Jakarta, Aktual.co — Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Romahurmaziy (Romi), Hasan Husairi Lubis mengatakan hingga saat ini tetap membuka pintu islah dengan PPP kubu Djan Faridz. Namun, islah tersebut harus memiliki aturan.

“Kita islah harus ada aturannya. Kita tetap buka pintu islah. Artinya yang kecil ikut yang banyak. Bagi yang belum diakui oleh negara yang harus ikuti yang sudah diakui negara. Kita tetap mengakomodir, itu salah satu poin ketua umum tadi malam saat peringatan Hari Lahir ke-42 PPP di Gedung Juang,” kata Hasan, Selasa (6/1).

Dia mengatakan bahwa permasalahan yang menimpa PPP, berbeda dengan apa yang dialami Partai Golkar.” Kalau Partai Golkar dua kubu masih belum diakui. Sementara PPP, kitalah yang diakui oleh pemerintah,” imbuhnya.

Sebelumnya diketahui Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar Jakarta, Djan Faridz, mengakui sudah adanya titik temu dengan Ketua Umum DPP PPP hasil Muktamar Surabaya, Romahurmuziy. Titik temu tersebut didapat melalui mediasi Ketua Umum MUI Din Syamsuddin.

Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar Surabaya Muhammad, Romahurmuziy menyatakan partai politik nasional saat ini menghadapi tujuh tantangan besar. “Kami DPP PPP berupaya menjawab tantangan tersebut dengan menginstruksikan anggota DPR dan fungsionaris partai di seluruh tingkatan untuk meletakkan mata dan telinga di jantung persoalan rakyat,” kata Romahurmuziy pada acara Tasyakuran Hari Lahir (Harlah) ke-42 PPP dan Ta’aruf Pengurus DPP PPP hasil Muktamar Surabaya di Jakarta, Senin (5/1) malam.

Hadir pada kegiatan tersebut antara lain, Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto, Sekretaris Jenderal Partai Hanura Dossy Iskandar, Sekretaris Jenderal Partai Golkar hasil Munas Jakarta Zainuddin Amali, Ketua DPP PKB Jazilul Fawaid, dan Wakil Sekretaris Jenderal Partai NasDem Willy Aditia.

Romy, panggilan Romahurmuziy menjelaskan, ketujuh tantangan yang dihadapi partai politik nasional saat ini meliputi, pertama, memburuknya citra parpol menyusul terlibatnya sejumlah politisi dalam berbagai persoalan hukum dan sering tidak sejalannya fungsi representasi dewan dengan kehendak konstituen. Dampaknya, muncul tantangan kedua, yakni delegitimasi keberadaan partai politik dalam berbagai jabatan publik.

Padahal, kata Romy, berdasarkan pasal 11 ayat (1) huruf e UU No 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, telah menjamin bahwa salah satu fungsi partai politik adalah rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi.

Tantangan ketiga, adalah semakin massifnya keberadaan politik berbiaya tinggi yang berakibat pada berubahnya demokrasi Pancasila menjadi praktik politik uang. “Ada uang abang disayang, tak ada uang abang melayang,” katanya.

Kemudian, tantangan keempat, politik kosmetika berbasis media, yakni partai-partai politik akan lebih bersolek memperebutkan pemberitaan media massa daripada berebut menyentuh hati rakyat. “Ini akan menjadikan kontestasi politik nir nilai karena bertarung di ruang hampa. Para pemimpin politik tidak jelas jungkir-balik untuk menarik perhatian siapa, apalagi jika media miliknya,” katanya.

Tantangan kelima, kata Romy, adalah personalisasi versus institusionalisasi partai politik seiring dengan dilema antara kepemimpinan kharismatik dan kepemimpinan transformatif. Tantangan keenam, bagaimana membawakan partai politik lebih berselera anak muda, karena sepertiga pemilih pada pemilu 2019 yang akan datang adalah usia 30 tahun ke bawah. “Ini harus dapat menjadi sasaran PPP yang ketua umumnya berusia muda,” kata Romy.

Kemudian, tantangan ketujuh, menurut dia, akibat berkembangnya piranti telekomunikasi berimplikasi pada informasi politik yang semakin lateral, semakin ke pinggir, yang menjadikan keputusan politik harus dibuat semakin transparan kalau tidak ingin ditinggalkan oleh pemilih. Romy menegaskan, guna menjawab tantangan tersebut, DPP PPP secara terbuka menginstruksikan anggota DPR dan fungsionarisnya di seluruh tingkatan untuk meletakkan mata dan telinga di jantung persoalan rakyat.

Jakarta, Aktual.co — Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan mengakui bukan hanya AirAsia yang melakukan pelanggaran izin terbang, 
Pemerintah melalui Kementerian perhubungan mengakui banyak maskapai lain kerap ‘bermain’ dalam persoalan izin ataupun slot terbang. 
Plt Direktur Perhubungan Djoko Murjatmodjo kembali menegaskan akan membekukan rute penerbangan milik maskapai lain yang terbukti melanggar perizinan.
“Maskapai lain (selain AirAsia) ada kesalahan seperti itu. Bila dalam penyelidikan ditemukan ada yang salah, rute penerbangan lain akan kita bekukan juga,” ungkapnya, Senin (5/1) kemarin.
Djoko menuturkan, dalam peraturan penerbangan dunia, bandara yang kepadatannya lebih dari 50 persen bakal menyerahkan persoalan slot kepada komite. Dalam hal ini Indonesia Slot Committee (IDSC). Untuk koordinator internasional di Indonesia, maskapai Garuda Indonesia menjadi penanggungjawab.

Artikel ini ditulis oleh: