Abuja, Aktual.co —Presiden Nigeria Goodluck Jonathan mengunjungi ibu kota negara bagian Borno, Maiduguri, yang menjadi markas kelompok bersenjata Boko Haram. Selama ini, gerombolan pengacau keamanan di Nigeria itu menjadikan Maiduguri sebagai basis perlawanan dan penyerangan ke kota-kota lainnya. 
Kunjungan Jonathan ke kawasan Nigeria bagian timur laut, Kamis (15/1), itu berlangsung beberapa pekan sebelum penyelenggaraan pemilihan presiden. Pada pemilihan presiden mendatang, Jonathan akan bertarung kembali dengan rival politiknya. Ini sekaligus kunjungan pertamanya sejak negara tersebut dinyatakan dalam keadaan darurat pada Mei 2014.
Dalam pernyataan kepada media massa, kantor kepresidenan mengatakan kunjungan mengejutkan itu dimanfaatkan presiden untuk bertemu dengan pasukan yang terlibat dalam pertempuran melawan kelompok-kelompok bersenjata di sana.  Menurut laporan koresponden Al Jazeera, Ahmed Idris, dari Abuja, kunjungan Jonathan itu dianggap warga Nigeria sebagai sebuah perjalanan politik. “Sejak tragedi penculikan di Chibuk dan tempat-tempat lainnya, termasuk pembunuhan massal dan kekerasan mematikan lain, dia belum pernah sekali pun melakukan kunjungan. 
Pemilihan umum akan segera berlangsung. Dia tahu, jika oposisi melakukan kunjungan sebelum dirinya, itu dianggap sebagai bencana,” ujar Idris. Kekerasan mematikan terus meningkat dalam beberapa bulan ini di Nigeria. Sejak 2009, lebih dari 13.000 nyawa warga Nigeria hilang akibat kekerasan bersenjata di sana. Boko Haram, kelompok bersenjata yang ingin mendirikan negara Islam, dituding sebagai pelaku aksi mematikan itu. Bahkan, pada April 2014, Boko Haram menculik lebih dari 200 gadis Nigeria di Kota Chibuk.

Amman, Aktual.co —Para warga Muslim berpawai di kota-kota di kawasan Timur Tengah untuk menentang penerbitan kartun Nabi Muhammad oleh majalah Perancis Charlie Hebdo, sementara Qatar memperingatkan, gambar itu akan “membakar kebencian”. Pawai terbesar berlangsung di Jordania, sebanyak 2.500 pengunjuk rasa turun ke jalan di Ibu Kota negara, Amman, di tengah pengamanan ketat sementara demonstrasi juga berlangsung di Jerusalem timur dan Khartoum.
Kerumunan pawai, termasuk para anggota Ikhwanul Muslim dan kelompok-kelompok pemuda, mulai berjalan dari masjid Al-Husseini di Amman pusat dengan memegang spanduk-spanduk bertuliskan “menghina nabi adalah terorisme global”. Majalah baru Charlie Hebdo, yang diterbitkan pada Rabu, pada sampul depannya memuat sebuah kartun Nabi Muhammad sedang memegang tanda “Je Suis Charlie (Saya Charlie)” di bawah judul “Semuanya dimaafkan”.
Terbitan itu merupakan edisi pertama majalah satire tersebut sejak para pria Islamis bersenjata membunuh 12 orang dalam serangan di kantornya di Paris pada 7 Januari. Gambar itu telah membuat marah banyak warga Muslim karena Islam melarang Nabi Muhammad dimunculkan dalam bentuk gambar.
Qatar mengecam apa yang disebutnya sebagai kartun “yang menyinggung perasaan”. Kartun itu juga diterbitkan lagi oleh sejumlah koran Eropa untuk menunjukkan solidaritas terhadap para korban dalam serangan pekan lalu. “Aksi-aksi tercela ini tidak menarik siapapun dan hanya akan mengobarkan kebencian dan kemarahan,” demikian diperingatkan kementerian luar negeri Qatar. Kementerian menggambarkan aksi-aksi seperti itu sebagai “pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan serta prinsip hidup berdampingan, toleransi, keadilan serta penghormatan di antara masyarakat.
” Partai oposisi Jordania, Front Aksi Islamis, yang merupakan sayap politik cabang lokal Ikhwanul Muslim, menyebut penerbitan kartun itu sebagai “serangan terhadap kaum Muslim di seluruh dunia”. King Abdullah II, yang pada pekan lalu bergabung dengan para pemimpin dunia saat pawai solidaritas antiteror di Paris, pada Kamis mengatakan bahwa terbitan terbaru Charlie Hebdo “tidak bertanggung jawab dan sembrono”.

Jakarta, Aktual.co —Para menteri luar negeri Arab mendorong rencana Palestina untuk mengusulkan kembali sebuah rancangan resolusi kepada Dewan Keamanan PBB yang menyerukan agar Israel menarik diri dari kawasan yang dijajahnya pada akhir 2017, Kamis (18/1). Amerika Serikat membantu menggugurkan rencana resolusi serupa di Dewan Keamanan dalam pemungutan suara 30 Desember. Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan dia berharap untuk kembali mengusulkan resolusi itu.
Resolusi Palestina terdahulu menyerukan perundingan yang didasarkan pada garis batas yang ada sebelum Israel mencaplok Tepi Barat, Jerusalem Timur dan Jalur Gaza dalam perang Timur Tengah 1967. Resolusi itu juga menyerukan perjanjian damai dalam waktu 12 bulan. Rakyat Palestina, yang frustrasi dengan berlarut-larutnya perundingan damai dengan Israel, telah membawa isu itu ke dunia internasional dengan mencari keanggotaan Perserikatan Bangsa Bangsa dan pengakuan kenegaraan dengan menjadi anggota organisasi-organisasi internasional.
Israel, yang menarik pasukan dan pemukim dari Gaza pada 2005, telah mengatakan bahwa perbatasan bagian timurnya tidak akan dapat bertahan dari serangan jika menarik diri sepenuhnya dari Tepi Barat. Jordania, yang mengendalikan Tepi Barat dan Jerusalem Timur hingga 1967, masih merupakan anggota Dewan Keamanan sementara sejumlah negara lain dengan keanggotaan bergilir mengakhiri tugasnya pada Tahun Baru.
Rakyat Palestina berharap negara-negara ini lebih simpatik pada resolusi mereka yang meminta penarikan Israel dan kemerdekaan Palestina pada 2017, sekalipun Amerika Serikat selaku pemegang hak veto hampir pasti akan kembali menolak resolusi itu. Sebuah komite, yang termasuk Jordania, akan dibentuk untuk melakukan konsultasi guna menggerakkan dukungan internasional guna memperkenalkan kembali sebuah resolusi baru, menurut para menteri luar negeri Arab dalam suatu pernyataan setelah pertemuan luar biasa di Kairo.
Resolusi itu akan menyeru diakhirinya penjajahan Israel dan diwujudkannya penyelesaian akhir, katanya. Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon merasa khawatir bahwa rakyat Israel dan Palestina terlibat dalam aksi memburuk dan menyerukan kedua belah pihak untuk tidak memperlebar perbedaan, menurut pejabat senior PBB, Kamis. Sehari setelah kegagalan usulan di Dewan Keamanan, Abbas menandatangani 20 perjanjian internasional termasuk Statuta Roma dari Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).
Langkah itu membuat marah Israel dan Amerika Serikat serta memicu peringatan dari negara-negara Barat tentang peningkatan ketegangan. Sebagai reaksi, Israel memutuskan untuk menahan penghasilan pajak dan mencari cara untuk mengajukan hukuman kejahatan perang pada Palestina, suatu keputusan yang juga memicu kecaman Barat.

Artikel ini ditulis oleh: