaran bunga obligasi rekap dalam NK RAPBN Perubahan 2015 dan mengalihkan dana itu untuk melaksanakan kewajiban konstitusional negara. Misalnya, untuk membangun sistem transportasi umum massal.

Hasilnya tentu saja bisa meningkatkan kinerja pemerintah dalam menyediakan pelayanan umum.

“Transportasi umum massal yang nyaman dengan biaya murah dapat menurunkan tingkat penggunaan kendaraan pribadi, praktis bisa berkontribusi pada berkurangnya tingkat kemacetan. Dampak ikutan lainnya adalah bisa menurunkan konsumsi pemakaian BBM,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Direktorat Jenderal Pajak menyampaikan bahwa Pajak Penambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM) akan diberlakukan tidak hanya bagi barang mewah impor, namun juga termasuk produk lokal.

“PPnBM bukan bicara soal barang lokal atau impor, kalau mewah dan sesuai dengan batasan harganya tetap akan kita kenakan pajaknya,” kata Direktur Transformasi dan Bisnis Direktorat Jenderal Pajak Wahju K. Tumakaka di Jakarta, Kamis (29/1).

Dia menjelaskan kriteria barang yang terkena PPnBM antara lain bersifat inelastis atau tidak mengurangi konsumsi walau dikenakan pajak, tidak mengganggu konsumsi masyarakat, dan berharga mahal.

Walaupun demikian, Ditjen Pajak masih belum memastikan kategori, batasan harga, dan kepastian jadwal pemberlakuan kebijakan tersebut, karena masih menunggu keputusan Menteri Keuangan.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan mengatakan pihaknya berencana mengenakan PPnBM untuk produk mewah seperti perhiasan, tas bermerk, arloji, dan sepatu yang berharga mahal.

“Baru diusulkan arloji, tas, dan sepatu. Nanti kita lihat kemungkinannya,” kata Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo di Jakarta.

Dia menambahkan produk bermerk seperti tas yang memiliki nominal harga di atas Rp20 juta, dan sepatu di atas Rp10 juta kemungkinan akan terkena pemberlakuan aturan PPnBM terbaru.

Masih terkait hal tersebut, Menteri Keuangan ketika ditemui di Jakarta mengatakan pihaknya masih melakukan pengkajian terkait besaran persentase PPnBM yang akan dikenakan pada barang mewah.

“Itu masih dikaji dan belum ada keputusan akhir, tapi yang pasti kami akan menambah obyek yang dikenakan PPn Barang Mewah. Kita juga pertimbangkan semua opsi yang memungkinkan,” kata Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.

Apabila disepakati, usulan pengenaan pajak bagi barang-barang mewah ini akan menjadi sebuah kebijakan dan akan ditetapkan melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK), ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka