Jakarta, Aktual.co — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menyambangi kantor Kejaksaan Agung (Kejagung) Kamis (8/1). Kedatangannya itu untuk menemui Jaksa Agung HM Prasetyo.
Sudirman Said akan meminta pendampingan hukum terkait percepatan pembanguan pembangkit listrik sebesar 35 ribu mega watt (MW). “Mengawal seluruh kebijakan-kebijakan agar hal-hal yang memerlukan percepatan bisa terjadi dengan aman, tanpa ada pelanggaran-pelanggaran hukum,” kata Sudirman di Kejaksaan Agung, Kamis (8/1).
Dia mengatakan, untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, Kementerian ESDM akan segera mengumumkan percepatan pembangunan pembangkit listrik sebesar 35 ribu MW.
“Dalam waktu dekat, akan kita umumkan policy bagaimana percepatan proses pembangunan listrik 35 ribu mega watt. Sesuatu yang sangat membutuhkan manajemen project yang volumen begitu besar dan begitu kompleks,” kata Sudirman.
Sudirman menjelaskan, percepatan pembangunan 35 ribu MW tersebut guna menunjang pembangunan infrastruktur dan perekonomian yang menjadi visi misi pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).
“Energi itu suatu sektor yang sangat critical, yang penting bagi pertumbuhan ekonomi. Seluruh program pemerintah itu akan melakukan percepatan untuk meyakinkan pembangunan infrastruktur, pembangunan pusat-pusat pertumbuhan, pembangunan kehidupan nelayan, dan sebagainya itu targetnya sangat tinggi.”
Dukungan sektor energi ini, lanjut dia, untuk memujudkan hal tersebut sangat penting karena tanpa listrik, maka program yang tengah dijalankan pemerintah tidak akan pernah terwujud.
“Support sektor energi sangat penting, karena tanpa listrik, hal-hal yang dicita-citakan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat akan sulit tercapai. Begitupun tanpa energi, tanpa migas, pasokan-pasokan energi itu pusat-pusat pertumbuhan ekonomi akan sulit tercapai.”
Dia menambahkan, untuk memastikan percepatan pembangunan pembangkit sebesar 35 ribu MW tersebut tidak menimbulkan persoalan hukum, maka Kementerian ESDM meminta pendampingan hukum ke Kejaksaan selaku Jaksa Pengacara Negara.  
“Karena itu, seperti yang disampaikan jaksa agung tadi, kami share. Kami bagi visi kedepan bagaimana dan akan banyak pekerjaan-pekerjaan percepatan,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co —Ketua Umum DPP Partai Golkar versi Munas Jakarta Agung Laksono mengatakan Presiden Joko Widodo mengapresiasi niat Golkar untuk keluar dari Koalisi Merah Putih (KMP) di parlemen. “Kemarin (Rabu, 7/1), saya ketemu dengan presiden. Beliau apresiasi niat Golkar keluar dari KMP,” kata Agung di Jakarta, Kamis (8/1).

Agung menyampaikan bahwa menurut Jokowi koalisi cukup hanya di pilpres saja. Hal itu pula yang menjadi keinginan dari kubunya,, kata Agung. Agung menekankan Golkar harus kembali kepada jati dirinya sebagai partai mandiri dan tidak bergantung kepada partai lain ataupun pada sebuah koalisi.

Terkait pernyataan Ketua DPP Partai Golkar dari kubu Aburizal Bakrie, Tantowi Yahya yang menyebut perundingan kedua kubu akan dibuntukan persyaratan keluar dari KMP, Agung menilainya sebagai sikap pesimistis. Agung juga menekankan bahwa Tantowi bukan lah bagian dari juru runding, sehingga sebaiknya yang bersangkutan menyerahkan kepada juru runding.

Jakarta, Aktual.co — Pemangku adat di pulau Saparua, Kabupaten Maluku Tengah meminta polisi secepatnya mengungkap kasus penembakan yang menewaskan warga desa Sirisori Islam, Rafsanjani Leslatuhu, pada Selasa (6/1) pagi.
“Penembakan yang terjadi sebelumnya di petuanan (hak ulayat) warga desa Sirisori Kristen itu terulang kembali sehingga harus diungkap sehingga tidak menyulut emosional masyarakat,” kata Ketua Latupati pulau Saparua, Jhon Pattisahusiwa ketika dihubungi, Kamis (8/1).
Dia mengatakan, pengungkapan tersebut diperlukan agar tidak sering dimanfaatkan oknum untuk memperkeruh stabilitas keamanan di pulau Saparua, terutama kemungkinan bisa menyulut emosional warga desa Sirisori Islam maupun Kristen yang bertetangga dan memiliki hubungan kekentalan adat istiadat.
“Syukur insiden penembakan Rafsanjani sudah diberikan pemahaman bahwa peristiwa itu kriminal murni dan pengungkapannya sedang ditangani aparat keamanan.”
Jhon yang juga Raja (sapaan kepala desa di Saparua) itu mengharapkan polisi segera melakukan penyelidikan guna mengungkap pelakunya, untuk kemudian diproses hukum sehingga tidak memperkeruh stabilitas keamanan di pulau Saparua yang semakin kondusif.
Sebelumnya, Bupati Maluku Tengah, Abua Tuasikal menyatakan keprihatinan karena lokasi tertembaknya Rafsanjani juga merupakan tempat warga desa Sirisori Kristen tertembak, beberapa waktu lalu.
“Jadi serahkan penanganannya kepada aparat keamanan yang sudah berada di desa Sirisori Islam untuk melakukan olah tempat kejadian peristiwa (TKP) guna mengungkapkan insiden tersebut,” kata Bupati.
Kapolres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease AKBP Komaruz Saman mengaku telah menginstruksikan jajaran Polsek Saparua untuk melakukan pengamanan serta penyelidikan dan kegiatan ini mendapat dukungan aparat Koramil setempat.
“Jajaran TNI-AD dari Koramil Saparua, Brimob Bawah Kendali Operasi (BKO) serta aparat TNI-AD dari batalyon infanteri 731/ Kabaresi telah ditempatkan di lapangan guna melakukan penjagaan,” kata dia.
Selain itu, Polres juga telah menurunkan tim Reskrim untuk membantu upaya penyelidikan guna mengungkap siapa sebenarnya oknum pelaku yang telah melakukan penembakan teradap warga sipil di sana.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Di Jakarta memang sudah terkenal banyak sekali tempat tongkrongan (hangout) anak muda yang menarik dan cozy untuk dijadikan tempat berkumpul yang paling nyaman.

Salah satunya di kawasan jalan Wijaya, ada sebuah cafe menarik yang mengangkat tema ‘Kayu’ etnik sebagai tempat tongkrongan yang menarik, unik serta nyaman. Mengapa kayu? Karena saat Anda memasuki cafe tersebut, Anda akan mendapati pemandangan suasana serba kayu etnik di dalamnya.

“Kita ambil tema kayu karena etnik, dan kayu-kayu ini juga kita ambil langsung dari daerah-daerah seperti Yogyakarta, Semarang dan Jepara,” kata Bapak Dwi Haryo Kunto sebagai Part of Director, Honey And Me, kepada Aktual.co, Kamis (8/1).

Begitu kita masuk ke dalamnya, semua memang berbahan kayu. Dari meja dan kursi, pernak-pernik lemari kayu hingga pajangan-pajangan televisi yang terbuat dari kayu atau koleksi vintage.

Kafe yang pertama kali dibuka pada Oktober 2014 ini lebih mengangkat coffe shop yang juga menyediakan barber shop bagi Anda yang juga ingin merapikan style rambut masa kini.

Tempat ini terdiri dari dua lantai. Lantai pertama sebagai tempat tongkrongan dan juga smooking area. Dan,  lantai dua adalah tempat barber shop dan juga tempat meeting atau private party.

“Kita terinspirasi dari kopi, pengennya tuh satu warna sama kopinya. Dan menciptakan suasana yang nyaman,  nggak banyak barang dan minimalis,” bebernya.

Nuansa alam pun diangkat sebagai tema dalam Cafe Honey And Me. Anda bisa mendatangi tempat ini di kawasan Jalan Wijaya, Jakarta. Cafe ini buka dari Senin-Minggu dari pukul 08.00-23.00.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Badan Pemeriksa Keuangan Sumatera Selatan menyoroti dan menginvestigasi hasil pemeriksaan anggaran yang telah dikeluarkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu 2013-2014 oleh KPU di provinsi tersebut.
“Pada pokok temuan pemeriksaan pelaksanaan anggaran Pemilu 2013-2014 pada KPU Provinsi Sumatera Selatan, BPK masih menemukan beberapa kasus secara administrasi belum dituntaskan oleh sejumlah KPU kabupaten dan kota,” kata Kepala BPK Perwakilan Sumsel I Gede Kaswana di Palembang, Kamis (8/1).
Dia mengatakan, sejumlah KPU kabupaten dan kota yang secara administrasi belum menuntaskan itu seperti KPU Kota Palembang, Muaraenim, Lahat, Musibanyuasin dan KPU Kabupaten Musirawas. Menurut dia, dari hasil pemeriksaan yang berkaitan dengan keuangan, BPK menemukan penggunaan dana Rp 19 miliar lebih dalam hal pelaporan administrasi belum diselesaikan oleh KPU Sumsel.
Pelaporan administrasi tersebut, terdiri atas kegiatan pengadaan penyelenggaraan Pemilu seperti kotak suara, kelebihan pembayaraan akuntan publik, jasa distribusi logistik serta pembayaran honor tidak sesuai standar, dan belanja belum dipertanggungjawabkan serta PPh jasa distribusi belum disetor.
“Permasalahan tersebut, terus menjadi sorotan dan investigasi oleh pihak BPK selama 60 hari ke depan setelah diterbitkan hasil pemeriksaan.”
Sementara, pihak kejaksaan telah mengirimkan surat untuk melakukan perhitungan penyelenggara pemilu. “Kita saat ini menunggu paparan dari kejaksaan, karena dasar hal tersebut belum bisa memperkirakan kerugian negara atau tidak.”
Bahkan, pengadaan kelengkapan fasilitas Pemilu secara kuantitasnya harus dicukupkan, dalam hal ini dipandang oleh BPK harus segera diselesaikan secara administrasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, KPU Sumsel siap melaksanakan metode dijalankan BPK untuk memenuhi pemeriksaan hasil pelaporan yang ada selama 60 hari ke depan.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu