Jakarta, Aktual.co — Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi kembali menetapkan satu lagi tersangka dugaan korupsi lintasan atletik di Stadion Tri Lomba Juang KONI Jambi.
Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jambi Elan Suherlan mengatakan, selain Ketua Komite pelaksana kegiatan NH sebagai tersangka, kini penyidik kembali menetapkan RP sebagai Kuasa Direktur PT Aldira Pramanta sebagai tersangka.
Penyidik kejaksaan telah menemukan atau memiliki dua alat bukti yang cukup dalam kasus proyek pembangunan lintasan atletik dari dana APBN yang diduga telah merugikan negara mencapai Rp1,5 miliar pada tahun anggaran 2012 di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).
Dalam kasus ini pihak Kejati juga masih akan memeriksa saksi termasuk dari anggota komite dan intansi terkait seperti Dinas Pemuda dan Olahraga atau Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mengungkap kasus pembangunan lintasan atletik di Jambi.
Secara terpisah kuasa hukum Direktur PT Aldira Pramanta mengaku terkejut atas penetapan statusnya sebagai tersangka kasus lintasan tersebut.
“Saya belum bisa berkomentar banyak atas kasus ini, karena baru dengar penetapan sebagai tersangka dari media,” kata dia.
Dia mengaku, bahwa perusahaanya yang mengerjakan proyek lintasan atletik di Jambi itu, namun tidak tahu kalau pekerjaanya itu menjadi masalah atau tersangkut hukum.
Dalam kasus ini, pihak kejaksaan tinggi sebelumnya telah menetapkan oknum anggota DPRD Provinsi Jambi, NH sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan lintasan atletik di Stadion Tri Lomba Juang KONI Jambi, yang merugikan negara Rp1,5 miliar tahun anggaran 2012.
NH ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini karena yang bersangkutan saat itu sebagai atau selaku Ketua Komite pelaksaan proyek anggaran APBN dari Kementerian Pemuda dan Olahraga.
Penyidik Kejati Jambi juga akan terus mengembangkan kasus tersebut dan tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka yang lainnya dalam kasus lintasan atletik tersebut.
Hasil perhitungan dari tim penyidik Kejati Jambi dari total dana anggaran senbesar RP7,5 miliar tahun anggaran 2012, kerugian negara hasil pengitungan sementara mencapai Rp1,5 miliar.
Penyidik menyatakan dalam kasus lintasan atletik itu terdapat kekurangan volume pekerjaan yang dikerjakan dan tidak sesuai ketentuan sedangkan dananya sudah dibayar penuh kepada PT Aldira Pramanta.
Untuk memastikan kasus ini penyidik Kejati telah menurunkan tim untuk melakukan cek fisik terkait dugaan korupsi proyek pembangunan lintasan atletik di Stadion Tri Lomba Juang KONI Jambi dengan melibatkan ahli untuk mengetahui apakah ada kesalahan dalam pembangunannya.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta Pane tidak menampik, jika perseteruan antara KPK dengan Polri tidak terlepas dari faktor persaingan di internal Mabes Polri. Khususnya, dari sejumlah jenderal yang mengincar kursi Kapolri.
Setidaknya, kata dia, ada tiga faksi di mengiringi terjadinya permasalahan antara KPK dengan Polri.
“Pertama, pendukung Kapolri incumbent yang tak rela dicopot. Kedua, kubu yang merasa pantas menjadi kapolri dibanding Komjen BG (Budi Gunawan) dan merasa punya akses kuat ke PDIP. Ketiga, kelompok yang sengaja bikin kekacauan dengan harapan bisa terpilih menjadi Kapolri,” ucap Neta, di Jakarta, Rabu (28/1).
Menurut Neta, adanya ‘perang bintang’ atau pertarungan kelompok di internal Polri, sudah bukan rahasia lagi. Tentu saja, kondisi ini tidaklah menguntungkan pemerintah maupun masyarakat. Namun, Neta enggan ketika diminta untuk menyebutkan siapa saja jenderal di faksi-faksi yang muncul di tubuh Polri tersebut.
“Kalau mau diselesaikan, Presiden harus berani tegas, jalankan konstitusi dengan melantik Komjen BG. Apakah seminggu kemudian presiden mau gunakan hak prerogatifnya, silahkan saja. Sekalian melakukan penataan di tubuh Polri.”

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Mabes Polri Kombes Rikwanto menegaskan tak ada imunitas bagi siapapun, termasuk kepala negara sekalipun. Dia menanggapi pernyataan adanya imunitas bagi advokat bila terkait hubungan dengan klien di persidangan.
“Asas hukum berkedudukan sama di mata hukum, kepala negara tidak memiliki hak imunitas kalau salah harus dipidanakan,” kata Rikwanto dikantornya, Rabu (28/1).
Bahkan, lanjut dia, semua penegak hukum sejak diatur KUHAP sama di mata hukum. “Kalau benar diapresiasi kalau salah ya dihukum,” ujarnya.
Saat ditanyakan terkait proses pemberkasan tersangka Bambang Widjojanto (BW) dalam perkara tuduhan mempengaruhi saksi persidangan Pilkada Kota Waringin Barat di MK, Rikwanto menjelaskan saat ini telah lima saksi diperiksa.
Dia memastikan bila pasal dan bukti dirasa cukup, maka tidak ada alasan menunda pelimpahan ke kejaksaan. Rikwanto meyakinkan akan adanya pemanggilan BW, namun belum dapat dipastikan kapan jadwal pemanggilan tersebut.
“Pemberkasan kasus BW masih berlangsung, dalam waktu dekat akan ada pemanggilan, cuma belum dijadwalkan. Penyidik masih memeriksa pemberkasan, kalau pasalnya cukup dan buktinya cukup tidak ada alasan penyidik menunda ke kejaksaan,” tegas Rikwanto.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Simpang siur kebenaran Christopher Daniel Sjarif menggunakan narkoba masih menyisahkan pertanyaan. Pasalnya pihak kepolisan mengatakan Christopher positif menggunakan narkoba.
Ini berbeda dengan hasil tes urine dan darah di Badan Narkotika Nasional (BNN), yang mengatakan Christopher negatif.
“Pihak labfor BNN telah melakukan pengujian sampel urine dan darah dari tersangka Christopher, dan temannya yaitu Ali, serta satu orang saksi, di mana hasil pemeriksaan oleh BNN terhadap Christopher adalah negatif, kemudian hasil pemeriksaan BNN terhadap Ali juga negatif,” kata Wahyu dalam konferensi pers di Mapolres Metro Jakarta Selatan, Selasa (27/1) malam.
Namun demikian, ketika dikomfirmasi Kombes Martinus enggan berkomentar lebih jauh. Menurut dia, hal itu akan dijelaskan secara resmi siang nanti.
“Jam 11 kita akan jumpa pers di Polda Metro,” tuturnya saat dihubungi, Rabu (28/1).
Saat dicecar soal perbedaan tersebut, Martinus justru sedikit emosi. Dia menolak jika dikatakan keterangannya dibantah oleh Kapolres Jakarta Selatan. “Bukan bantah-bantahan, jangan mengompori,” kata dia.
Ditanya soal data tes urine mana yang benar, Martinus justru menutup telepon genggamnya. “Saya reject saja ya,” katanya seraya menutup teleponnya.
Awalnya Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Martinus Sitompul menegaskan pengemudi Outlander maut itu positif memakai narkoba. 
Tetapi Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Polisi Wahyu Hadiningrat selang sepekan mementahkan itu semua. Kemarin malam di kantornya, Wahyu mengatakan insiden yang melibatkan pria yang kuliah di San Fransisco, Amerika Serikat itu murni kecelakaan.
Sebelumnya, berdasarkan hasil tes urine dan darah Christopher terbukti memakai narkoba golongan I nomor 36 jenis LSD (Lycergic Acid Diethylamide). Bahkan Christopher memakai barang haram tersebut bersama sahabat kecilnya Ali.
“Dari hasil tes darah dan urine positif. Zat yang ada narkotika golongan I LSD (Lycergic Acid Diethylamide),” ujar Kabid Humas Polda Metro Kombes Martinus Sitompul di Jakarta, Rabu (21/1).

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu