Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
17 April 2026
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 39775

Uchok: Ahok Jangan Mudah Umbar Tudingan Dana Siluman

Jakarta, Aktual.co —Gubernur DKI Basuki Thaja Purnama (Ahok) diingatkan agar tidak mudah mengumbar kata-kata menuding ada oknum DPRD DKI yang bermain di munculnya anggaran siluman RAPBD DKI 2015.
Kata pengamat politik anggaran Uchok Sky Khadafi, sebelum menuding, Ahok sebaiknya memperbaiki dulu mental jajarannya agar tidak mudah dimanfaatkan para pengusaha hitam.
“Jangan mengumbar kata-kata , diperbaiki dulu komposisi mental eksekutifnya. Perbaiki dulu jajaran PNS-nya jangan mau didekatkan pengusaha hitam,” ujar Uchok, di DPRD DKI, Jakarta, Senin (19/1).
Berbeda dengan Ahok yang menuduh munculnya anggaran siluman lantaran ada oknum dewan yang ‘bermain’, Uchok justru berpendapat itu merupakan ulah pengusaha hitam. Yang bekerjasama dengan oknum Pemprov DKI dan DPRD DKI.
“Kalau dibilang, Ahok ada Dana siluman atau minta tambahan sebesar Rp.8,8 Triliun. Ini kemungkinan, ada pengusaha hitam yang serakah sudah dapat dana dan proyek dari APBD, tapi masih kurang buat dia sendiri,” kata Uchok.
Sehingga, kata Uchok, pengusaha hitam ini melobby DPRD dan Pemprov DKI.  

Artikel ini ditulis oleh:

Harga Sayuran dan Cabai di Pekalongan Bertahan pada Harga Minggu Lalu

Semarang, Aktual.co — Harga sayuran dan cabai di sejumlah sentra pasar Pekalongan masih bertahan pada kenaikan harga pekan lalu sebelum penurunan BBM, meski harga BBM premium dan solar sudah diturunkan sejak hari ini, Senin (19/1).
Adapun harga cabai syetan Rp70 ribu, hanya turun Rp15 ribu dari bulan lalu Rp85 ribu. Harga cabai merah Rp36 ribu, cabai hijau Rp20 ribu, cabai rawit Rp22 ribu. Sementara, harga sayuran seperti wortel mengalami kenaikan Rp2 ribu dari Rp10 ribu.
“Harga wortel dari Rp10 ribu langsung naik Rp14 ribu, tapi ini sudah turun Rp2 ribu,” ujar Bu Suwarni, pedagang di belakang pasar Banjarsari Pekalongan, Senin (19/1).
Penurunan harga BBM tidak mempengaruhi harga kebutuhan pokok. Harga sayuran dan cabai saat ini yang masih bertahan disebabkan faktor musim penghujan yang berdampak pada gagal panen.
“BBM mau turun berapa tidak berpengaruh pada harga kebutuhan sayuran dan cabai. Petani biasanya banyak yang gagal.Bahkan, kalau harga BBM naik, justru bisa-bisa iktu naik,” kata dia.
Sebagian besar pedagang pasar Banjarsari yang berjualan sayuran seperti daun kol, kobis maupun daun bawang dipasok dari Karangkobar dan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara. Sedangkan, wortel maupun cabai dipasok dari Boyolali.
Meski pun jarak pasar Banjarsari Pekalongan ke Banjarnegara maupun Boyolali yang menyedot BBM dengan penurunan harga tetap tidak mempengarugi. Harga jual maupun beli terhadap pasar tetap bertahan pada kenaikan harga lalu selama musim penghujan.
Diketahui, pemerintah resmi menurukan harga BBM jenis premium dari Rp7.600 menjadi Rp6.600/ liter, sedangkan harga solar Rp7.500 menjadi Rp6.400/ liter. 

Artikel ini ditulis oleh:

SBY: Jokowi “Bersih-bersih” Orang Saya

Jakarta, Aktual.co — Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) seakan menyindir Presiden Jokowi dalam sebuah tulisan panjangnya di fanpage Facebook resminya, Senin (19/1)  
Tulisan panjang yang diberi judul “Polri Kita” itu, SBY membahas soal pergantian kepemimpinan di Polri. Di awal SBY menceritakan soal caranya memilih Kapolri yang sudah sesuai undang-undang. Diceritakan pula pelibatan KPK.
“Masukan dari KPK kepada Presiden tersebut, yang disampaikan secara lengkap dan resmi, sungguh saya perhatikan. Namun, saya memilih untuk tidak membawanya ke arena publik,” kata SBY.
Kemudian, SBY mengaku mendengar isu yang memprovokasi yang bisa memecah belah dirinya dan Jokowi. SBY menuturkan dia mendengar isu yang menyebut saat ini ada gerakan pembersihan “orang-orang SBY”, baik di jajaran TNI, Polri maupun aparatur pemerintahan.
“Saya terhenyak. Karena kalau yang dianggap orang-orang SBY itu adalah yang ada dalam jajaran Kabinet Indonesia Bersatu, yang sesungguhnya adalah posisi politik (political appointee), hal itu masih masuk akal. Tetapi, kalau para perwira TNI dan Polri profesional, atau para eselon satu jajaran pemerintahan yang statusnya adalah abdi negara itu diistilahkan sebagai “orang-orang SBY”, menjadi tidak masuk akal,” tulis SBY.
SBY melanjutkan, jika setiap pejabat tinggi yang bertugas di era nya harus segera diganti alias dibersihkan, karena dianggap sebagai orang-orang SBY alangkah malangnya mereka.
“Apa salah dan dosa mereka? Pengangkatan para pejabat di jajaran TNI & Polri ada mekanismenya. Pengangkatan eselon satu juga demikian. Tidak pernah saya menunjuk nama bagi posisi-posisi Sekjen, Irjen, Dirjen, Kepala Lembaga Pemerintahan Non Kementerian, dan para Pimpinan BUMN. Mereka semua diusulkan oleh para atasannya, bisa Menteri, Panglima TNI atau Kapolri,” papar SBY.
Kemudian khusus eselon satu kementerian dan Lembaga Pemerintahan non Kementerian (LPNK), kata SBY, dibahas oleh Tim Penilai Akhir yang dipimpin Wakil Presiden. Setelah dilakukan pembahasan dan penilaian yang cermat, dilaporkan kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuan.  
“Selama ini, lanjut SBY, 95 persen dia setujui. Sementara sisanya atau 5 persen, sering dia minta untuk dibahas kembali jika ada informasi yang negatif. Setelah jelas segala sesuatunya, maka segera diputuskan. SBY mengatakan sebagian dari yang diseleksi tersebut lolos, namun sebagian lagi mesti dilakukan penggantian. Itulah sistem dan aturan yang dulu saya anut dan jalankan  transparan dan akuntabel,” tulis SBY.
“Saya tidak yakin Presiden Jokowi punya pikiran dan kehendak untuk melakukan pembersihan semacam itu. Kalau hal itu terjadi, bagaimana pula nanti jika Presiden baru pengganti Pak Jokowi juga melakukan “pembersihan” yang sama. Namun, Presiden Jokowi memiliki kewenangan penuh untuk mengangkat dan memberhentikan seseorang sesuai dengan urgensi dan kebutuhannya. Beliau yang akan menggunakan. Beliau tentu ingin sukses memimpin kita semua 5 tahun mendatang ini. Tentu semuanya dilakukan sesuai dengan norma, aturan dan etika yang berlaku,” demikian SBY.

Artikel ini ditulis oleh:

Ahok Ingin Pasar Tradisional dan Modern Berdekatan

Jakarta, Aktual.co —Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ingin tak ada lagi batas antara pasar tradisional dan pasar modern. Menurutnya, anggapan bahwa pasar tradisional harus berjarak dengan pasar modern, justru merupakan anggapan keliru.
“Kita selalu dibodohi seolah-olah pasar modern nggak boleh dekat pasar tradisional. Yang ada tradisional harus nempel dengan modern,” ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta, Senin (19/1).
Untuk itu, Perda No 2 Tahun 2002 tentang Perpasaran direvisi. Ahok yakin, asal barang yang dijual di pasar tradisional dan pasar modern sama sumbernya, dengan grosir yang murah, maka keduanya bisa bersaing.
“Kalau pasar modern pakai AC dan bersih, kira-kira siapa yang lebih murah? Tradisional asal belinya jangan lewat tengkulak,” ujar dia.
Dia juga akan mewajibkan produk-produk di pasar modern juga dijual di toko kelontong, dengan harga sama. Di mana dengan komposisi dagangan, barang lokal harus ada di atas 90 persen.
“Makanya kita musti mewajibkan kepada mereka pasar modern, grosiran mereka juga mau menjual ke toko kelontong dengan harga diskon pabrik. Kalau begitu, si pasar kecil akan untung. Kalau jauh kan jadi beda,” kata dia.
Ahok punya contoh untuk rencana mendekatkan pasar modern dengan pasar tradisional. Yakni Pasar Gading Serpong. Meski saling berdekatan namun tidak saling mematikan. 
Kalau pasar tradisional dan pasar modern dipisahkan, kata Ahok, justru rawan penyelundupan. 
“Penyelundup yang untung menjual produk makan luar negeri, sudah nggak bayar pajak dia main langsung ke pedagang kelontong,” ucap dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Bangun Bendung Pitap, Pemerintah Pusat Gelontorkan Rp1,2 Triliun

Jakarta, Aktual.co — Pemerintah segera membangun Bendung Pipitak Jaya di Kecamatan Pitap, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan senilai Rp1,2 triliun dari dana APBN untuk mendukung program peningkatan ketahanan pangan nasional. Kepala Dinas Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Martinus mengungkapkan pembangunan Bendung Pipitak Jaya di Pitap tersebut dibiayai seluruhnya oleh pemerintah pusat tanpa dana “sharing” dari pemerintah daerah.

“Ini adalah pembangunan bendung baru di lokasi yang baru, selain Bendung Pitap yang telah dibangun tahun sebelumnya,” ujar Martinus di Banjarmasin, Senin (19/1).

Rencananya, tambah dia, bendung yang seluruh pembangunan, termasuk pembebasan lahan dibiayai oleh pemerintah pusat tersebut mulai dilakukan kontrak pada November. Pembangunan bendung Pipitak Jaya akan dilaksanakan secara “multiyear”, dan diharapkan pada 2016 proyek tersebut bisa dituntaskan.

Menurut Martinus, saat ini pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum sedang fokus membangun dan membenahi infrastruktur sektor sumber daya air dan irigasi, dengan harapan melalui pengairan yang memadai akan mampu meningkatkan produksi pangan masing-masing daerah untuk mendukung program nasional.

Bila bendung Pipitak Jaya selesai, selain berfungsi untuk mengatasi banjir di daerah tersebut, juga akan mampu mengairi sawah seluas 10 ribu hektare yang ada di sekitar lokasi bendung tersebut.

Selain Bendung Pipitak Jaya pada 2015, Kementerian PU juga fokus menyelesaikan tiga bendung lainnya, yaitu Bendung Amandit di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Bendung Pitap di Kabupaten Balangan dan Bendung Batang Alai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST).

Proyek bendung dari pemerintah pusat yang dibangun pada era 2005 dan menelan biaya ratusan miliar rupiah ini, hingga kini belum dapat difungsikan, karena pembangunan jaringan irigasi dan pembebasan lahan masyarakat yang belum selesai.

Khusus untuk penuntasan ketiga bendung tersebut, pemerintah telah menganggarkan biaya Rp250 miliar, yang sebagian dana dimanfaatkan untuk pembebasan lahan saluran tersier yang hingga kini belum berhasl dituntaskan.

Sebelumnya, kata dia, pemerintah pusat tidak bisa bisa menganggarkan dana untuk pembebasan lahan, untuk penyelesaian saluran tersier tersebut, namun dengan adanya program peningkatan ketahanan pangan, maka penyelesaian bendung didanai oleh pemerintah pusat melalui dana APBN.

Ketiga bendung tersebut, tambah dia, rencananya akan selesai pada akhir 2016 dan diharapkan akan mampu mengairi seluruh persawahan di sekitar daerah tersebut.

Menurut Martinus, dengan selesainya pembangunan empat bendung, yaitu tiga bendung lama dan satu bendung baru, maka total areal persawahan yang dapat diairi mencapai 25 ribu hektare.

“Kalimantan Selatan merupakan salah satu provinsi yang dinilai sebagai provinsi yang memiliki potensi pertanian cukup strategis, sehingga kita banyak mendapatkan proyek pembangunan sektor tanaman pangan,” katanya.

Selain itu, pemerintah juga menilai Kalsel memiliki potensi pertanian yang cukup besar untuk dikembangkan, sehingga daerah ini masuk delapan provinsi penyangga pangan nasional.

Melalui program percepatan pembangunan irigasi ini, ditargetkan terjadi peningkatan produksi pangan regional dan nasional sehingga program swasembada pangan nasional bisa segera tercapai.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Ahok Duga Ada Pejabat Hilangkan Sertifikat Lahan Taman BMW

Jakarta, Aktual.co —Melayangnya lahan 12 hektar di Taman BMW milik Pemprov DKI, pasca kalah di Pengadilan Tata Usaha Negara, diduga merupakan akibat dari adanya sertifikat asli tanah yang sengaja dihilangkan pejabat DKI di masa pemerintahan lalu.
Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menduga dengan menghilangkan sertifikat asli, si pejabat kemudian memindahtangankan kepemilikan lahan. 
“Berdasarkan temuan, ada beberapa aset yang kita curiga  menjadi milik katakanlah mantan pejabat kita (Pemprov DKI),” ujar Ahok, di Balai Kota, Senin (19/1). 
Untuk memastikan dugaan itu, Ahok berencana minta kejelasan Badan Pertanahan Nasional (BPN). 
“Kok bisa hilang? Kok bisa dia dapat sertifikat? Kita lagi mau kirim surat kepada BPN, tanyain bagaimana dia bisa dapat sertifikat kan lucu orang menggugat tanah Pemda, yang menggugat ini nggak ada surat juga,” ujar dia.
Tak hanya bertanya, jika memang terbukti benar ada unsur kesengajaan penghilangan sertifikat asli, si pejabat bakal dipidanakan.
“Kita gugat kalau begitu. Kamu siapa sampai kamu begitu. Konyol kan. Aduh mesti lapor Presiden kalau kayak gini,” 
Ahok mengaku merasa heran lantaran si pemenang gugatan atas lahan 12 hektar di Taman BMW, yakni PT Buana Permata Hijau, juga hanya mengantongi bukti kepemilikan yang minim.
Tak rela lahan milik Pemprov lepas, Ahok pun minta jajarannya usut tuntas masalah sengketa ini. kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Heru Budi Hartono pun bakal ditugaskan untuk usut sertifikat.
“Berkas-berkas juga sudah ditaruh ke badan arsip. Habis itu bikin sistem yang benar,” ucap dia.

Artikel ini ditulis oleh:

1...39,77439,77539,776...43,547Halaman 39,775 dari 43,547

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2026 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya