Jakarta, Aktual.co — Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta tampak geram dengan keterangan Liza Merliani Sako, saat bersaksi dalam persidangan kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Palembang, dengan terdakwa Romi Herton dan istrinya Masyitoh.
Dalam kesaksiannya, istri muda Romi Herton ini membantah pernah datang ke Kantor BPD Kalbar Cabang Jakarta, Jl Mangga Dua, Jakarta Pusat dan membawa uang dugaan suap untuk diserahkan ke Muhtar Ependy. Padahal pengakuan Liza Sako bertentangan dengan keterangan saksi sebelumnya.
Lantas, Hakim anggota Supriyono pun menceramahi Liza Sako karena saat persidangan berkali-kali tidak mengaku telah membawa uang suap dalam koper berukuran besar sebanyak tiga buah ke BPD Kalbar cabang Jakarta. Uang itu rencananya akan diserahkan ke Mochtar Effendy untuk memenangkan sengketa Pilkada Palembang di Mahkamah Konstitusi (MK).
“Satu titik ini, bukan nanti mewakili. Ini ada rangkaiannya semua. Apakah setelah ini enggak datang, nanti enggak diperiksa? bukan begitu. Ini rangkaiannya panjang. Satu titik saja bohong kan gimana nanti,” kata Hakim Anggota Supriyono saat persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (8/1).
Sebelumnya, dalam persidangan ini, pihak keamanan BPD Kalbar cabang Jakarta, Nur Effendy mengaku melihat Liza Sako dan dua orang temannya datang ke BPD Kalbar. Nur melihat uang ketiga orang tersebut membawa tiga koper berisi uang dengan pecahan seratus ribuan dan lima puluh ribuan.
Supriyono pun, mengingatkan Liza supaya takut terhadap Tuhan jika memilih berbohong saat bersaksi. Supriyono pun hanya mengingatkan kepada Liza supaya bisa memenuhi janji sumpah yang telah disebutkannya sebelum memulai persidangan.
“Saya sentuh hatinya sajalah. Ini rangkaiannya panjang. Saya hanya mencurhati saja, karena hubungannya dengan yang diatas. Kalau nanti yang diatas marah, itu berat masalahnya.”
Supriyono menegaskan bahwa di persidangan Tipikor ini, merupakan upaya akhir untuk menunjukkan kebenaran. Jika Liza masih berbohong, maka tidak akan ada lembaga lain yang akan membuka kebenaran tentang permasalahan ini.
“Kan pada dasarnya, pada diri masing-masing kan betanggung jawab pada diatas. Kita gak bisa paksakan seperti itu. Coba saya sekali lagi minta kejujuran sodara,” kata hakim Supriyono.
“Saya tidak pergi ke Bank Kalbar pak,” jawab Liza.
“Terserah saudara,” timpal Supriyono menanggapi jawaban Liza.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co —Juru runding dari dua kubu Partai Golkar kembali menggelar pertemuan di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Kamis (8/1) sore. Pertemuan dilakukan untuk mengupayakan islah dan mengakhiri dualisme kepengurusan di tubuh Golkar. Ketua Harian Partai Golkar versi Musyawarah Nasional (Munas) Bali, MS Hidayat mengatakan, ia telah berkomunikasi dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie sebelum menghadiri pertemuan sore ini.

Menurutnya, Aburizal memberikan pesan agar perundingan berlangsung baik. “Ya, (Aburizal) minta kita bicara baik-baik. Kita sudah pelajari seluruh pointers dan mudah-mudahan hari ini ada dialog yang baik,” kata Hidayat di lokasi pertemuan.

Pantauan di lokasi, MS Hidayat, Syarief Cicip Sutardjo dan Freddy Latumahina hadir sebagai juru runding dari kubu Aburizal. Sementara juru runding yang hadir dari kubu Agung Laksono adalah Andi Mattalata, Priyo Budi Santoso, Agun Gunandjar, Ibnu Munzir, dan Priyo Budi Laksono. “Theo (L Sambuaga) mendadak izin (tidak bisa hadir),” ucap Hidayat.

Sebelumnya, perundingan menuju islah dilakukan pada 23 Desember 2014. Masing-masing kubu mengutus juru rundingnya dan menyepakati beberapa poin, di antaranya adalah mendukung pilkada langsung. Perundingan menemui jalan buntu ketika kubu Agung meminta Golkar keluar dari Koalisi Merah Putih dan bergabung dalam barisan partai pendukung pemerintah.

Jakarta, Aktual.co — Juru runding Partai Golkar kubu Agung Laksono, Yorrys Raweyai menanggapi santai prediksi Ketua DPP Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie, Tantowi Yahya yang mengatakan perundingan dua kubu Partai Golkar akan berakhir buntu (deadlock). Hal ini, ia sampaikan di DPP PG, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (8/1).

Yorrys menuturkan Tantowi tak berhak berkomentar soal perundingan. Alasannya, karena dia bukan juru runding. Tindakan Tantowi ini, kata Yorrys, justru memperlihatkan betapa kacaunya manajemen kubu Ical. “Biarin aja. Dia kan bukan juru runding kan. Ini lah Anda bisa lihat contoh manajemen. ARB kan manajemennya amburadul. Semua boleh ngomong,” kata Yorrys.

Berbeda dengan Ical, tambah Yorrys, kubu Agung mempersiapkan semuanya dengan rapi dan legal. Pihak Agung disiplin untuk menyerahkan semuanya ke juru runding sehingga yang tak berkepentingan tak akan memberi komentar. “Kalau kita ada juru runding dan semua yang bicara juru runding. Jadi tidak keluar dari substansi. Soal Anda mau improvisasi silakan. Kita laksanakan sesuai surat Kementerian Hukum dan HAM,” tegas Yorrys.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical), Tantowi Yahya, memprediksi perundingan antara juru runding Ical dan Agung Laksono tak akan menemukan titik kesepakatan. Pasalnya, dua syarat yang diajukan kubu Agung, yakni keluar dari Koalisi Merah Putih (KMP) dan mendukung sistem pemilihan umum kepala daerah dengan sistem proporsional terbuka sulit disepakati kubu Agung. Kedua belah kubu masih sangat bertolak belakang terkait dua hal ini.
KRI

Jakarta, Aktual.co — Juru runding Partai Golkar kubu Agung Laksono, Yorrys Raweyai menanggapi santai prediksi Ketua DPP Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie, Tantowi Yahya yang mengatakan perundingan dua kubu Partai Golkar akan berakhir buntu (deadlock). Hal ini, ia sampaikan di DPP PG, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (8/1).

Yorrys menuturkan Tantowi tak berhak berkomentar soal perundingan. Alasannya, karena dia bukan juru runding. Tindakan Tantowi ini, kata Yorrys, justru memperlihatkan betapa kacaunya manajemen kubu Ical. “Biarin aja. Dia kan bukan juru runding kan. Ini lah Anda bisa lihat contoh manajemen. ARB kan manajemennya amburadul. Semua boleh ngomong,” kata Yorrys.

Berbeda dengan Ical, tambah Yorrys, kubu Agung mempersiapkan semuanya dengan rapi dan legal. Pihak Agung disiplin untuk menyerahkan semuanya ke juru runding sehingga yang tak berkepentingan tak akan memberi komentar. “Kalau kita ada juru runding dan semua yang bicara juru runding. Jadi tidak keluar dari substansi. Soal Anda mau improvisasi silakan. Kita laksanakan sesuai surat Kementerian Hukum dan HAM,” tegas Yorrys.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical), Tantowi Yahya, memprediksi perundingan antara juru runding Ical dan Agung Laksono tak akan menemukan titik kesepakatan. Pasalnya, dua syarat yang diajukan kubu Agung, yakni keluar dari Koalisi Merah Putih (KMP) dan mendukung sistem pemilihan umum kepala daerah dengan sistem proporsional terbuka sulit disepakati kubu Agung. Kedua belah kubu masih sangat bertolak belakang terkait dua hal ini