Jakarta, Aktual.co — Penasehat Fraksi Partai Demokrat di DPR Agus Hermanto mengatakan, Presiden Joko Widodo terindikasi melanggar Undang-Undang APBN Perubahan 2014 karena telah menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi.
“Kebijakan itu (menaikkan harga BBM bersubsidi) berindikasi melanggar undang-undang,” kata Agus di ruang rapat Fraksi Demokrat, Gedung Nusantara I, Jakarta, Selasa (18/11).
Agus yang juga Wakil Ketua DPR itu menjelaskan pelanggaran yang dimaksud adalah UU APBN-P 2014 terkait salah satu pasal yang menyebutkan pemerintah memiliki kebijakan menaikan harga BBM tanpa meminta izin dari DPR.
Namun dia menekankan ada syarat khususnya hal itu bisa dilaksanakan yaitu apabila harga minyak dunia naik 15 persen dari asumsi harga BBM sebesar 105 dolar/barel.
“Padahal, harga minyak dunia saat ini mengalami penurunan. Ini yang dianggap terindikasi melanggar undang-undang,” kata dia.
Selain itu dia mengatakan saat menaikkan harga BBM perlu ada kompensasi kepada masyarakat miskin yang terkena imbasnya.
Pemerintah Jokowi-JK, menurut Agus, dinilai belum menyiapkan hal itu meskipun ada program Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Keluarga Sejahtera.
“Program itu mirip dengan kebijakan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) namun namanya berbeda. Pak SBY saat itu dengan bantuan dalam bentuk BLSM, BSM, BOS, Jaminan Kesehatan.” 

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Chairman Center for Energy and Strategic Resources Indonesia (CESRI) M Kusairi mengatakan, tiap tahunnya produksi minyak Indonesia terus menurun, Hal itu yang membuat keran import minyak pun semakin terus terbuka lebar.
Sehingga, pada sektor energi fosil ini Indonesia dinilai dalam bahaya yang bisa dikatakan berada dalam keadaan darurat migas.
“Kedaulatan energi Indonesia, khususnya di sektor migas, tentunya diukur dari seberapa besar kemampuan Pertamina sebagai produsen migas dalam memperoduksi minyak mentah,” kata dia dalam peluncuran dan bedah jurnal The Global Review “Menuju Ketahanan Nasional Bidang Pertahanan Energi dan Pangan”, di  Wisma Daria Lantai II, Jl. Iskandarsyah No. 7, Kebayoran, Jakarta Selatan, Selasa (18/11).
Sepanjang rentang sejarahnya sejak resmi didirikan pada 10 Desember 1957 hingga sekarang ini, kata dia, Pertamina tercatat hanya memiliki enam kilang unit minyak dengan kapasitas produksi 1,05 juta barel per harinya.
“Adapun enam kilang itu, yakni Kilang Dumai, Kilang Plaju, Kilang Balikpapan, Kilang Cilacap, Kilang Balongan, dan Kilang Sorong. Dari total kapasitas kilang tersebut hanya mampu memproduksi minyak sebanyak 700 ribu-800 ribu bph,” kata dia.
“Sementara konsumsi bahan bakar minyak Indonesia saat ini mencapai 1,4 juta-1,5 juta bph dan terus meningkat dari tahun ke tahun.”
Oleh karena itu, kata dia, bila bicara persoalan kilang seharusnya Indonesia sudah mulai merubah paradigmanya, yakni dari persoalan untung-rugi, pemberian intensif atau disinsetif kepada hal yang lebih substansi yakni menjaga ketahanan energi nasional.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang