Jakarta, Aktual.co — Beberapa pengacara yang tergabung ke dalam Perhimpunan Pengacara Pengawal Konstitusi sambangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (28/1).
Kedatangan tersebut, dilakukan untuk menjelaskan seperti apa peran pengacara saat mengawal saksi saat memberikan kesaksian di Mahkamah Konstitusi (MK). Termasuk ketika Bambang Wijojanto menemani saksi terkait kasus Pilkada kota Waringin, Kalimanta Tengah, 2010 lalu.
Dikatakan salah satu anggota perhimpunan, Andi Asrun bahwa sebelum saksi memberikan kesaksiannya, pengacara diberikan wewenang oleh hakim untuk mengarah para saksi agar kesaksiannya sesuai fakta dan bisa dipahami dengan jelas oleh hakim.
“Kami jelaskan bahwa pengacara diminta untuk brifing kepada para saksi itu. Brifing itu bukan mengarahkan kesaksian para saksi tapi bagaimana kesaksian itu bisa diungkapkan secara jelas secar terang benderang,” papar Andi di pelataran gedung KPK.
Kehadiran perhimpunan pengacara disambut oleh beberapa petinggi KPK. “Kami diterima pak AdnanPandu Praja dan pak Zulkarnain,” tambahnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Pengamat hukum tata negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Johanes Tuba Helan menilai, permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendapatkan imunitas hukum sangat tidak tepat.
Alasannya karena pemberian imunitas hukum bertentangan dengan azas persamaam di hadapan hukum, kata Johanes Tuba Helan, di Kupang, Rabu (28/1) terkait permintaan KPK agar presiden menerbitkan perppu imunitas hukum bagi pemimpin dan staf Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut mantan Kepala Ombudsman Perwakilan Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Barat (NTB-NTT), pemberian imunitas hukum hanya boleh diberikan kepada orang yang berjasa besar terhadap bangsa dan negara.
“Jadi tidak tepat kalau presiden harus memberikan imunitas hukum kepada staf dan pimpinan KPK, karena bertentangan dengan persamaan hak di hadapan hukum bagi setiap warga negara,” kata Johanes Tuba Helan.
Dia juga menegaskan, tidak ada seorangpun warga negara Indonesia yang kebal terhadap hukum jika memang terbukti melanggar hukum, sekalipun yang bersangkutan adalah seorang presiden dan pejabat tinggi negara.
“Apa istimewanya staf dan pimpinan KPK. Presiden saja bisa diminati keterangan apalagi hanya seorang pimpinan dan staf KPK. Siapapun warga negara Indonesia memiliki persamaan hukum,” kata Tuba Helan.
Seperti diberitakan Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja meminta agar Presiden Joko Widodo segera menerbitkan perppu imunitas hukum terhadap pemimpin dan staf KPK untuk menghindari segala upaya pelemahan KPK seperti kriminalisasi serta ancamana keamanan lainnya.
“Kami sedang berjuang, kami dipilih dari sekian juta masyarakat untuk bersihkan korupsi. Kami sedang menjalankan mandat itu, kalau di tengah jalan dilakukan kriminalisasi maka menghambat pemberantasan korupsi,” kata Adnan di sela acara aksi #SaveKPK di Jakarta, Minggu (25/1).

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Presiden World Bank, Jim Yong Kim menyampaikan, bahwa betapa pentingnya bagi dunia untuk membuat semacam asuransi bersama untuk persiapan menghadapi wabah mematikan yang sangat mungkin terjadi.

Berbicara di Universitas Georgetown di Washington, Amerika Serikat, Kim mengatakan dunia harus banyak belajar dari kasus merebaknya wabah ebola di Afrika Barat beberapa waktu lalu. Di mana lebih dari 8,500 orang tewas, kebanyakan berasal dari Sierra leone, Guinea dan Liberia.

Kata dia, dunia saat ini berada dalam keadaan berbahaya, lantaran tidak siap menghadapi pandemik serupa ebola.

Lanjutnya, merupakan hal penting bagi tiap pemerintahan, perusahaan, lembaga bantuan dan perusahaan asuransi untuk saling bekerjasama bersiap menghadapi permasalahan dunia di masa depan.

Wabah ebola menurutnya telah menghancurkan banyak hal dalam kehidupan dan juga menyebabkan hilangnya pertumbuhan ekonomi.

“Kita perlu untuk mempersiapkan kejadian yang sama terulang di masa depan dan lebih mematikan ketimbang apa yang sudah kita lihat saat terjadinya wabah ebola,” ujar dia, dikutip dari BBC, Rabu (28/1).

Kim menambahkan, tidak ada keraguan bagi kasus yang lebih besar sangat mungkin terjadi di masa depan.

Dari kasus di atas, maka World Bank Grup telah menggandeng WHO,  Akademisi, perusahaan asuransi, dan pihak lainnya untuk membangun pendanaan bersama guna membiayai fasilitas untuk menghadapi wabah serupa.

Kim berharap usulan tersebut sudah bisa disampaikan kepada para pemimpin negara-negara maju dan berkembang dalam beberapa bulan mendatang .

Ia kembali mengatakan, bahwa usulan tersebut mungkin akan melibatkan kombinasi obligasi dan rencana asuransi, tetapi dalam beberapa hal fasilitasnya bisa saja mirip dengan polis asuransi pemilik rumah.

“Seperti asuransi kebakaran.  Di mana kita seperti bersiap untuk menghadapi kebakaran dengan biaya yang paling murah. Seperti misalnya memiliki alat pendetektor asap di rumah.” (Laporan: M.Vidia Wirawan)

Artikel ini ditulis oleh: