Jakarta, Aktual.co —Presiden Joko Widodo (Jokowi) sepakat untuk mewujudkan apa yang dicitakan Soekarno. Hal ini, ia katakan di Jakarta, Selasa (6/1). Semangat awal dalam masa kampanye akan merealisir konsepsi bangsa yakni Trisakti. Hatta Taliwang mengatakan, Jokowi harus kuat menghadapi tekanan dari kapitalisasi global khusuanya amerika dan cina. Mungkin kurang percaya diri untuk melaksanakan misi Soekarno sebagai kepemimpinan yang tidak dapat di dikte demi kekuasaan asing.

Setelah pembentukan kabinet trisakti hilang karena masih ada keraguan dalam pemikiran jokowi dalam melaksanakan misi tersebut. Realitasnya Indonesia banyak utang dan difisit. Ia harus realiatis menyebut kabinetnya sebagai kabinet kerja saja. Euporia dalam masa kampanya membuat pemimpin yang asal bunyi tidak paham substansi demi menyengankan masyarakat dan terbawa dalam euporia.

Realitasnya lagi kabinet ini, tidak mandiri dalam pengambilan keputusan. Sehingga banyak orang yg berniat baik terhadap jokowi malah berfikiran lain.
Dalam banyak pngmbilan keputusan jokowi hal masih di pengaruhi oleh asing. “Kami dan yang lain mencoba berkosolidasi dan brkomunikasi menuju seratus hari kerja jokowi.

Tetapi jika belum jelas juga negara mau dimana kemana hanya membicarakn proyek maka kami akan ambil sikap tegas”, kata Hatta Taliwang. Jika SBY lebih dekat dengan Amerika Serikat. Rasanya, Jokowi lebih dekat dengn Tiongkok yang bertujuan untuk ekspansi perdagangan Tiongkok . “Pertanyaannya apa yg kita dapat dari gagasan itu ?”, ujar Hatta Taliwang.

Nailin In Saroh

Jakarta, Aktual.co — Pemerintahan Presiden Joko Widodo perlu memperkuat diplomasi perbatasan untuk melindungi kedaulatan wilayah maritim Indonesia.
Demikian disampaikan guru besar hukum internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Selasa (6/1).
“‘Border diplomacy’ harus diperkuat karena tumpang tindih klaim wilayah perbatasan laut dengan negara tetangga masih memungkinkan terjadi pada masa mendatang,” kata Hikmahanto.
Menurut dia, untuk memperkuat diplomasi perbatasan, pemerintahan Presiden Jokowi perlu segera menetapkan batas wilayah laut yang masih belum jelas dengan metode mengacu ketentuan dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (UNCLOS 1982).
“Melihat potensi sengketa yang selalu ada, batas wilayah laut perlu segera diperjelas,” kata dia.
Selain itu, katanya, untuk mendukung upaya diplomasi, Indonesia perlu membentuk unit pendukung khusus untuk pertahanan wilayah perbatasan laut, yang berisi tim diplomat yang handal dalam berdiplomasi. Dengan begitu, pemerintah Indonesia diharapkan telah memiliki kesiapan dan tidak kalah setiap kali melakukan perundingan dengan negara tetangga.
“Perlu secara khusus disiapkan diplomat-diplomat yang handal untuk persoalan itu,” kata dia.
Menurut dia akibat lemahnya diplomasi perbatasan, Indonesia pernah memiliki beberapa kasus perbatasan yang pada akhirnya merugikan Indonesia.
Ia mencontohkan kasus penangkapan 3 petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan oleh Polisi Air Malaysia pada 2010 tidak boleh kembali terjadi. Di mana, ia menceriatakan, kala itu petugas KKP justru sedang menangkap nelayan Malaysia yang dinilai sedang mencuri ikan di wilayah perairan Indonesia.
“Namun justru akhirnya petugas kita yang digiring mereka karena dinilai memasuki wilayah perairan Malaysia. Ini tidak boleh terjadi lagi,” kata Hikmahanto.
Ia menilai, upaya tegas untuk menindak setiap nelayan asing yang memasuki wilayah Indonesia secara ilegal seperti yang mulai diupayakan pemerintah saat ini juga perlu secara konsisten dilakukan. “Itu akan menunjukkan bahwa kita bisa tegas,” kata Hikmahanto.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby