Jakarta, Aktual.co — Pengacara Tomson Situmeang mengaku tak menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam dugaan suap perkara sengketa Pilkada Tapanuli Tengah, dengan tersangka Bupati Tapteng nonaktif Raja Bonaran Situmeang yang merupakan saudara kandungnya itu.
Bantahan tersebut kerap dilayangkan oleh para saksi lainnya yang diperiksa di KPK. Hal tersebut dilakukan untuk bisa menghindar‎ dari sorotan media usai menjalani pemeriksaan di KPK. 
“Tidak ada pemeriksaan hari ini, hanya tahun baruan,” kata Tomson saat keluar dari gedung KPK, Jumat (9/1). 
Tomson pun terus melangkah cepat berusaha meninggalkan awak media yang mengejarnya, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang disampaikannya itu ngalor-ngidul. ‎”Nggak ada, orang saya sampai (KPK) langsung pulang.”
‎”Kok diperiksa cepat amat. Ini sudah keluar. Nggak ada pemeriksaan,” kata Tomson lagi.
Diagenda KPK, Tomson Situmeang diperiksa untuk Bupati Tapanuli Tengah non-aktif Raja Bonaran Situmeang. “Tomson Situmeang diperiksa untuk tersangka RBS (Raja Bonaran Situmeang),” kata Kepala Bagian Pemeritaan dan Infromasi KPK Priharsa Nugraha di Jakarta, Jumat (9/1).
Tomson sebelumnya pernah diperiksa dalam perkara yang sama pada 23 Oktober 2014 lalu. Tomson merupakan kerabat Bonaran yang berprofesi sebagai pengacara dan mengelola kantor Bonaran di gedung Pusat Alkitab lantai 9 unit 901 Jalan Salemba Raya No. 12 Senen, Jakarta Pusat, selepas Bonaran tidak lagi menjadi pengacara.
Kantor itu sudah digeledah pada 24 September 2014 lalu, dari penggeledahan tersebut KPK menyita sejumlah dokumen. KPK menetapkan Bonaran sebagai tersangka sejak 19 Agustus 2014 sebagai hasil pengembangan dugaan suap di MK dengan terdakwa Akil Mochtar.
Bonaran disangka melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Dalam surat dakwaan Akil Mochtar, Akil disebut menerima Rp1,8 miliar dari Bonaran Situmeang.
Terkait kasus ini, KPK juga sudah menjerat sejumlah pihak yaitu Akil Mochtar yang sudah divonis seumur hidup, mantan bupati Gunung Mas Hambit Bintih divonis 4 tahun penjara, tim sukses Hambit, Cornelis Nalau Antun yang divonis 3 tahun, anggota Komisi II Chairun Nisa yang divonis 4 tahun penjara, pengacara Susi Tur Andayani divonis 5 tahun penjara, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah divonis 5 tahun kurungan, adik Ratu Atut pengusaha Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan yang divonis 5 tahun penjara.
Selanjutnya pasangan calon bupati dan wakil Bupati Lebak Amir Hamzah dan Kasmin, tangan kanan Akil Muhtar Ependy, Wali Kota Palembang Romi Herton dan istrinya Masitoh juga menjadi tersangka kasus penyuapan Akil.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Indonesia Corruption Watch (ICW) mencium penetapan harga bahan bakar minyak (BBM) dan LPG 12 Kg yang dilakukan oleh pemerintah pada bulan Januari 2015 berpotensi terjadi penyimpangan anggaran sebesar Rp 2,479 triliun.
Meski demikian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) justru lepas tangan terhadap persoalan tersebut. Sebaliknya, Komisi pimpinan Abraham Samad ini, menganggap sudah cukup Kepolisian mengungkap mafia permainan harga tersebut.
“Menurut saya cukup Kepolisian saja yang mendalaminya,” kata Wakil Ketua KPK Zulkarnaen saat dikonfirmasi Aktual.co, Jakarta, Jumat (9/1).
Menurut dia, Polri memiliki kewenangan yang lebih sehingga dapat menjangkau praktik menyimpang tersebut. “Diperkirakan banyak peraturan yang dilanggarnya dan kewenanangan menjangkau masalah tersebut,” kata dia.
Sebelumnya, menurut ICW, penyimpangan tersebut bisa terjadi karena diduga mark up dalam harga BBM dan LPG 12 kg yang ditetapkan oleh pemerintah dengan alasan mengacu pada Indeks Cost Premium (ICP) 60 USD per barel hanya Rp 7.013,67 per liter.
“Sementara harga yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 7.600 per liter sehingga ada selisih sebesar Rp 586,33 per liter.” ujar Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran Indonesia Corruption Watch (ICW), Firdaus Ilyas di Jakarta, Selasa (06/1).
Sedangkan, perkiraan harga patokan BBM solar Januari 2015 adalah Rp 6.607,53 per liter, sehingga beban subsidi solar yang ditanggung oleh negara bukan Rp 1.000 per liter tetapi hanya Rp 303,18 per liter.
Kemudian, untuk LPG 12 kg, pemerintah telah mark up dari harga Rp 9.508 per kg menjadi Rp 11.225 per kg sehingga ada selisih sebesar Rp 1.717 per kg atau Rp 20.600 per tabung. Dan Untuk Premium terjadi mark up sebesar Rp 1,440 triliun, solar Rp 909,9 miliar dan LPG 12 kg sebesar Rp 128,8 miliar,”
Meski begitu,Firdaus mengingatkan agar ada tranparansi dalam penetapan harga BBM dan LPG 12 kg tersebut. “Pemerintah jangan terburu-buru dalam penetapan harga bbm dan LPG 12 kg, harus adanya transparansi,” cetusnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Jaksa Penuntut Umum menuntut bekas Kepala Bappeda Maluku Utara Vaya Armaiyn, delapan tahun penjara dan denda Rp 500 juta dalam kasus dugaan korupsi dana Rancangan Tata Ruang dan Wilayah senilai Rp 2,4 miliar.
JPU Kejati Malut Muchsin Umalekhoa mengatakan, terdakwa Vaya Armaiyn sesuai bukti dan keterangan saksi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dugaan korupsi uang negara.
Di hadapann Majelis Hakim Tipikor yang diketuai Lukman Bachmid, JPU Kejati Malut yakni Muchsin Umalekhoa dalam nota tuntutannya menyebutkan, putri pertama bekas Gubernur Malut ini terbukti secara sah dan meyakinkan setelah meperoleh keterangan saksi dan barang bukti yang ada.
Sehingga dapat dijerat dengan pasal 2 ayat (1) junto pasal 18, Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagai mana telah diubah dalam Undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, junto pasal 55 ayat (1) junto pasal 64 ayat (1) dengan jerat pidana 8 tahun penjara dengan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan.
Dalam tuntutan juga disebutkan, eks Kepala Badan Perencanaan Peratura Daerah (Bappeda) Provinsi Malut ini juga terancam bakal menjalani hukuman tambahan 4 tahun kurugan sebagai pasal yang dituntutkan jika tidak memenuhi uang pengganti sebesar Rp 2,4 miliar lebih.
Usai membaca tuntutan, Ketua Majelis Hakim yang didampingi hakim anggota yakni Marta Maitimu dan M Mahim langsung menutup sidang yang dibuka untuk umum itu dan akan dibuka kembali pekan depan dengan agenda penyampaian pembelaan oleh Penasehat Hukum (PH) tersangka ini.
Sementara Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Tipikor Lukman Hadi dan dua anggota hakim itu berlangsung sejak pagi, turut dihadiri pula keluarga Vaya dan suaminya yakni Dedi.
Saat pembacaan tuntutan JPU Kejati Malut tersebut, terlihat suami terdakwa Vaya Armaiyn menangis saat JPU embacakan tuntutannya yang memberatkan Vaya, saat itu pula Dedi tidak sanggup menahan air matanya sembari menunduk kepala dan terlihat raut wajah Dedi dipenuhi armata yang menetes.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) melansir pada tahun 2014, alokasi penyelenggaraan kontrak pihak ketiga untuk pengadaan tenaga keamanan setjen DPR RI sebesar Rp 16.892.472.000. Menurut Koordinator FITRA, Uchok Sky Khadafi, dari sebesar Rp 16,8 miliar ini, pemenang lelang pengadaan satpam DPR, yaitu PT Gaia Prima Proteksindo yang beralamat di Warung Buncit Raya No 22 Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jaksel, menawarkan nilai sebesar Rp 15.824.511.529, Jumat (9/1).

Yang paling aneh, kata Uchok, jila disimulasikan, jumlah anggota satpam DPR itu, ada sekitar 300 orang dengan gaji rata-rata sebesar Rp 2.700.000, maka hanya menghabiskan anggaran sebesar Rp 9.720.000.000. “Jadi, ada sisa anggaran sebesar Rp 6.104.511.529.

Dan belanja untuk operasional dan administrasi kantor paling paling menghabiskan sebesar Rp 1 miliar, dan ada sisa anggaran sebesar Rp 5,1 miliar, siapa yang diuntungkan atau menguap kemanakah anggaran ini?” Kata Uchok.

Sementara tahun 2015 ini, pemenang lelang satpam DPR ini menawarkan nilai sebesar Rp 16.691.494.022. Dengan jumlah anggota satpam sekitar 300 orang, dengan gaji sebesar Rp 2,7 juta, maka belanja untuk gaji hanya sebesar Rp 9,7 miliar. “Jadi jika tahun 2014 ada dugaan anggaran menguap sebesar Rp 5,1 miliar, kemungkinan tahun 2015 ini, juga akan ada potensi menguap sebesar Rp 5,9 miliar,” kata Uchok.

Merespon itu, FITRA meminta kepada anggota dewan agar anggaran satpam ini menjadi perhatian khusus. Kemana saja anggaran itu diduga menguap. “Karena anggaran kan tiap tahun meningkat, tapi katanya gaji mereka tidak naik, dan satpam DPR kerjanya tidak profesional, kalau bertanya, tidak ramah, tidak sopan, dan sangat arogan,” kata Uchok.

“Masuk gedung DPR ini, seperti masuk Terminal Tanjung Priok, semua galak-galak, dan tidak familiar sebagai gedung rakyat,” sambungnya. Untuk itu, FITRA meminta para anggota dewan dapat merespon hal tersebut. Dia pun meminta Sekjend DPR agar sedia mengatasi perbaikan tingkah laku satpam DPR tersebut.

“Padahal anggaran pakaian saja setiap tahun, ada. Pada tahun 2014 sebesar Rp 423 juta. Kalau tidak bersedia memperingatkan, copot saja Sekjend-nya. Karena selama ini juga kurang familar dengan publik, dan juga sangat pelit bicara ke publik,” imbuhnya.

Jakarta, Aktual.co — Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua Kombes Pol Patridge Rudolf Renwarin membenarkan, dua nelayan di Kota Jayapura dilaporkan hilang saat melaut, Selasa (6/1) malam.
“Iya benar, bahwa telah terjadi kasus nelayan hilang,” kata Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Patridge Renwarin di Kota Jayapura, Jumat (9/1).
Dua nelayan yang dilaporkan hilang, kata Patridge bernama La Oga dan Bahtiar. “Jadi dari keterangan saksi La Bao, diperoleh informasi bahwa kedua korban melaut menggunakan kapal berjenis fiber warga biru tanpa semang, dengan kekuatan mesin 15 PK X 2.”
Lebih lanjut Patridge menyampaikan, kedua nelayan itu melaut dengan tujuan ke tempat rompon ikan sekitar 70 mil dari Kota Jayapura. “Keduanya melaut di sekitar Rompon 21 at 51 haluan 80 derajat timur, dengan jarak 70 Mil dari Kota Jayapura. Hingga hari ini (hari ketiga) kedua korban belum kembali.”
Berdasarkan laporan tersebut, mantan Kapolres Merauke itu mengaku terus melakukan upaya pencarian dengan melibatkan sejumlah pihak, seperti nelayan setempat dan Tim SAR. “Setelah menerima laporan, upaya yang dilakukan adalah meminta bantuan kepada nelayan lain yang melaut untuk ikut lakukan pencarian,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu