Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi lepas tengan mengenai temuan Indonesian Corruption Watch yang mencium penetapan harga bahan bakar minyak dan elpiji 12 kilogram, yang dilakukan oleh pemerintah pada bulan Januari 2015 berpotensi adanya penyimpangan anggaran Rp 2,479 triliun.
Mantan Anggota Komisi III DPR Eva Kusuma Sundari menilai, lembaga yang dipimpin oleh Abraham Samad tak konsekuen. Apalagai dia menilai jumlah dugaan korupsi itu sangat besar.
“Kalau gitu, KPK tak konsekuen dong apalagi jika dikaitkan dengan jumlah dugaan korupsi yang begitu gede,” kata Politisi asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu ketika berbincang dengan Aktual.co, Jumat (9/1).
Meski begitu, lanjut dia semua lembaga penegak hukum berhak untuk melakukan penyelidikan atas dugaan penyimpangan harga BBM dan elpiji itu. Namun, lagi-lagi dia menilai penyelidikan atas dugaan penyimpangan itu lebih tepat domain KPK.
“Semua berhak menyidik. Tapi akan cocok KPK, karena mereka fokus di kejahatan kerah putih, jenis ‘state captured corruption’. Bagaimana kebijakan negara yang koruptif,” kata dia.
Dia mengatakan, jika dugaan penyimpangan itu terlebih dulu ditangani oleh Polri, maka dalam hal ini KPK hanya mensupervisi.
“Tapi ada kode etik, tidak boleh rebutan kasus. Kalau laporan pertama ke polri, maka KPK akan jadi supervisi doang kecuali polri melimpahkan ke KPK.” 

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah tidak menampik bila ada dugaan mal administrasi yang terjadi ditubuh kementerian perhubungan sebagai pemegang otoritas terkait persoalan izin terbang AirAsia QZ8501 rute Surabaya-Singapura pada Minggu 28 Desember 2014.
Pasalnya, kementerian perhubungan mengatakan jika AirAsia tidak mempunyai izin operasi pada hari minggu itu. Tetapi, berkembang adanya informasi soal terbitnya ijin operasi pesawat AirAsia pada 26 Oktober 2014 dari otoritas bandara Juanda Internasional.
“Mal administrasi itu ada pada pemerintah, sehingga industri tidak boleh dibebankan kebobrokan birokrasi kita, sebab nanti industri yang sifatnya global, seperti airlines, mengamati dan akan berfikir ‘loh kok Indonesia seperti ini ya?’, yang salah pemerintahnya tetapi yang salah malah kita (industri),” kata Fahri kepada wartawan, di Komplek Parlemen, Jakarta, Jumat (9/1).
Politisi PKS itu pun menilai, bila seperti itu akan menjadi catatan buruk bagi indeks persepsi korupsi dalam indeks pelayanan birokrasi.
“Dan bila seperti itu bisa mencantumkan Indonesia dalam negara yang salah satu mendapatkan catatan merah soal keselamatan airlines, akibat adanya permainan birokrasi di sektor ini,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy menyambangi Kementrian Hulum dan Ham untuk menggelar pertemuan dengan Menkum HAM Yasonna Laoly, Jaksa Agung HM Prasetyo, dan perwakilan MA dan MK. Para petinggi instansi hukum itu, akan membahas soal Peninjauan Kembali (PK) lebih dari satu kali.
Tedjo tiba di kantor Kemenkum HAM sekitar pukul 14.10 WIB itu langsung disambut Yasonna dan bergegas menuju ke ruang pertemuan yang digelar tertutup tersebut.
“MK, MA, Menko, Jaksa Agung kita undang semua kecuali KPK, KY. Karena kan itu urusaannya harkat martabat hakim,” kata Yasonna di kantornya, Jl HR Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan, Jumat (9/1).
Selain itu, Jaksa Agung HM Prasetyo dan Kabareskrim Suhardi Alius sudah tiba di ruang pertemuan. Hakim Agung Artidjo Alkostar pun tampak hadir sementara perwakilan dari Mahkamah Konstitusi belum tampak hadir.
Kemudian yang hadir dalam pertemuan itu yakni Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie. Selain itu, nama Direktur penuntutan KPK Ranu Mihardja pun nampak tertera dibuku tamu.
Yasonna menyebut pertemuan ini digagas agar ada jalan keluar atas persoalan tersebut. Namun Yasonna belum mengindikasikan apa solusi yang paling tepat.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Kapolda Papua Barat Brigjen Pol Paulus Waterpauw mengemukakan pihaknya berupaya melakukan pembinaan terhadap generasi muda sebagai salah satu agenda utama.
“Papua Barat tidak banyak konflik seperti di Papua. Jadi kami akan fokus pada pembinaan generasi muda terkait upaya peningkatan kemampuan dan intelektual mereka untuk menghadapi tantangan ke depan,” katanya di Jakarta, Jumat (9/1).
Upaya pembinaan itu nantinya akan dilakukan di sekolah-sekolah. Pihaknya juga akan mengerahkan bintara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat atau babinkamtibmas untuk menjadi tenaga pengajar di daerah pedalaman.
Hal itu, kata dia, sesuai instruksi Kapolri yang menginginkan agar Polri berkontribusi dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat Papua Barat melalui bidang pendidikan.
Selain itu, kata jenderal polisi berbintang satu itu, Papua Barat yang sebagian besar merupakan wilayah pesisir membuat Polda Papua Barat akan lebih berfokus pada penanganan persoalan-persoalan di pesisir dan laut.
Ia pun memastikan bahwa pengamanan destinasi wisata Raja Ampat berjalan baik sehingga para turis bisa berlibur dengan nyaman. “Kami pastikan kegiatan wisata di sana lancar dan aman,” katanya.
Sementara Kapolri Jenderal Sutarman juga menitikberatkan upaya pencegahan terjadinya kebocoran anggaran pembangunan daerah di wilayah Provinsi Papua Barat.
“Anggaran pembangunan daerah yang sangat besar rentan disalahgunakan oleh pejabat-pejabat. Lakukanlah langkah-langkah nyata untuk mencegah penyimpangan, baik itu dengan penegakkan hukum maupun pengawasan,” kata Sutarman.
Mabes Polri selanjutnya akan memberi bantuan terkait kebutuhan yang diperlukan Polda Papua Barat dalam menjalankan kegiatan operasional agar dapat berjalan maksimal.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby