Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan muktamar Surabaya, Muhammad Romahirmuziy menyatakan bahwa partai politik nasioanl saat ini menghadapi tujuh tantangan besar.
Romahurmuziy menjelaskan tantangan tersebut meliputi, pertama buruknya citra partai politik dengan terlibatnya sejumlah politisi dalam persoalan hukum.
Kedua, delegitimisasi keberadaan partai politik dalam berbagai jabatan. “Pasal 11 ayat (1) huruf e UU no 2 tahun 2008 tentang partai politik telah menjamin bahwa salah satu fungsi parpol adalah rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik”, jelasnya.
Ketiga adalah semakin massifnya kebwradaan politik berbiaya tinggi yang merubah demokrasi pancasila menjadi politik uang.
Tantangan keempat, politik kosmetika berbasis media. “Para pemimpin politik tidak jelas jungkir balik untuk menarik perhatian, apalagi jika media miliknya. Ini akan menjadikan konsistensi politik nir nilai karena bertarung di ruang hampa”, katanya
Kemudian kelima adalah personalisasi kasus institusional partai politik seiring dengan dilema antara kepemimpinan kharismatik dan tranaformatif.
Keenam, bagaimana membawa partai politik lebih berselera muda, karena sepertiga pemilu pada 2019 yang akan datang usia adalah usia 30 tahun kebawah.
Tantangan ketujuh, menurutnya, akibat berkembangnya piranti telekomunikasi berimplikasi pada informasi politik yang semakin lateral, yang menjadikan keputusan politik harus dibuat transparan.
“DPP PPP berupaya menjawab tantangan tersebut dengan menginstruksikan anggota DPR dan fungsionarisnya di seluruh tingkatan untuk meletakkan mata dan telinganya di jantung rakyat,” jelas Romy pada acara Harlah PPP ke-42 di Jakarta.
Laporan: Nailin

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Kejanggalan muncul tentang pernyataan pihak Otoritas Bandara (Otban) Wilayah III, pada Senin (5/1) siang Kepala Otban Wilayah III Praminto Hadi Sukarno menyatakan bahwa penerbangan QZ8501 tidak illegal. Namun, pada sore hari, Praminto meralat pernyataannya tersebut.
Sebaliknya, ia mengatakan bahwa AirAsia tidak memiliki izin terbang pada hari Minggu.
Praminto tidak mau berkomentar lebih lanjut terkait izin terbang tersebut. Yang jelas, izin tersebut diajukan oleh maskapai penerbangan ke Dirjen Perhubungan Udara. Izin penerbangan ini diperbarui setiap enam bulan, bergantung pada musim.
“Nantilah saya bicara lagi,” ujarnya di Crisis Center Mapolda Jatim, Senin (5/1) sore.
Sebelumnya, penerbangan AirAsia QZ8501 rute Surabaya-Singapura pada hari Minggu (28/12) tidak illegal. Demikian disampaikan pihak Otoritas Bandara (Otban) Wilayah III.
Kepala Otban Wilayah III Praminto Hadi Sukarno di Crisis Center, Mapolda Jatim, Senin (5/1) mengungkapkan teknis pemberian ijin terbang pesawat itu sudah sesuai prosedur. Menurut dia, semua sudah berkaitan, Dirjen Perhubungan Udara sudah mengeluarkan izin rutenya, dan Indonesia Slot Coordinator sudah memberikan waktu untuk terbangnya, jam berapa take off dan landing-nya. 

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Penerbangan AirAsia QZ8501 rute Surabaya-Singapura pada hari Minggu (28/12) tidak illegal. Demikian disampaikan pihak Otoritas Bandara (Otban) Wilayah III.
Kepala Otban Wilayah III Praminto Hadi Sukarno di Crisis Center, Mapolda Jatim, Senin (5/1) mengungkapkan teknis pemberian ijin terbang pesawat itu sudah sesuai prosedur. Menurut dia, semua sudah berkaitan, Dirjen Perhubungan Udara sudah mengeluarkan izin rutenya, dan Indonesia Slot Coordinator sudah memberikan waktu untuk terbangnya, jam berapa take off dan landing-nya. 
“Berarti khan sudah koordinasi dengan air traffic council, (yakni) Airnav Indonesia Juanda, dan penyelenggara bandara, dalam hal ini Angkasa Pura I Juanda,” ungkapnya.
Dengan demikian, syarat-syarat tersebut berkaitan satu sama lain. Pihak Angkasa Pura yang menyiapkan fasilitasnya, mulai dari parking space dan lain sebagainya.
“Meski begitu proses evaluasi masih berjalan, sehingga belum ada kesimpulan di mana letak persoalan perizinan yang dilanggar Air Asia. Evaluasi dilakukan di Surabaya dan Jakarta,” sergahnya. 
Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah membekukan sementera izin Air Asia rute Surabaya ke Singapura per 2 Januari 2015. Kemenhub menganggap, penerbangan Air Asia, termasuk rute Surabaya ke Singapura yang jatuh di perairan Pangkalan Bun pada Minggu (28/12) lalu, telah melanggar aturan lantaran tidak mendapat izin Kemenhub. Sehingga, pihak maskapai dituding telah melakukan penerbangan ilegal.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Menkopolhukam Tedjo Edhy mengatakan nama calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dan kapolri sudah ada di tangan Presiden Joko Widodo.
Kendati demikian, Tedjo mengatakan belum mengetahui perkembangan terakhir soal seleksi Kapolri dan Kepala BIN.
“Sudah di tangan presiden. Sekarang terserah Presiden,” kata Tedjo usai mengikuti Harlah PPP Romy di Gedung Juang, Senin (5/1).
Setahu dia, nama-nama sudah banyak yang masuk dan menjadi bahan pertimbangan presiden. Salah satunya nama-nama dari bintang tiga yang cukup banyak.
“Saya belum tau juga kapan waktunya bakal diumumkan,” demikian Tedjo.

Artikel ini ditulis oleh: