Kuala Lumpur, Aktual.co —Setelah 10 bulan hilang, Malaysia akhirnya secara resmi menetapkan insiden hilangnya pesawat Malaysia Airlines MH370 adalah sebuah “kecelakaan”. Dengan ini, pihak maskapai dan asuransi bisa melanjutkan proses pemberian kompensasi bagi keluarga korban.
“Kami secara resmi mengumumkan penerbangan Malaysia Airlines MH370 adalah kecelakaan dan seluruh 239 penumpang dan kru di dalamnya telah kehilangan nyawa mereka,” kata Direktur-jenderal Badan Penerbangan Sipil Malaysia, DCA, Azharuddin Abdul Rahman, dikutip Reuters, Kamis (29/1), seperti yang dikuti dari CNN.
Pesawat Boeing 777 itu hilang dari radar pada 8 Maret tahun lalu sesaat setelah tinggal landas dari Kuala Lumpur menuju Beijing. Hingga kini pencarian masih belum membuahkan hasil apapun. Diduga, MH370 memutar arah dan jatuh di perairan Samudera Hindia ribuan kilometer bagian barat Australia. Pencarian kini difokuskan pada dasar laut perairan tersebut.
Azharuddin mengatakan bahwa pengumuman ini telah sesuai dengan lampiran nomor 12 dan 13 dalam peraturan Badan Penerbangan Internasional. Sebelumnya, pemerintah Malaysia belum bisa memastikan apa yang terjadi dengan MH370 sehingga deklarasi kecelakaan belum dilakukan. Dengan pengumuman ini, maka pemberian kompensasi kepada keluarga korban dapat dilanjutkan. Sebelumnya tahun lalu, beberapa penumpang telah mendapatkan kompensasi awal sebesar US$50 ribu.
Penyidik internasional saat ini tengah mencari penyebab pesawat tersebut berbelok hingga ribuan kilometer dari rute seharusnya. Malaysia juga tengah menerapkan penyelidikan kriminal. “Kedua penyelidikan sama sekali tidak memiliki bukti fisik untuk saat ini, terutama rekaman penerbangan. oleh karena itu, tidak ada bukti sama sekali untuk berspekulasi soal penyebab kecelakaan,” ujar Azharuddin.
DCA berencana merisil laporan internal soal penyelidikan MH370 sehari sebelum setahun tragedi itu terjadi.  “Pengumuman ini tidak berarti pencarian dihentikan,” kata Azharuddin, menekankan bahwa pencarian akan terus dilakukan dengan bantuan Tiongkok dan Australia. 

Jakarta, Aktual.co —Pemerintah Thailand mengatakan telah memanggil dua anggota oposisi “untuk mengubah cara berpikir politik mereka”, kurang dari seminggu setelah mantan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra dimakzulkan dari politik. Letnan Jenderal Kampanart Ruddit mengatakan militer telah memanggil Chaturon Chaisaeng, mantan menteri pendidikan dan anggota partai Puea Thai untuk bertemu dengan perwira militer. 
“Kami mengundang Chaturon Chaisaeng untuk bertemu guna mengubah dan menjelaskan pengertian politiknya,” kata Kampanart kepada kantor berita Reuters. Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha, yang memimpin kudeta militer pada Mei lalu itu, mengatakan NCPO atau pemerintah militer, juga telah mengundang mantan menteri luar negeri Surapong Tovichakchaikul, anggota parlemen dari Partai Puea Thai, untuk “mencapai pengertian setelah mereka memperlihatkan pandangan politik sehabis proses pemakzulan”. 
Setelah kudeta militer menahan lebih dari 200 orang, termasuk wartawan, pegiat dan politisi yang dianggap kritis terhadap rezim. Beberapa dari mereka ditahan beberapa hari dan kemudian dibebaskan. Junta, yang dikenal dengan sebutan Dewan Perdamaian dan Ketertiban Nasional, NCPO, berhasil mengembalikan stabilitas negara setelah melakukan kudeta tetapi kesulitan untuk menghidupkan kembali perekonomian terbesar kedua Asia Tenggara ini. 
Pada Jumat (23/1) parlemen yang ditunjuk oleh militer memutuskan melarang Yingluck Shinawatra berpolitik dalam lima tahun karena keterlibatannya dalam subsidi pembelian beras soleh pemerintah yang merugikan negara itu hingga miliaran dolar. Kejatuhan Yingluck dari panggung politik mirip dengan nasih kakaknya Thaksin, yang disingkirkan oleh kudeta pada 2006 dan kemudian menyingkirkan diri ke luar negeri. 
Para pendukung Shinawatra, seperti anggota Front Persatuan Demokrasi Menentang Diktator, UDD, satu gerakan protes yang sebagian besar terdiri dari pendukung “kaos merah” Thaksin yang berasal dari wilayah utara dan timur laut Thailand, mengemukakan kekhawatiran terkait hal yang mereka pandang sebagai langkah pemerintah militer untuk melemahkan basis kekuasaan keluarga Shinawatra. 
Selama hapir satu dekade Thailand terbagi menjadi dua kelompok, kubu yang dipimpin oleh mantan kognlomerat telekomunikasi Thaksin dan kubu lawan yang dipimpin kelompok mapan pendukung kerajaan-militer di Bangkok. Para pemimpin kelompok kaos merah pro-Thaksin bersikap berdiam diri sejak kudeta terjadi. 
Kebanyakan dari mereka dipaksa oleh militer menandatangani dokumen yang berisi perjanjian untuk tidak berpartisipasi dengan kegiatan politik. Namun, langkah ini tidak menghentikan satu gelombang kegiatan di media sosial seperti kampanye bernama: “Jika anda mengambil kaos merah, kenakan pada hari Minggu dan mari berteman.” 

Paris, Aktual.co —Sebuah buku yang ditulis filsuf Perancis, Voltaire, pada 1763 tentang bahaya fanatisme agama masuk daftar buku terlaris Perancis. Lonjakan penjualan terjadi hanya beberapa pekan seusai serangan ekstremis ke kantor redaksi majalah satire Charlie Hebdo dan toko grosir di Paris yang menewaskan 17 orang. Buku berjudul Treatise on Tolerance (Risalah Toleransi) itu memuat pemikiran Voltaire bahwa bagi sebagian besar orang, agama adalah masalah dunia. 
Saat Treatise on Tolerance ditulis, konflik sengit antara penganut Kristen Protestan dan Katolik di Prancis perlahan-lahan mereda. Sekitar 25 tahun setelah buku itu ditulis, kaum Protestan akhirnya mendapatkan hak yang sama sebagai warga negara Perancis.
Sekarang, atau 250 tahun kemudian, buku itu masuk daftar buku terlaris di Gibert Joseph, FNAC, dan Amazon. “Ya, ada sesuatu yang pasti terjadi. Kami telah menjual 120.000 eksemplar dan kami telah memutuskan mencetak edisi baru,” kata juru bicara penerbit Perancis, Gallimard, kepada koran Le Figaro. 
Lonjakan penjualan terjadi setelah dua orang bersenjata menyerbu kantor redaksi Charlie Hebdo di Paris pada 7 Januari 2015 dan menewaskan 12 anggota staf, termasuk editor Stephane Charbonnier. Adapun serangan di toko grosir milik warga Yahudi memakan lima korban jiwa.