Jakarta, Aktual.co — Beredarnya foto mesra Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Putri Indonesia 2014 Elvira Devinamira mengingatkan komitmen KPK terhadap kasus perselingkuhan. Pada tahun 2012 lalu KPK pernah memecat pegawainya yang kedapatan selingkuh.Pegawai KPK berinisial MNHS yang berasal dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tersebut dinilai telah melanggar kode etik KPK.
Saat itu Samad menyebut perselingkuhan adalah pelanggaran kode etik serius bagi pegawai KPK. “Itu kan pelanggaran etika. Tidak boleh seorang pegawai KPK melakukan selingkuh. Dia melakukan perselingkuhan dan itu kuat sekali datanya,” ujar Ketua KPK Abraham Samad, di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu 19 September 2012 silam.
Abraham bahkan menyamakan perselingkuhan dengan suap.”Itu melanggar, itu pelanggaran berat kalau di KPK sama dengan menerima suap,” ujarnya.
Saat ini Abraham terjerat kasus yang hampir sama. Kemesraan antara dirinya dengan Elvira bisa membuatnya senasib dengan MNHS. Meskipun saat ini perdebatan tentang keaslian foto tersebut masih bergulir. Abraham telah membantah foto tersebut fitnah.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Markas Besar Kepolisian RI membenarkan adanya pengerahan puluhan anggota kepolisian ke gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Rabu (14/1) dinihari. “Anggota Polda Metro Jaya, intruksinya dari Polda dan sudah koordinasi dengan KPK,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri, Komisaris Besar Rikwanto.
Rikwanto menjelaskan, sebanyak 30 anggota Sabhara Polda Metro dan 30 anggota Intel disiagakan di sekitar gedung KPK. “Mereka berjaga sampai pukul 05.30 tadi di KPK,” ujarnya. Penjagaan ini, Rikwanto melanjutkan, juga dilakukan di rumah Ketua KPK Abraham Samad dan calon Kepala Polri Komisaris Jenderal Budi Gunawan, yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. 
Menurut Rikwanto, pengerahan anggota ke gendung KPK ini merupakan inisiatif Polda Metro Jaya. Pengerahan puluhan polisi tersebut untuk mengantisipasi tindakan yang kemungkinan terjadi, setelah KPK menetapakan Budi Gunawan sebagai tersangka korupsi. “Takutnya ada reaksi dari masyarakat atau kelompok tertentu untuk berbuat tindakan apa saja yang kemungkinan terjadi. Jadi, antisipasi saja,” kata dia. 
Namun demikian, petugas keamanan internal KPK menyatakan tidak tahu maksud kedatangan puluhan polisi itu. “Tidak ada koordinasi,” kata seorang satpam KPK. Sumber yang sama menjelaskan bahwa para polisi itu kemudian pergi meninggalkan KPK tanpa memberi penjelasan apapun.  
Tidak berapa lama, datang lagi rombongan polisi berpakaian preman. Karena penasaran, satpam KPK menghampiri salah satu polisi itu. “Dia mengatakan dari Direktorat Intelkam Polda Metro Jaya,” kata satpam tersebut.

Jakarta, Aktual.co — Anggota komisi III, Benny K Harman sempat menyarankan agar Komjen Pol Budi Gunawan mengajukan praperadilan atas penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, terkait kasus dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji dalam transaksi mencurigakan
Pengamat dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Bonyamin Saiman menilai, langkah memang peluang BG, sekaligus membuka apakah penetapan tersangka oleh KPK itu didasarkan oleh hukum atau politis.
“KPK justru harus boleh digugat sebagai sarana kontrol untuk tidak sewenang-wenang,” ujar Boyamin ketika berbincang dengan Aktual.co, Rabu (14/1).
Boyamin mengatakan, meski KPK tidak memiliki kewenangan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), namun hal tersebut tidak menghalangi hakim jika berpendapat berbeda.
“Jika hakim menyatakan penetapan tersangka tidak sah maka proses tidak boleh dilanjutkan, yang tentunya mekanisme berbeda dengan SP3,” kata pengacara yang kerap melakuka praperadilan perkara ini.
 “Meskipun substansinya sama-sama perkara dihentikan namun tetap berbeda mekanisme perkara tidak boleh dilanjutkan karena perintah hakim supaya KPK terkontrol dan tidak sewenang-wenang,” demikian Boyamin.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby