Jakarta, Aktual.co —Karena mau berkonsentrasi dengan tugas barunya sebagai Deputi Pencegahan KPK, Johan Budi mengundurkan diri dari jabatan juru bicara KPK. Kini mantan jurnalis tersebut sedang dilirik Sekretariat Negara untuk masuk dalam daftar bakal calon juru bicara Kepresiden RI 2014-2019. “Menarik ya Pak Johan jadi jubir. Iya kira-kira begitu masuk list. Tapi sekali lagi ini belum kita ajukan kepada presiden,” kata Mensesneg Pratikno seusai menghadiri pengucapan sumpah dua hakim konstitusi di Istana Negara, Jl Veteran.

Setneg tengah mendaftar sejumlah nama, baik dari praktisi media, aktivis maupun politikus parpol untuk ditunjuk sebagai orang yang memberi berbagai komentar resmi atas nama presiden. Ada belasan nama yang sudah masuk dalam daftar tersebut. Siapa pun yang terpilih, pasti karena dianggap mampu mengikuti ritme kerja presiden dan kedekatan dengan masyarakat. Termasuk memahami seluruh program prioritas pemerintahan Jokowi-JK.

Padatnya kesibukan Presiden Jokowi menjadi alasan mengapa dibutuhkan seorang juru bicara yang bisa selalu memberi keterangan kepada pers. “Sekarang belum ada keppres yang mengangkat jubir tetapi sedang dipikirkan untuk adanya jubir,” sambungnya. Johan mengawali kariernya di KPK sebagai Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat. Dia menjadi juru bicara KPK sejak 2007 dan diangkat sebagai Kepala Biro Humas KPK pada 2009.

Jakarta, Aktual.co — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menyambangi kantor Kejaksaan Agung (Kejagung) Kamis (8/1). Kedatangannya itu untuk menemui Jaksa Agung HM Prasetyo.
Sudirman Said akan meminta pendampingan hukum terkait percepatan pembanguan pembangkit listrik sebesar 35 ribu mega watt (MW). “Mengawal seluruh kebijakan-kebijakan agar hal-hal yang memerlukan percepatan bisa terjadi dengan aman, tanpa ada pelanggaran-pelanggaran hukum,” kata Sudirman di Kejaksaan Agung, Kamis (8/1).
Dia mengatakan, untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, Kementerian ESDM akan segera mengumumkan percepatan pembangunan pembangkit listrik sebesar 35 ribu MW.
“Dalam waktu dekat, akan kita umumkan policy bagaimana percepatan proses pembangunan listrik 35 ribu mega watt. Sesuatu yang sangat membutuhkan manajemen project yang volumen begitu besar dan begitu kompleks,” kata Sudirman.
Sudirman menjelaskan, percepatan pembangunan 35 ribu MW tersebut guna menunjang pembangunan infrastruktur dan perekonomian yang menjadi visi misi pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).
“Energi itu suatu sektor yang sangat critical, yang penting bagi pertumbuhan ekonomi. Seluruh program pemerintah itu akan melakukan percepatan untuk meyakinkan pembangunan infrastruktur, pembangunan pusat-pusat pertumbuhan, pembangunan kehidupan nelayan, dan sebagainya itu targetnya sangat tinggi.”
Dukungan sektor energi ini, lanjut dia, untuk memujudkan hal tersebut sangat penting karena tanpa listrik, maka program yang tengah dijalankan pemerintah tidak akan pernah terwujud.
“Support sektor energi sangat penting, karena tanpa listrik, hal-hal yang dicita-citakan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat akan sulit tercapai. Begitupun tanpa energi, tanpa migas, pasokan-pasokan energi itu pusat-pusat pertumbuhan ekonomi akan sulit tercapai.”
Dia menambahkan, untuk memastikan percepatan pembangunan pembangkit sebesar 35 ribu MW tersebut tidak menimbulkan persoalan hukum, maka Kementerian ESDM meminta pendampingan hukum ke Kejaksaan selaku Jaksa Pengacara Negara.  
“Karena itu, seperti yang disampaikan jaksa agung tadi, kami share. Kami bagi visi kedepan bagaimana dan akan banyak pekerjaan-pekerjaan percepatan,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co —Ketua Umum DPP Partai Golkar versi Munas Jakarta Agung Laksono mengatakan Presiden Joko Widodo mengapresiasi niat Golkar untuk keluar dari Koalisi Merah Putih (KMP) di parlemen. “Kemarin (Rabu, 7/1), saya ketemu dengan presiden. Beliau apresiasi niat Golkar keluar dari KMP,” kata Agung di Jakarta, Kamis (8/1).

Agung menyampaikan bahwa menurut Jokowi koalisi cukup hanya di pilpres saja. Hal itu pula yang menjadi keinginan dari kubunya,, kata Agung. Agung menekankan Golkar harus kembali kepada jati dirinya sebagai partai mandiri dan tidak bergantung kepada partai lain ataupun pada sebuah koalisi.

Terkait pernyataan Ketua DPP Partai Golkar dari kubu Aburizal Bakrie, Tantowi Yahya yang menyebut perundingan kedua kubu akan dibuntukan persyaratan keluar dari KMP, Agung menilainya sebagai sikap pesimistis. Agung juga menekankan bahwa Tantowi bukan lah bagian dari juru runding, sehingga sebaiknya yang bersangkutan menyerahkan kepada juru runding.