Jakarta, Aktual.co —Dukung penerapan kebijakan pelarangan sepeda motor lintasi jalan protokol MH Thamrin – Medan Merdeka Barat, Pemprov DKI akan berlakukan tarif murah di Lapangan IRTI, Monas, Jakarta Pusat.
Kepala Unit Pengelola (UP) Perparkiran Dinas Perhubungan DKI Sunardi Sinaga mengatakan rencananya tarif yang akan dikenakan adalah Rp2.000 untuk satu jam pertama. 
“Kemudian Rp3.000 untuk jam-jam selanjutnya untuk parkir seharian. Lapangan IRTI Monas kan memang kewenangan kita,” ujar Sunardi, di Jakarta, Jumat (26/12).
Selain itu, Pemprov DKI juga memberi jaminan keamanan bagi motor yang diparkir di sana. Terkesan lepas tangan, kata dia, kalau pengendara lebih memilih memarkir di luar kawasan Monas maka itu sudah bukan tanggung jawab Pemprov DKI lagi. 
Sehingga untuk urusan tarif yang berlaku juga bukan tanggung jawab Pemprov DKI. 
“Bukan tupoksi kita lagi. Jadi kita tidak mengawasi tarif yang berlaku di situ. Lain halnya dengan di IRTI Monas, kalau sampai tarif yang berlaku tidak sesuai dengan yang sudah ditetapkan, maka petugasnya akan langsung ditindak,” tutur Sunardi.
Lebih lanjut, dia mengungkapkan Lapangan IRTI Monas mampu menampung hingga 700 sepeda motor. Pihaknya pun berharap akan ada banyak pengendara yang memarkirkan motornya di kawasan tersebut.
“Kita berharap lapangan parkir ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pengendara. Setelah parkir disini (IRTI Monas), pengendara bisa melanjutkan perjalanannya dengan menggunakan bus gratis yang sudah disediakan,” ucap dia.
Ketua Indonesia ITW (Indonesia Traffic Watch), Edison sebelumnya menyatakan heran dengan pelarangan sepeda motor melintasi MH Thamrin- Medan Merdeka Barat.
Edison mengkritik kebijakan Pemprov DKI yang seperti selalu diiringi keharusan masyarakat untuk mengeluarkan uang. 
“Saya heran kenapa idenya selalu dibungkus dengan duit,” ujarnya ketika dihubungi, Jumat (19/12).
Terkait dengan pelarangan itu, dia dengan tegas menolak. Menurutnya ketersediaan lalu lintas merupakan kewajiban pemerintah untuk masyarakat.
“Jadi itu pelayanan murni, bukan untuk bisnis. Mungkin Pemprov DKI belum tahu soal itu. Itu tercantum dalam UU No. 22 Tahun 2009,” ujarnya.
Pelarangan motor, kata dia, bukan cuma bermasalah di lahan parkir bagi pengendara saja. Tapi juga dari segi efektivitas dan efisiensinya. 
“Mereka harus menitipkan motor, kemudian naik bus, kemudian kembali lagi ke penitipan. Itu merepotkan sekali,” ujarnya.
Sedangkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membantah kritik yang menyebut pelarangan itu sebagai bentuk diskriminasi terhadap pengguna motor. 
Kata dia, kebijakan untuk mengurangi pengguna kendaraan melewati jalan protokol juga akan diberlakukan untuk mobil. Yakni dengan penerapan peraturan sistem jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP).  “Sama saja jadinya,” di Balaikota DKI, (22/12).
Dia juga berpendapat pelarangan motor bisa menghemat lebar jalan protokol. “Kamu hitung aja 100 orang naik motor dengan 100 orang naik bus lebih hemat mana dari sisi jalan.”
Mengenai dipersoalkannya dasar hukum dari pelarangan motor, Ahok mengklaim ada. Kata dia, Pemerintah memang bisa membatasi kendaraan termasuk melakukan pelarangan demi untuk kelancaran lalu lintas.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Polsek Bogor Barat memastikan situasi di Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin sudah beranjak kondusif. Pasca insiden pengusiran jemaat misa Natal, Kamis (25/12) kemarin, di Gereja di Jalan KH Abdullah Bin Nuh, Bogor Barat itu.
“Situasi hari ini (26/12) kondusif, tidak ada aktivitas yang berarti di sana,” kata Kapolsek Bogor Barat Kompol Indrat Ningtiyas, di Bogor, Jumat (26/12).
Situasi dianggap aman dan tak mengganggu warga sekitar, anggotanya saat ini tidak lakukan penjagaan ketat di lokasi. 
“Kami hanya lakukan penjagaan rutin seperti biasa. Tidak ada pengawalan ataupun pengamanan khusus di lokasi,” ujar dia.
Pengawalan di lokasi bangunan yang jadi tempat ibadah oleh jemaat GKI Yasmin itu hanya dilakukan Satpol PP Kota Bogor karena status bangunan dalam proses penyegelan.
“Kami hanya mengawal rutinitas, kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan baru kita bertindak,” kata Kompol Indrat.
Sebelumnya, insiden pembubaran jemaat GKI Yasmin menuai komentar dari Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo. Dia meminta Pemerintah Kota Bogor memberi ruang kepada jamaat GKI Yasmin untuk melaksanakan ibadah Misa di perayaan Natal.
“Bagaimana pun Pemerintah Daerah (Pemkot Bogor) harus mengayomi warganya,” kata Tjahjo, seperti dilansir dari Tribun, Kamis (25/12) kemarin. 
Larangan dari Pemkot Bogor mengenai berdirinya GKI Yasmin, menurutnya perlu diselesaikan diselesaikan dengan baik, tanpa merugikan warga. Tjahjo berharap tak ada lagi warga yang mengalami diskriminasi.
“Masalah GKI Yasmin secara hukum, musyawarah, harus segera diselesaikan. Kami telah mengirim tim ke sana. Kami pelan-pelan menyelesaikan dengan baik,” ujarnya.
Wali Kota Bogor Bima Arya Sugianto pun dimintanya selesaikan masalah tersebut dengan baik.
Sedangkan Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugianto, sebelumnya mengatakan akan memastikan jemaat GKI Yasmin tidak akan merayakan Natal di tempat itu. 
“Meski diperkirakan tidak ada aktivitas, kami akan tetap memantau bangunan GKI Yasmin tersebut,” ujarnya, beberapa waktu lalu.

Artikel ini ditulis oleh: