Jakarta, Aktual.co — Partai Persatuan Pembangunan berharap keberadaan Dewan Pertimbangan Presiden (wantimpres) bisa memberikan masukan nasihat yang konseptual sesuai keadaan yang ada.
Wantimpres kiranya mampu memberikan nasihat, baik diminta atau tidak, dan memberikan kerja aktif karena keberadaannya sudah sesuai dengan UU no 19 tahun 2006.
“Pilihan Presiden sudah baik, dan saya yakin akan bermanfaat kedepannya karena kombinasi anggotannya kaya akan spektrum,” kata Ketua Umum PPP Romahurmuziy dalam keterangan tertulisnya, Senin (19/1).
PPP juga mengucapkan selamat atas terpilihnya para wantimpres dan kiranya dapat membantu meringankan tugas besar yang diemban presiden.
Presiden Jokowi telah melantik sembilan anggota wantimpres. Kesembilan anggota wantimpres tersebut adalah Sri Adiningsih, Malik Fajar, Jan Darmadi, Rusdi Kirana, Suharso Monoarfa, Hasyim Muzadi, Yusuf Kartanegara, Sidarto Danusubroto, dan Subagyo HS.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —  Wakil Ketua Komisi V DPR RI Yudi Widiana menjelaskan exit dari panja keselamatan penerbangan ini yakni rekomendasi terhadap Kementerian Pehubungan dan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan agar membenahi safety penerbangan nasional.
“Exit dari panja sendiri yakni rekomendasi dari permasalahan sengkarut keselamatan penerbangan,” ungkapnya.
Sementara, Yudi menjelaskan seluruh fraksi di Komisi V hingga hari ini setuju dengan adanya pembentukan Panja ini, dengan tujuan untuk lebih objektif dari permasalahan di tubuh regulator.
“Secara prinsip seluruh fraksi setuju dengan adanya panja keselamatan penerbangan ini,” demikian Yudi.
Seperti diketahui, Komisi V DPR RI akan membentuk panja keselamatan penerbangan nasional agar accident tidak terjadi lagi.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Yudi Widiana menyebutkan bahwa panja ini dibentuk dengan tujuan agar kemenhub lebih fokus terhadap safety penerbangan nasional ke depannya dan tidak ada saling menyalahkan dalam kapasitas wewenangnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Komite Nasional Pemuda Indonesia di Malaysia berharap, eksekusi hukuman mati terhadap gembong narkoba tidak berhenti, setelah mengeksekusi terpidana mati narkoba, Minggu (18/1).
“Eksekusi hukuman mati terhadap gembong narkoba jangan terhenti karena hukum harus tetap ditegakkan,” kata Ketua Badan Perwakilan KNPI Malaysia Sagir Alva, Senin (19/1).
Menurut dia, hukum harus tetap ditegakkan meskipun akan ada penolakan seperti yang dilakukan Negara Brazil dan Belanda serta beberapa elemen masyarakat dengan dalih melanggar Hak Asasi Manusia.
Jika ingin berfikir objektif, lanjut dia, justru bandar narkoba tidak pernah berfikir tentang HAM dan justru mereka yang telah melakukan pelanggaran HAM sebagaimana tertuang dalam UURI No 39 tahun 1999 tentang HAM.
Sementara itu, pemerintah tidak melakukan pelanggaran HAM karena telah mengeksekusi enam terpidana mati kasus narkotika. “Sebab, apa yang dilakukan pemerintah tetap sejalan dengan UU RI No 39 tahun 1999 yang secara spesifik dapat dilihat dalam pasal 18 tentang hak memperoleh keadilan,” kata dia
Dalam kaitan ini, pemerintah pantas menerima apresiasi terhadap eksekusi hukuman mati enam orang kasus narkotika. Harus diakui permasalah narkotika bukanlah sesuatu permasalahan yang mudah untuk diselesaikan dan juga tidak mungkin menghilangkannya sama sekali.
Salah satu usaha pemerintah dalam usaha memberantas peredaran narkotika ini adalah dengan menerbitkan UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika dan juga membentuk Badan Narkotika Nasional. Namun UU ini tidak menjadi tidak berfungsi jika tidak dibarengi dengan keiinginan dari para penegak hukum untuk menjalankan UU tersebut.
Dia mengatakan, posisi Indonesia sebenarnya bukan hanya sebagai negara pemakai tetapi sudah berubah menjadi negara produsen, terbukti dengan ditemukannya beberapa pabrik-pabrik yang mampu memproduksi dengan skala besar dalam beberapa tahun terakhir ini.
Selain digunakan untuk keperluan dan peredaran dalam negeri, bahan-bahan narkotika ini juga diedarkan keluar negeri seperti Malaysia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu