Jakarta, Aktual.co —Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Keadilan Bogor Raya menyoroti persoalan perizinan di Kota Bogor, Jawa Barat, selama 2014.
Direktur Eksekutif LBH Keadilan Bogor Raya, Prasetyo Utomo mengatakan ada tiga kasus perizinan. Yakni Hotel Amarosa, Hotel Whiz dan Botanical Residence.
“Sudah ada tiga tersangka dari pejabat pemerintah yang tersangkut kasus perizinan ini,” kata dia, di Bogor, Selasa (6/1).
Jika tidak ada langkah tegas dari wali kota dan DPRD mengenai persoalan perizinan di Kota Bogor, dia memprediksi di 2015 mafia perizinan akan menggurita di pemerintahan.
Dalam LPJ Wali Kota Bogor tahun 2013 lalu, terdapat 3.387 izin pembangunan fisik. Dan 3.773 izin pada sektor ekonomi dalam artian terkait penanaman modal yang sudah diterbitkan bagi investor.
“Pembangunan fisik juga termasuk dalam penanaman modal dalam sektor ekonomi, sehingga izin pada sektor ekonomi adalah pembangunan fisik,” kata dia.
Menurutnya, hal tersebut jelas mengakibatkan penegakan hukum terkait perizinan akan semakin “buram” di Kota Bogor. Karena, di sisi lain pemahaman atas nilai-nilai HAM bagi para pemangku kewenangan baik mengenai hak berekspresi ataupun beragaman dan berkepercayaan, maka hak asasi akan terabaikan.
Ia menambahkan, kebutuhan lahan di Kota Bogor tahun ini akan semakin meningkat, mengingat wilayah ini tujuan investor. Pemerintah harus menyiapkan kebijakan yang tidak mengorbankan kepentingan publik.
“Jika hal tersebut tidak dilakukan maka prediksi pada tahun ini konflik antar masyarakat dan kepentingan investor akan meningkat,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto mengatakan ada tiga poin dalam permasalahan perizinan di Kota Bogor, Jawa Barat. 
Pertama, banyak warisan masa lalu atau era pemerintahan wali kota sebelumnya, yakni Diani Budiarto, yang dibebankan ke pemerintahan saat ini.
Poin kedua yakni persoalan tentang mekanisme pengurusan perizinan yang banyak menggunakan calo. Yakni lewat beberapa orang dan ada juga yang lewat PNS.
Dan yang ketiga, adanya area abu-abu dalam regulasi perizinan.
“Ini membuat masyarakat Kota Bogor terbelah dan terpecah. Seperti kasus Botanical Residen, dua RW sudah terpecah ada yang pro dan kontra,” kata Bima, di Bogor, Selasa (6/1).
Menurut dia, wilayah abu-abu itu harus segera ditutup dan tidak boleh ada lagi, karena akan mempersulit investor.
Harus ada kejelasan tentang izin warga, ujar dia, mengenai izin mendirikan bangunan. Seperti patokan atau ukuran radius berapa meter untuk diizinkan mendirikan bangunan.
“Yang terpenting bagaimana mengurangi interaksi antar manusia dalam proses perizinan. Kita membutuhkan SDM yang mumpuni, dan perlu ada tim ahli bangunan yang bertugas untuk memberikan rekomendasi isu perizinan,” ujar dia.
Dalam Laporan Pertanggungjawaban Wali Kota Bogor tahun 2013 lalu, terdapat 3.387 izin pembangunan fisik. Dan 3.773 izin pada sektor ekonomi dalam artian terkait penanaman modal yang sudah diterbitkan bagi investor.
Persoalan perizinan di kota Bogor mendapat sorotan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Keadilan Bogor Raya.
Direktur Eksekutif LBH Keadilan Bogor Raya, Prasetyo Utomo mengatakan ada tiga kasus perizinan di Kota Bogor. Yakni Hotel Amarosa, Hotel Whiz dan Botanical Residence.
“Sudah ada tiga tersangka dari pejabat pemerintah yang tersangkut kasus perizinan ini,” kata dia, di Bogor, Selasa (6/1).
Jika tidak ada langkah tegas dari wali kota dan DPRD mengenai persoalan perizinan di Kota Bogor, dia memprediksi di 2015 mafia perizinan akan menggurita di pemerintahan.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Musisi senior Fariz RM diringkus polisi di rumahnya oleh kepolisian di rumahnya di Jalan Camar IX, Bintaro, Jakarta Selatan, Selasa (6/1) dini hari. Dia kembali terlibat kasus yang sama seperti yang pernah menjeratnya, yakni narkoba. 
Fariz dibekuk satu hari setelah merayakan ulang tahun. Dari saku celana dia, polisi menemukan satu paket heroin. Dari penggeledahan di rumahnya, polisi temukan satu paket ganja dan alat hisap sabu.
“Kita amankan di rumahnya saat dia seorang diri. Penangkapan ini tepat satu hari setelah dia ulang tahun,” kata Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Hando Pandowo, di Jakarta, Selasa (6/1).
Dari hasil tes urine di Polres Metro Jakarta Selatan, pelaku positif memakai ganja, sabu dan heroin. 
Dia dijerat dengan Pasal 111, 112 dan 114 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan ancaman hukuman penjara minimal selama empat tahun.
Ini bukan kali pertama Fariz ditangkap untuk kasus narkoba. Di 2007, dia juga pernah ditangkap petugas Polsek Metro Kebayoran Baru. Karena kedapatan menyimpan ganja di mobil.
Dia akhirnya divonis 8 bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk membatasi penerapan Kurikulum 2013 dan menggantinya ke Kurikulum 2006, dianggap tidak tepat.
Pendapat tersebut disampaikan Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Prof Djaali, dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (6/1). Mengapa? Karena dia menilai 6.212 sekolah percontohan yang menerapkan Kurikulum 2013 adalah sekolah yang dianggap bagus.
“Sekolah yang menjadi percontohan itu adalah sekolah-sekolah yang bagus. Tidak ada sekolah yang kurang bagus kualitasnya,” ucap dia, di Jakarta, Selasa (6/1).
Karena itu, menurut Djaali, sekolah-sekolah itu tidak bisa dijadikan sampel. “Seharusnya untuk sampel juga diambil sekolah yang kurang bagus kualitasnya, baru dievaluasi (kurikulum 2013).” 
Djaali menilai ada dua permasalahan di pergantian kurikulum. Pertama, belum ada evaluasi terhadap kurikulum 2013 dan pelaksanaannya yang menyeluruh. Padahal seharusnya bertahap.
Kemendikbud juga dinilainya terlalu tergesa-gesa dalam menerapkan Kurikulum 2013, dan juga penghentiannya. 
Dia pun berharap penerapan kurikulum 2013 bisa dilakukan secara acak, dan tidak hanya di sekolah-sekolah bagus saja. 
Mendikbud Anies Baswedan mengatakan pihaknya saat ini sedang melakukan evaluasi terhadap kurikulum itu. Anies menyebut banyak tidak selaras, contohnya kompetensi inti dan kompetensi dasar.
Karena itu dia memutuskan untuk melanjutkan penerapan Kurikulum 2013, dan mengembalikan kurikulum kembali ke kurikulum sebelumnya.

Artikel ini ditulis oleh: